Pemkab Bangka Barat Fokus Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun dan Prasekolah 1 Tahun

<p><strong><a href&equals;"http&colon;&sol;&sol;KBOBABEL&period;COM">KBOBABEL&period;COM<&sol;a> &lpar;BANGKA BARAT&rpar; – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Pendidikan&comma; Kepemudaan&comma; dan Olahraga &lpar;Disdikpora&rpar; menggelar rapat koordinasi terkait implementasi program wajib belajar 13 tahun dan penanganan anak tidak sekolah&comma; Kamis &lpar;12&sol;6&sol;2025&rpar;&period; Rakor yang berlangsung di OR II Sekretariat Daerah Bangka Barat ini menjadi momentum untuk merumuskan langkah strategis dalam mendukung pendidikan inklusif di daerah&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Bupati Bangka Barat&comma; Markus&comma; S&period;H&period;&comma; dalam sambutannya&comma; menekankan pentingnya pendidikan usia dini sebagai fondasi utama bagi perkembangan anak&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Pendidikan usia dini merupakan pondasi krusial bagi perkembangan kognitif&comma; sosial&comma; dan emosional anak&period; Kebijakan wajib belajar 13 tahun dengan memasukkan 1 tahun prasekolah sebagai bagian integral adalah langkah strategis yang patut dijadikan contoh dan didukung oleh semua pihak&comma;” tegas Markus&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan Anak Usia Dini &lpar;PAUD&rpar;&comma; termasuk menjamin akses pendidikan yang merata hingga daerah terpencil&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kualitas pendidik PAUD harus dijaga&comma; akses pendidikan harus merata&comma; terutama di daerah terpencil&comma; dengan kurikulum yang relevan dan kontekstual&comma;” ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selain itu&comma; Markus menggarisbawahi perlunya pendekatan berbasis data dan kebutuhan anak untuk menangani masalah anak yang putus sekolah atau tidak sekolah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Terkait anak yang putus sekolah atau tidak sekolah di Kabupaten Bangka Barat&comma; hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor&comma; seperti ekonomi&comma; akses geografis&comma; ketimpangan gender&comma; trauma sosial&comma; hingga konflik keluarga&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Pendekatan yang bersifat inklusif&comma; berbasis data&comma; dan berorientasi pada kebutuhan anak sangat penting untuk mengatasi persoalan ini&comma;” jelasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Bupati Markus juga berharap semua pihak dapat berkolaborasi dalam menjaga hak anak usia dini agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara holistik&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Saya berharap semua pihak bisa berkolaborasi dalam menjaga hak anak usia dini agar bisa tumbuh kembang secara holistik menuju masa depan yang lebih baik&comma;” tambahnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&lpar;Sumber&colon; Diskominfo Bangka Barat&comma; Editor&colon; KBO Babel&rpar;<&sol;p>&NewLine;