KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Permasalahan tata kelola dan tata niaga timah kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel). DPRD Babel melalui Panitia Khusus (Pansus) telah menyampaikan sejumlah rekomendasi yang diharapkan bisa menjadi solusi konkrit bagi permasalahan timah yang sudah berlangsung lama. Senin (15/9/2025)
Rapat Paripurna DPRD Babel yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Senin (15/9/2025), dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar. Agenda utama rapat tersebut adalah mendengarkan laporan Pansus Tata Kelola dan Tata Niaga Timah mengenai hasil kajian, pembahasan, hingga rekomendasi yang akan dijadikan pijakan untuk memperbaiki tata kelola pertimahan di daerah.
Mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, Pj Sekda Babel, Fery Afriyanto, menyampaikan arahan agar rekomendasi yang disusun tidak berhenti sebatas laporan, melainkan bisa dijalankan dengan baik.
“Kami sangat mengharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari panitia khusus tentang tata kelola dan tata niaga timah di wilayah Provinsi Kepulauan Babel,” ungkap Fery.
Menurut Fery, keberadaan rekomendasi tersebut sangat penting bagi Babel yang masih sangat bergantung pada sektor pertambangan timah. Ia menilai, permasalahan tata kelola timah selama ini telah menimbulkan konflik di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di tingkat nelayan maupun penambang rakyat. Oleh sebab itu, Pemprov menekankan pentingnya adanya solusi nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Hal ini sangat penting mengingat provinsi kita belum dapat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap hasil tambang timah,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Pansus Tata Kelola dan Tata Niaga Timah, Taufik Rizani, menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta instansi terkait untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan bersifat aplikatif.
“Kita sudah melakukan beberapa koordinasi dengan kementerian, lembaga dan instansi-instansi terkait tentang bagaimana masalah tentang tata kelola tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Taufik menegaskan, rekomendasi yang dihasilkan Pansus diharapkan mampu menjadi titik temu atas berbagai konflik kepentingan yang terjadi selama ini, baik antara masyarakat dengan perusahaan tambang, maupun antara nelayan dengan para penambang timah laut.
“Dengan demikian, dari hasil tersebut juga diharapkan dapat mengakhiri konflik kepentingan yang terjadi, baik pada masyarakat dengan perusahaan atau pun pada nelayan dan penambang,” katanya.
Melalui rekomendasi ini, Pemprov Babel berharap lahir kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, Babel bisa keluar dari ketergantungan semata pada pertambangan timah mentah dan menuju pada pengelolaan yang lebih berkelanjutan. (Sumber: Diskominfo Prov. Babel, Editor: KBO Babel)
