KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Presiden Prabowo Subianto mengikuti pertemuan perdana negara anggota Board of Peace di Washington D.C., Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026). Forum internasional yang dipimpin Presiden AS Donald Trump tersebut menjadi momentum awal bagi Indonesia untuk menegaskan komitmennya terhadap perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Jalur Gaza. Jum’at (20/2/2026)
Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan harapan Indonesia agar Board of Peace mampu menghadirkan perdamaian yang nyata dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa konflik berkepanjangan di wilayah tersebut membutuhkan solusi komprehensif yang dapat diterima semua pihak.
“Kita berharap institusi ini dapat membawa perdamaian sejati. Impian kita adalah perdamaian di Palestina, solusi yang langgeng dan damai untuk masalah Gaza,” ujar Prabowo dalam keterangannya yang dikutip dari siaran Sekretariat Presiden RI, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, gencatan senjata yang saat ini tercapai merupakan langkah awal yang penting menuju stabilitas kawasan. Namun, ia menilai upaya tersebut harus diikuti dengan langkah konkret untuk memastikan keamanan dan rekonstruksi pascakonflik.
Siap Kirim Hingga 8.000 Pasukan
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk berkontribusi langsung melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Prabowo menyebut Indonesia siap mengirim hingga 8.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), bahkan lebih jika diperlukan.
Pasukan ini direncanakan menjadi bagian dari International Stabilization Force (ISF), yakni pasukan multinasional yang akan bertugas menjaga stabilitas Gaza setelah serangan dan pendudukan Israel di wilayah tersebut.
“Indonesia siap mengirim 8.000 pasukan atau lebih bila dibutuhkan untuk membantu menjaga perdamaian,” kata Prabowo.
Ia menambahkan bahwa pengiriman pasukan bukan untuk tujuan tempur, melainkan untuk misi stabilisasi, perlindungan warga sipil, serta dukungan kemanusiaan dan rekonstruksi.
Solusi Dua Negara Tetap Jadi Sikap Indonesia
Usai menghadiri pertemuan, Prabowo juga menyampaikan bahwa delapan negara dengan penduduk mayoritas Muslim telah sepakat bergabung dalam Board of Peace. Bagi negara-negara tersebut, solusi yang paling realistis dan berkelanjutan tetaplah pembentukan dua negara, yakni Israel dan Palestina, yang hidup berdampingan secara damai.
“Bagi kita, satu-satunya solusi jangka panjang adalah solusi dua negara,” tegasnya.
Indonesia selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. Sikap tersebut kembali ditegaskan dalam forum internasional tersebut sebagai dasar kebijakan luar negeri Indonesia.
Indonesia Ditunjuk sebagai Wakil Komandan ISF
Dalam perkembangan penting lainnya, Indonesia ditunjuk sebagai Deputy Commander atau wakil komandan dalam struktur ISF. Penunjukan ini menandai kepercayaan internasional terhadap peran Indonesia dalam misi perdamaian global.
ISF sendiri merupakan pasukan stabilisasi internasional yang akan ditempatkan di Gaza untuk menjaga keamanan, membantu pemulihan infrastruktur, serta memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lancar.
“Mereka meminta Indonesia menjadi wakil komandan,” ungkap Prabowo.
Penunjukan tersebut sekaligus memperkuat rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza. Pemerintah Indonesia bahkan telah menyiapkan tim pendahulu yang akan berangkat ke lokasi dalam waktu dekat guna melakukan persiapan teknis dan koordinasi dengan pihak terkait.
“Mungkin satu sampai dua bulan ke depan sudah bisa terlaksana,” katanya.
Diplomasi dengan Palestina di PBB
Selain melalui Board of Peace, Indonesia juga aktif melakukan diplomasi langsung dengan pihak Palestina. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengadakan pertemuan dengan Wakil Tetap Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour, pada 18 Februari 2026.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi internasional.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak bertukar pandangan mengenai implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025, termasuk pembentukan Board of Peace dan rencana pengerahan ISF di Gaza.
Riyad Mansour menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Ia menyebut Indonesia memiliki tempat istimewa di hati rakyat Palestina karena sikapnya yang tegas dalam mendukung kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina.
Mansour juga meyakini Indonesia dapat memainkan peran konstruktif dalam mendorong keberhasilan inisiatif perdamaian yang sedang dirancang komunitas internasional.
Batasan Keterlibatan TNI di Gaza
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam ISF akan memiliki batasan yang jelas. Nabyl menjelaskan bahwa pasukan Indonesia tidak akan dilibatkan dalam operasi tempur atau upaya demiliterisasi.
Sebaliknya, fokus utama misi adalah kegiatan kemanusiaan, rekonstruksi, serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat Gaza, termasuk layanan kesehatan, distribusi bantuan, dan perlindungan warga sipil.
“Pasukan Indonesia tidak digunakan untuk misi tempur. Fokusnya pada kemanusiaan dan stabilisasi,” ujarnya.
Selain itu, seluruh prajurit tetap berada di bawah kendali pemerintah Indonesia, meskipun tergabung dalam pasukan multinasional. Pengiriman pasukan juga harus mendapat persetujuan dari otoritas Palestina sebagai tuan rumah.
Persyaratan tersebut menjadi bagian dari caveat atau batasan keterlibatan Indonesia dalam misi internasional tersebut.
Harapan Stabilitas dan Perdamaian
Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dan ISF dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran Indonesia di kancah global, khususnya dalam isu perdamaian dunia. Selain menunjukkan solidaritas terhadap Palestina, langkah ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam diplomasi dan misi kemanusiaan internasional.
Pemerintah berharap kehadiran pasukan stabilisasi internasional dapat menciptakan kondisi aman bagi rekonstruksi Gaza serta membuka jalan menuju solusi politik yang adil dan permanen.
Dengan keterlibatan tersebut, Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)
