KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri acara penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Dalam acara tersebut, Prabowo sempat tersenyum dan mengundang tawa para tamu undangan ketika salah menyebut nominal uang yang diserahkan oleh Kejagung. Prabowo semula mengatakan “13 miliar”, sebelum langsung mengoreksi dengan menyebut angka sebenarnya yaitu Rp 13 triliun.
“Hari ini kita bisa hadir di Kejaksaan Agung untuk menghadiri suatu acara walaupun simbolis tapi acara penting, yaitu penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 miliar… eh triliun, sori, sori, nggak kita bayangkan uang seperti itu,” ujar Prabowo sambil tersenyum, disambut tawa ringan para tamu yang hadir.
Presiden kemudian melanjutkan dengan menyebut nominal secara lengkap, “Dua ratus lima puluh lima miliar, dua ratus empat puluh empat juta, lima ratus tiga puluh delapan ribu, seratus empat puluh sembilan rupiah.”
Prabowo mengaku tidak membayangkan besarnya jumlah uang yang berhasil disita negara dari hasil tindak pidana korupsi tersebut. Ia mengapresiasi langkah Kejagung yang dinilai telah bekerja keras menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan,” tutur Prabowo dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi merupakan bagian penting dari komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.
“Uang sebesar ini bisa sangat bermanfaat bagi bangsa. Dengan Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki, merenovasi 8.000 lebih sekolah di seluruh Indonesia,” kata Prabowo menegaskan.
Acara tersebut dihadiri oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, serta sejumlah pejabat tinggi Kejaksaan dan kementerian terkait.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pengembalian dana ini merupakan hasil kerja keras tim penyidik Kejagung yang menelusuri aliran dana hasil korupsi ekspor CPO pada periode 2021–2022.
“Uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13 triliun ini telah disita dari lima korporasi yang merupakan bagian dari Wilmar Group,” kata Burhanuddin.
Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Sutikno, menjelaskan bahwa penyitaan dilakukan setelah pihak korporasi mengembalikan dana kerugian negara secara bertahap.
“Lima perusahaan yang menyerahkan uang pengganti antara lain PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, dan dua anak usaha lainnya dari Wilmar Group,” ujar Sutikno.
Sutikno menambahkan, uang tersebut kini telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dana itu nantinya akan dimanfaatkan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
“Semua proses pengembalian dan penyitaan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan disaksikan oleh aparat terkait. Tidak ada kompromi dalam penanganan kasus ini,” tegasnya.
Kasus dugaan korupsi ekspor CPO yang menyeret sejumlah korporasi besar ini sempat menjadi sorotan publik karena menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng pada 2022. Kejagung menilai praktik manipulasi izin ekspor tersebut telah merugikan negara dan merusak mekanisme pasar domestik.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengembalian dana triliunan rupiah ini harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas penegakan hukum. Ia juga mengingatkan agar aparat negara tidak lagi bermain-main dalam urusan korupsi yang menyengsarakan rakyat.
“Kita tidak boleh membiarkan uang rakyat diambil oleh segelintir orang. Semua pejabat, semua aparat harus sadar bahwa tanggung jawab kita adalah menjaga kekayaan negara untuk kepentingan rakyat,” tegas Prabowo.
Dengan pengembalian uang Rp 13 triliun ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi serta pemulihan keuangan negara dari kejahatan ekonomi besar yang melibatkan sektor strategis seperti industri kelapa sawit. (Sumber : DetikNews, Editor : KBO Babel)
