KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Pemerintah memastikan akan menyalurkan tiga interactive flat panel (IFP) atau smartboard ke setiap sekolah di seluruh Indonesia mulai tahun depan. Program ini merupakan bagian dari janji Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat digitalisasi pembelajaran nasional serta meningkatkan kualitas interaksi belajar antara guru dan siswa. Selasa (11/11/2025)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pembagian tiga unit smartboard per sekolah akan dilakukan secara bertahap pada 2026. Rencana ini telah menjadi keputusan dalam rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
“Nah, tahun depan yang dijanjikan Pak Presiden dalam rapat kabinet itu, akan dibagikan tiap sekolah tiga, sehingga di tahun 2026 diharapkan ada empat IFP di masing-masing sekolah,” ujar Abdul Mu’ti saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).
Ia menjelaskan, program ini tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah juga menargetkan untuk menambah dua unit lagi pada tahun 2027. Dengan demikian, setiap sekolah akan memiliki total enam smartboard pada akhir tahun tersebut.
“Jadi keseluruhan pada akhir tahun 2027, kalau ini berjalan dengan lancar—semoga ini berjalan dengan lancar—tiap-tiap sekolah akan ada enam IFP,” tutur Mu’ti menegaskan.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh sekolah di Indonesia dapat beradaptasi dengan era pembelajaran digital. Dengan adanya smartboard, proses belajar mengajar diharapkan menjadi lebih interaktif, menarik, dan kolaboratif.
Mu’ti juga mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah menyalurkan lebih dari 150.000 unit smartboard, dengan lebih dari 50.000 di antaranya sudah digunakan aktif oleh sekolah-sekolah penerima.
“Kami sudah melakukan monitoring kepada banyak sekolah yang menerima dan sudah digunakan dengan sangat baik,” ucapnya.
Ia menambahkan, hasil pemantauan tersebut menunjukkan bahwa perangkat tersebut mendukung pembelajaran yang lebih efektif, terutama dalam penyampaian materi berbasis visual dan digital.
“Alhamdulillah, monitoring kami sangat mendukung pembelajaran yang berkualitas,” kata Mu’ti.
Untuk memperkuat komitmen pemerintah terhadap program digitalisasi ini, peluncuran resmi smartboard oleh Presiden Prabowo dijadwalkan akan digelar di Bekasi pada 17 November 2025.
“Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kami sudah mintakan jadwal kepada Bapak Presiden untuk dapat launching penggunaan IFP ini,” ujar Mu’ti berharap.
Program pembagian smartboard ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat sistem pendidikan berbasis teknologi. Landasan hukumnya tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Implementasi Digitalisasi Pembelajaran.
Instruksi tersebut menegaskan perlunya peningkatan infrastruktur teknologi pendidikan, termasuk penyediaan perangkat digital untuk memperluas akses pembelajaran dan mengoptimalkan interaksi antara pendidik dan peserta didik.
Selain menjadi janji politik Presiden Prabowo, kebijakan ini juga merupakan kelanjutan dari visi pemerintah untuk membangun sekolah unggul berbasis digital.
“Pemerintah berkomitmen bahwa setiap sekolah akan memiliki fasilitas pembelajaran yang setara, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil,” tegas Mu’ti.
Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan pentingnya program ini dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam pidato Hari Guru Nasional 2024 dan Hari Pendidikan Nasional 2025. Ia menekankan bahwa setiap sekolah di Indonesia harus memiliki smartboard sebagai sarana utama mendukung pembelajaran digital.
Berbeda dengan televisi pintar, smartboard bukan hanya alat pemutar konten satu arah. Perangkat ini memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa melalui layar sentuh yang responsif. Konten pembelajaran dapat berupa teks, video, audio, hingga elemen interaktif seperti gamifikasi dan augmented reality (AR).
Dengan fitur tersebut, siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses belajar. Guru pun dapat dengan mudah menulis, menggambar, atau mempresentasikan materi secara langsung di layar.
“Smartboard ini kami rancang agar guru dan siswa dapat berkolaborasi langsung. Ini bukan sekadar alat bantu, tapi bagian dari perubahan paradigma pembelajaran yang lebih modern,” ujar Mu’ti.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus memastikan agar seluruh sekolah penerima benar-benar memanfaatkan perangkat tersebut dengan optimal.
“Kami tidak hanya membagikan perangkat, tapi juga memberikan pelatihan bagi guru agar dapat mengoperasikan smartboard secara maksimal,” ujarnya.
Selain meningkatkan kualitas pembelajaran, digitalisasi ini diharapkan dapat menekan kesenjangan pendidikan antarwilayah. Sekolah di daerah terpencil nantinya akan memiliki fasilitas yang sama dengan sekolah di kota besar.
“Inilah semangat pemerataan yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Mu’ti.
Dengan implementasi bertahap hingga 2027, pemerintah berharap seluruh satuan pendidikan dapat sepenuhnya bertransformasi menuju era pendidikan digital yang merata, interaktif, dan inklusif bagi seluruh anak Indonesia. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)
