KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam upaya pencegahan korupsi kembali mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, KPK menyampaikan optimisme bahwa Babel berpotensi menjadi daerah dengan capaian terbaik dalam pencegahan korupsi tahun ini. Kamis (9/4/2026)
Optimisme tersebut disampaikan oleh Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK RI, Untung Wicaksono, yang menilai kinerja Pemprov Babel dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih terus menunjukkan tren positif. Ia menyebut, capaian yang diraih pada tahun sebelumnya menjadi indikator kuat bahwa Babel berada di jalur yang tepat.
“Babel sudah menunjukkan progres yang sangat baik. Dengan komitmen bersama, saya optimistis tahun ini bisa meraih peringkat pertama,” ujar Untung dalam kegiatan tersebut, Rabu (8/4/2026).
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2025 lalu, Pemprov Babel berhasil meraih penghargaan peringkat kedua sebagai Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah dari KPK RI. Penghargaan tersebut menjadi bukti konkret atas upaya yang telah dilakukan dalam memperkuat sistem pengawasan dan transparansi.
Menurut Untung, untuk mencapai posisi teratas, diperlukan konsistensi dalam menjalankan berbagai program pencegahan korupsi. Hal ini mencakup penguatan sistem tata kelola pemerintahan, peningkatan integritas aparatur sipil negara, serta komitmen berkelanjutan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan dalam pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada kebijakan semata, tetapi juga pada implementasi di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat pengawas internal, serta dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencapai hasil maksimal.
Dalam kesempatan tersebut, Untung Wicaksono secara langsung menyerahkan plakat penghargaan tahun 2025 kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani. Penyerahan ini menjadi simbol apresiasi atas kinerja Pemprov Babel dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Hidayat Arsani menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Bangka Belitung.
“Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Ini suatu kehormatan bagi rakyat Bangka Belitung. Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh tim dan doa masyarakat,” ungkap Hidayat.
Lebih lanjut, Hidayat menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi juga meningkatkan capaian tersebut pada tahun 2026. Ia menekankan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang bersih melalui penempatan sumber daya manusia yang berintegritas serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat, serta menghindari praktik pemborosan maupun proyek yang tidak memiliki nilai guna.
“Upaya kami jelas, meletakkan SDM yang bersih, keuangan yang bersih, dengan prinsip uang rakyat harus kembali ke rakyat. Pemborosan akan kita pangkas, dan tidak ada proyek mubazir di era saya. Semua harus sesuai aturan dan ketentuan,” tegasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Fery Afriyanto, mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti arahan KPK secara serius. Ia menekankan pentingnya peran aktif setiap organisasi perangkat daerah dalam mendukung program pencegahan korupsi.
Fery juga menyoroti pentingnya koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam memperkuat sistem pengawasan internal. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan agar dapat memberikan hasil yang optimal.
Kegiatan rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Direktorat Korsup Wilayah II KPK RI, serta diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Forum ini menjadi sarana evaluasi sekaligus penguatan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.
Dengan berbagai capaian dan komitmen yang telah ditunjukkan, Babel dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi daerah percontohan dalam pencegahan korupsi di Indonesia. KPK pun berharap agar konsistensi dan integritas yang telah dibangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.
Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat terus meningkat. (Faras Prakasa/KBO Babel)
