Serupa dengan Kasus Aceh, Gubernur Babel Protes Pulau Tujuh Masuk Kepri, Mendagri Diminta Mediasi

<p><strong><a href&equals;"http&colon;&sol;&sol;KBOBABEL&period;COM">KBOBABEL&period;COM<&sol;a> &lpar;Jakarta&rpar; – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung &lpar;Babel&rpar; Hidayat Arsani menyatakan keberatannya setelah Pulau Tujuh dimasukkan ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau &lpar;Kepri&rpar; berdasarkan Keputusan Kementerian Dalam Negeri &lpar;Kemendagri&rpar;&period; Polemik ini memicu desakan dari berbagai pihak agar pemerintah pusat dan daerah segera mencari solusi bersama&period; Selasa &lpar;24&sol;6&sol;2025&rpar;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Wakil Ketua Komisi II DPR&comma; Zulfikar Arse Sadikin dari Partai Golkar&comma; menyarankan dialog antara pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Perlu duduk bersama antara Kemendagri&comma; Pemda Babel&comma; dan Pemda Kepri serta Pemda Lingga untuk dialog dan diskusi membahas hal itu&comma;” ujarnya kepada wartawan&comma; Selasa &lpar;23&sol;6&sol;2025&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Zulfikar menilai musyawarah merupakan cara terbaik untuk mencapai kesepakatan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Menurut saya&comma; tak ada yang tak bisa diselesaikan jika kedua belah pihak ingin bermusyawarah&comma;” tambahnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Senada dengan Zulfikar&comma; Wakil Ketua Komisi II DPR lainnya&comma; Dede Yusuf&comma; juga mendukung langkah mediasi&period; Ia mengusulkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memanggil para gubernur terkait untuk mencari solusi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Tentu saya pikir&comma; karena gubernur berada di bawah Kemendagri jadi sangat wajar kalau Mendagri memanggil gubernur untuk mendudukan persoalan yang dihadapi seperti apa&comma;” katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dede Yusuf menekankan pentingnya penggunaan data pembanding dalam diskusi ini&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Mendagri punya data-data pembanding&comma; gubernur mungkin punya data-data pembanding &lpar;juga&rpar;&comma;” tutur Dede&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Tim Khusus untuk Pulau Tujuh<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Gubernur Babel Hidayat Arsani sebelumnya telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk tim khusus &lpar;timsus&rpar; guna memperjuangkan status Pulau Tujuh&period; Hal ini disebabkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050&sol;145&sol;2022 dan Nomor 100&period;1&period;1&period;6117&sol;2022 yang memasukkan Pulau Tujuh dan Pulau Dua ke wilayah Kabupaten Lingga&comma; Provinsi Kepulauan Riau&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kita sudah melakukan rapat pembentukan Timsus Pulau Tujuh ini&comma;” kata Staf Khusus Gubernur Kepulauan Babel Bidang Advokasi Hukum Aparatur&comma; Kemas Akhmad Tajuddin&comma; di Pangkalpinang&comma; sebagaimana dilaporkan Antara pada Sabtu &lpar;21&sol;6&sol;2025&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kemas Akhmad menjelaskan&comma; tim khusus ini akan mengajukan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri untuk meminta revisi terhadap keputusan tersebut&period; Menurutnya&comma; langkah ini penting untuk mengembalikan Pulau Tujuh ke dalam wilayah administratif Provinsi Kepulauan Babel&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Akhmad juga menyoroti bahwa Keputusan Mendagri ini tidak hanya berdampak pada Babel tetapi juga melibatkan kasus serupa di Aceh&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Keputusan Mendagri tersebut bersamaan dengan empat pulau di Aceh&comma; yang sempat masuk ke wilayah administratif Sumatera Utara &lpar;Sumut&rpar;&comma;” ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Surat Keberatan Belum Ditanggapi<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Meskipun Pemprov Babel telah menyampaikan surat keberatan kepada Kemendagri&comma; tanggapan resmi dari pihak kementerian belum diterima&period; Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pejabat Babel&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Atas terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri ini&comma; Pemprov Kepulauan Babel telah menyampaikan surat keberatan kepada Kementerian Dalam Negeri&comma; namun surat keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi Kemendagri&comma;” pungkas Akhmad&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Zulfikar dan Dede Yusuf berharap mediasi yang melibatkan seluruh pihak dapat segera dilakukan untuk menghindari konflik berkepanjangan&period; Dengan adanya dialog terbuka&comma; solusi terbaik bagi status Pulau Tujuh diharapkan dapat ditemukan&period; &lpar;Sumber&colon; Detikcom&comma; Editor&colon; KBO Babel&rpar;<&sol;p>&NewLine;