KBOBABEL.COM (ANKARA) – Pemerintah Turkiye secara resmi mengumumkan langkah besar yang mengguncang hubungan internasional dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, beserta sejumlah pejabat tinggi Israel. Langkah ini diumumkan oleh Kantor Kejaksaan Istanbul pada Jumat (7/11/2025), dengan dasar tuduhan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza. Sabtu (8/11/2025)
Dalam pernyataannya, otoritas hukum Turkiye menyebut total ada 37 pejabat Israel yang masuk dalam daftar buronan internasional. Selain Netanyahu, di antara nama-nama itu terdapat Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, serta Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir.
Turkiye menilai, tindakan militer Israel selama serangan ke Jalur Gaza merupakan “genosida sistematis terhadap rakyat Palestina,” yang telah menimbulkan ribuan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.
“Bukti yang kami kumpulkan menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan bersifat terencana, sistematis, dan meluas terhadap populasi sipil di Gaza,” demikian bunyi pernyataan resmi Kejaksaan Istanbul.
Selain menyoroti serangan udara ke pemukiman warga sipil, Turkiye juga menuding Israel bertanggung jawab atas pengeboman Rumah Sakit Persahabatan Turkiye-Palestina di Gaza, yang dibangun oleh pemerintah Turkiye. Serangan itu terjadi pada Maret lalu dan menewaskan puluhan orang, termasuk tenaga medis.
Langkah Turkiye ini memperkuat sikap keras Ankara terhadap Israel sejak awal pecahnya perang Gaza. Tahun lalu, pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan juga turut bergabung dalam gugatan yang diajukan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ), yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina.
Keputusan mengeluarkan surat penangkapan ini pun segera mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Hamas, penguasa de facto Jalur Gaza. Dalam pernyataannya, Hamas menyebut langkah Turkiye sebagai “tindakan berani yang menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kemanusiaan.”
“Langkah ini menegaskan ketulusan rakyat dan kepemimpinan Turkiye dalam membela bangsa Palestina yang tertindas,” ujar juru bicara Hamas, sebagaimana dikutip dari Anadolu Agency.
Namun di sisi lain, keputusan ini juga memicu kemarahan di Israel. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar dengan tegas mengecam tindakan Turkiye yang dianggapnya sebagai “sandiwara politik” dari Presiden Erdogan.
“Israel dengan rasa jijik menolak tuduhan palsu dan bermotif politik tersebut,” kata Saar dalam pernyataannya di platform X.
Ia menuding lembaga peradilan di Turkiye sudah lama digunakan sebagai alat politik oleh Erdogan untuk membungkam lawan-lawan politiknya.
“Turkiye di bawah Erdogan bukanlah negara hukum. Mereka menggunakan pengadilan untuk menekan oposisi, wartawan, dan pejabat publik yang berani berbeda pendapat,” ujar Saar.
Saar bahkan menyinggung kasus penangkapan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang menurutnya merupakan bukti bahwa peradilan Turkiye tidak independen.
“Baru-baru ini, Kejaksaan Istanbul memerintahkan penangkapan Imamoglu hanya karena ia mencalonkan diri menentang Erdogan,” tambah Saar.
Langkah Turkiye ini juga dinilai memiliki dimensi politik luar negeri yang lebih luas. Ankara diketahui berambisi memainkan peran penting dalam upaya stabilisasi pascaperang di Gaza. Presiden Erdogan telah menawarkan agar pasukan perdamaian internasional yang dirancang dalam rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump melibatkan Turkiye sebagai salah satu komponen utama.
Namun, pemerintah Israel menolak mentah-mentah gagasan itu. Menurut Netanyahu, Turkiye tidak dapat dianggap netral karena kedekatannya dengan kelompok Hamas dan retorika anti-Israel yang sering dilontarkan Erdogan.
“Turkiye tidak dapat menjadi mediator ataupun bagian dari pasukan internasional di Gaza karena keberpihakannya yang jelas,” demikian pernyataan resmi dari Kantor Perdana Menteri Israel.
Sementara itu, para pengamat menilai langkah Turkiye ini sebagai upaya memperkuat posisi moral dan diplomatiknya di dunia Islam, di tengah meningkatnya tekanan publik global terhadap Israel akibat dampak perang Gaza.
“Turkiye ingin tampil sebagai pemimpin dunia Muslim yang membela Palestina, terutama setelah negara-negara Barat dinilai gagal menghentikan kekerasan di Gaza,” ujar analis politik Timur Tengah, Cengiz Aktar, kepada Al Jazeera.
Di tengah situasi ini, hubungan diplomatik antara Ankara dan Tel Aviv yang sempat membaik dalam dua tahun terakhir, kembali berada di ambang kehancuran. Israel telah memanggil pulang duta besarnya dari Ankara untuk konsultasi, sementara Turkiye memanggil duta besar Israel untuk memberikan nota protes resmi.
Dengan langkah hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Netanyahu dan para pejabat tinggi Israel, Turkiye kini menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pimpinan Israel atas tuduhan genosida di Gaza. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)
