2.778 Peserta Berebut Formasi PPPK, Pemkot Akui Kekurangan Guru, Nakes, dan Tenaga Teknis

Formasi Terbatas, Ribuan Non ASN Pangkalpinang Harap Bisa Diakomodir Jadi PPPK

banner 468x60
Advertisements

KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG)— Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang kembali menghadapi tantangan besar dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025. Sebanyak 2.778 tenaga non Aparatur Sipil Negara (non ASN) tercatat mengikuti seleksi untuk mengisi kebutuhan pegawai di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan teknis. Senin (8/9/2025)

Kepala Badan Kepegawan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang, Fahrizal, mengatakan jumlah peserta seleksi tahun ini sangat tinggi. Dari total tersebut, 2.303 peserta merupakan tenaga non ASN yang telah masuk dalam database resmi, sementara 475 lainnya adalah non ASN non-database dengan masa kerja lebih dari dua tahun.

banner 336x280

“Kami sudah bersurat ke Kementerian PAN-RB dan BKN agar para peserta ini bisa diakomodir, termasuk yang belum mendapatkan formasi. Mereka sejatinya telah mengikuti tahapan seleksi, hanya saja formasi yang tersedia terbatas. Tinggal menunggu penetapan dan pengumuman resmi, setelah itu baru mengisi daftar riwayat hidup untuk diangkat sebagai PPPK penuh waktu,” jelas Fahrizal kepada media, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, keberadaan PPPK sangat penting untuk menjawab kekurangan tenaga di sejumlah sektor vital. Selama ini, tenaga non ASN telah banyak membantu kinerja pemerintah daerah, meski status mereka belum resmi.

Selain kebutuhan mendesak di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemkot Pangkalpinang juga menyoroti kebutuhan besar terhadap tenaga teknis. Beberapa posisi strategis yang masih kosong mencakup tenaga keuangan, pranata komputer, administrasi, serta jabatan teknis lainnya.

“Tenaga teknis juga sangat dibutuhkan agar pelayanan publik berjalan lebih optimal. Saat ini, beberapa perangkat daerah masih menghadapi keterbatasan SDM untuk mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan di lapangan,” tambahnya.

Ia mencontohkan, masih banyak perangkat daerah yang kesulitan dalam pengelolaan sistem informasi, penyusunan laporan keuangan, hingga pelayanan administrasi akibat keterbatasan tenaga teknis. Dengan adanya formasi PPPK, diharapkan kebutuhan itu dapat segera dipenuhi sehingga kinerja pemerintahan lebih efektif.

Fahrizal menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya maksimal mengisi formasi sesuai dengan prioritas kebutuhan. Ia menilai sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian utama, namun kebutuhan tenaga teknis juga tidak kalah penting.

“Harapan kami, dalam seleksi PPPK berikutnya maupun formasi CPNS mendatang, kebutuhan SDM yang benar-benar mendesak ini bisa segera terjawab,” pungkasnya.

Sementara itu, antusiasme para peserta seleksi PPPK cukup tinggi. Banyak dari mereka yang sudah mengabdi belasan tahun sebagai tenaga honorer maupun kontrak. Mereka berharap seleksi ini menjadi jalan untuk mendapatkan kepastian status kerja dan kesejahteraan yang lebih baik.

Seorang peserta seleksi, Yuni (38), yang sudah 12 tahun bekerja sebagai tenaga administrasi di salah satu OPD, mengaku sangat berharap bisa lolos formasi PPPK.

“Kami sudah lama mengabdi, meski dengan gaji pas-pasan. Mudah-mudahan tahun ini bisa lolos, supaya status jelas dan kesejahteraan lebih baik,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ahmad (42), seorang tenaga teknis di bidang keuangan. Ia menilai seleksi PPPK adalah kesempatan penting untuk mendapatkan pengakuan atas pengabdiannya selama ini.

“Bagi kami, bukan hanya soal gaji, tapi kepastian status dan jaminan kerja jangka panjang. Kalau PPPK ini berhasil, kami bisa bekerja lebih tenang,” katanya.

Dengan jumlah peserta yang mencapai ribuan, persaingan dalam seleksi PPPK tahun ini dipastikan ketat. Pemkot Pangkalpinang menekankan pentingnya seleksi yang transparan dan objektif agar formasi yang tersedia dapat benar-benar diisi oleh tenaga yang kompeten.

Ke depan, Pemkot berkomitmen terus memperjuangkan penambahan formasi, baik melalui jalur PPPK maupun CPNS. Hal ini dinilai sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Sumber : Bangkapos, Editor : KBO Babel)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *