KBOBABEL.COM (Bangka Selatan) – Operasi besar-besaran Satgas Halilintar di Bangka Belitung kembali menjadi sorotan setelah publik mendapati fakta bahwa para terduga pelaku penampungan pasir timah ilegal masih bebas berkeliaran meski barang bukti dalam jumlah besar telah disita. Harapan publik yang sempat menguat ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk Satgas Halilintar kini berubah menjadi tanda tanya besar terkait kelanjutan proses hukum. Selasa (18/11/2025)
Pada 23 Oktober 2025, Satgas Halilintar menyita sekitar enam ton pasir timah yang diduga milik Jk, warga Toboali. Penyitaan ini sempat memicu optimisme publik bahwa penegakan hukum terhadap aktivitas penampungan timah ilegal akan menyentuh jaringan besar, bukan hanya penambang kecil. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Setelah hampir satu bulan sejak penyitaan, Jk masih terlihat bebas tanpa adanya tanda-tanda proses hukum yang berjalan.
Tim Redaksi Babelhebat.com melakukan pemantauan langsung pada Selasa (18/11/2025) pagi di Warung Kopi Ajang Toboali. Dari pengamatan, Jk tampak duduk santai sambil menyeruput kopi dan merokok, ditemani beberapa rekannya. Tanpa pengawalan, tanpa pemeriksaan, dan tanpa ada tanda bahwa ia sedang menghadapi jerat hukum, Jk tampil selayaknya warga biasa yang tak memiliki beban kasus.
Situasi ini memancing reaksi keras warga Toboali yang merasa heran sekaligus kecewa. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa apa yang terjadi di lapangan memperlihatkan ketimpangan penegakan hukum yang semakin nyata.
“Kalau yang punya pasir timah sampai berton-ton masih bebas duduk di warung kopi sementara penambang kecil cepat ditangkap, di mana letak keadilannya? Masyarakat bukan menolak penegakan hukum, tapi hukum jangan cuma tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujarnya.
Nama Jk memang bukan sosok baru dalam perputaran timah di Toboali. Warga setempat meyakini bahwa Jk telah lama terlibat dalam alur jual beli pasir timah dari penambang ke penampung. Karena itu, publik ingin melihat apakah keberadaan Satgas Halilintar benar-benar ditujukan untuk menyentuh aktor besar atau hanya berhenti pada razia yang bersifat permukaan.
Seorang warga lainnya menilai bahwa penyitaan dalam jumlah besar tidak akan berarti apabila tidak diikuti proses hukum yang nyata.
“Kalau enam ton pasir timah disita tapi orangnya masih bebas, masyarakat lama-lama menganggap operasi ini hanya tontonan. Kalau negara serius, buktikan dengan proses hukum yang jelas, jangan berhenti di penyitaan saja,” tegasnya.
Situasi serupa juga terjadi pada kasus lain. Pada 9 November 2025, Satgas Halilintar kembali melakukan penyitaan sekitar lima ton pasir timah milik Ja, warga Kecamatan Tukak Sadai. Namun hingga kini publik juga belum melihat langkah konkret terhadap Ja. Baik Jk maupun Ja masih belum menunjukkan tanda-tanda penahanan atau proses hukum yang biasanya dilakukan dalam perkara penampungan timah ilegal.
Kondisi ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap efektivitas dan ketegasan Satgas Halilintar. Padahal, pembentukan Satgas tersebut dimaksudkan sebagai fase baru pemberantasan mafia timah—sebuah pesan tegas dari negara bahwa permainan ilegal yang merugikan rakyat Bangka Belitung tidak akan lagi ditoleransi. Akan tetapi, tanpa tindakan yang menyentuh akar persoalan, publik khawatir operasi ini hanya menjadi simbol tanpa hasil nyata.
Bangka Belitung memiliki sejarah panjang dunia pertimahan. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya menjadi kesejahteraan bagi rakyat. Namun kenyataannya, penegakan hukum kerap menyasar penambang kecil yang bekerja demi kebutuhan keluarga, sementara para pemodal besar dan penampung—yang justru mendapatkan keuntungan terbesar—sering luput dari proses hukum. Masyarakat kini menaruh harapan besar agar kesenjangan tersebut tidak kembali terjadi.
“Negeri timah ini sudah terlalu lama menyaksikan ketidakadilan. Kalau Satgas Halilintar benar-benar dibentuk untuk membasmi mafia timah, buktikan dengan tindakan hukum terhadap para pemain besar. Jangan hanya tangkap penambang kecil yang bahkan tidak punya akses apa pun,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Penegakan hukum yang adil akan menjadi bukti nyata bahwa negara tidak sedang memainkan sandiwara. Penyitaan tonase besar pasir timah harusnya menjadi awal dari penanganan menyeluruh, bukan bagian akhir dari sebuah operasi. Tanpa adanya langkah hukum berikutnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan kembali merosot.
“Hukum tidak boleh menjadi alat untuk menakut-nakuti rakyat kecil. Jika hukum dibiarkan tumpul ke atas, itu sama saja mengkhianati bangsa dan negara,” ucap seorang warga lainnya yang berharap perubahan nyata segera terwujud.
Tim Redaksi Babelhebat.com sempat berupaya menghampiri Jk untuk meminta klarifikasi terkait keterlibatannya dalam penyitaan enam ton pasir timah tersebut. Namun Jk memilih beranjak dan pergi menggunakan mobil sebelum sempat dimintai tanggapan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Jk maupun Satgas Halilintar sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan dan penghormatan terhadap hak jawab sesuai amanah Undang-Undang Pers.
Publik kini menunggu langkah tegas berikutnya. Apakah Satgas Halilintar akan melanjutkan penyitaan dengan proses hukum yang jelas, ataukah kasus ini akan kembali menjadi cerita lama tentang ketidakadilan dalam penegakan hukum di negeri timah? Masyarakat berharap, jawaban dari pertanyaan itu segera terlihat melalui tindakan nyata, bukan sekadar simbol perlawanan terhadap mafia timah. (Sumber : Babelhebat, Editor : KBO Babel)
