KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kuala sebagai langkah strategis untuk mengatasi pendangkalan sungai dan muara di wilayah Aceh yang terdampak bencana banjir. Pembentukan satgas ini ditujukan untuk mempercepat normalisasi aliran sungai sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air di kawasan muara. Jum’at (2/1/2026)
Pembentukan Satgas Kuala disampaikan langsung oleh Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait yang digelar di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026). Keputusan tersebut merupakan respons atas kondisi pendangkalan sungai yang semakin parah akibat sedimentasi pascabanjir besar di sejumlah wilayah Aceh.
“Sudah kita bentuk Satgas Kuala,” ujar Sjafrie dalam keterangan pers yang diterima media, Jumat (2/1/2026).
Sjafrie menjelaskan, pembentukan Satgas Kuala dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Satgas ini akan melibatkan unsur pertahanan dan pihak-pihak teknis lain yang memiliki kompetensi dalam pekerjaan rekayasa berskala besar, khususnya pengerukan sungai dan muara.
Dalam pelaksanaannya, Satgas Kuala akan memiliki dua fokus utama. Komposisi pertama diarahkan pada pendalaman kuala atau muara sungai yang mengalami pendangkalan akibat material lumpur dan sedimentasi banjir. Pendalaman ini dinilai penting untuk memperlancar aliran air sungai ke laut, sekaligus mengurangi risiko banjir berulang di wilayah hulu.
Sementara itu, komposisi kedua difokuskan pada pemanfaatan sumber air di kawasan muara. Pemerintah berencana memaksimalkan potensi air di wilayah tersebut melalui sistem pengolahan air bersih.
“Di dua komposisi ini akan kita naikkan water treatment system. Air yang ada di kuala akan diambil, diolah, dan menjadi air jernih,” jelas Sjafrie.
Menurut rencana, Satgas Kuala dijadwalkan mulai beroperasi dalam waktu dua pekan ke depan. Titik awal operasi akan dimulai dari Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, yang menjadi salah satu wilayah terdampak pendangkalan sungai cukup serius pascabanjir.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka menengah dan panjang dalam penanganan dampak bencana, tidak hanya sebatas penanggulangan darurat, tetapi juga upaya pemulihan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan persetujuannya terhadap rencana normalisasi sungai-sungai di Aceh melalui jalur laut. Ia bahkan meminta agar program tersebut dijalankan sebagai operasi berskala besar mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi.
Prabowo menanggapi langsung usulan Menteri Pertahanan terkait penanganan pendangkalan sungai akibat bencana. Ia menilai normalisasi sungai yang dimulai dari muara merupakan pekerjaan teknik besar yang membutuhkan perencanaan matang dan keterlibatan banyak pihak.
“Baik, saya kira ini ya sudahlah, kita bikin operasi besar saja, ya kan? This is a big, big engineering operation. Tapi intinya saya sangat setuju ya,” ujar Prabowo dalam rapat tersebut.
Presiden menegaskan, normalisasi sungai tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, pekerjaan ini harus dimulai dari muara atau kuala agar aliran air dari hulu ke hilir dapat kembali normal. Untuk itu, diperlukan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan tenaga ahli di bidang teknik.
Prabowo meminta Kementerian Pertahanan dan TNI untuk berkoordinasi secara aktif dengan para kepala daerah di Aceh, termasuk gubernur dan bupati, guna memastikan program berjalan efektif di lapangan.
“Saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur. Silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering, mungkin dari BUMN karya, dari Kementerian PUPR, dan juga dari fakultas-fakultas teknik, bahkan kalau perlu dari perusahaan-perusahaan besar dunia yang mampu membuat engineering work,” kata Prabowo.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman dalam kegiatan pengerukan atau dredging. Menurutnya, pekerjaan pengerukan sungai dan muara memerlukan teknologi serta keahlian khusus yang biasa diterapkan dalam proyek pelabuhan dan jalur pelayaran.
“Ini kan engineering work skala besar, jadi dredging. Ada perusahaan-perusahaan besar yang punya keahlian di bidang ini, dredging untuk pelabuhan dan sebagainya,” pungkas Prabowo.
Dengan pembentukan Satgas Kuala, pemerintah berharap penanganan pendangkalan sungai di Aceh dapat dilakukan secara terpadu, cepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mencegah bencana banjir berulang di masa mendatang. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)
