KBOBABEL.COM (BANGKA) — Pembubaran Pos Satuan Tugas (Satgas) PT Timah di kawasan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, kian menjadi sorotan tajam publik. Penarikan Satgas yang dilakukan tanpa pengumuman resmi ini memicu kekhawatiran luas, terutama karena Jelitik selama ini dikenal sebagai titik krusial penyekatan arus distribusi pasir timah menuju smelter, baik yang berstatus legal maupun yang diduga bermasalah. Senin (5/1/2026)
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Satgas PT Timah tidak lagi beroperasi di Jelitik dan disebut-sebut akan dipindahkan ke wilayah Kepala Burung, Kabupaten Bangka. Namun, langkah tersebut dinilai janggal oleh berbagai kalangan. Alih-alih dianggap sebagai rotasi biasa, pemindahan ini justru dituding sebagai manuver sunyi yang berpotensi membuka kembali jalur empuk bagi keluar-masuknya pasir timah ilegal menuju smelter.
Selama Pos Satgas PT Timah berdiri di Jelitik, arus distribusi pasir timah disebut tidak lagi mengalir semulus sebelumnya. Pemeriksaan ketat terhadap asal-usul muatan membuat banyak pasir timah tertahan di gudang kolektor. Bahkan, tidak sedikit muatan yang gagal masuk ke smelter karena dinilai tidak memenuhi ketentuan administrasi dan legalitas.
Kondisi tersebut, menurut sejumlah sumber, membuat para pemain besar di sektor distribusi timah merasa tertekan. Gudang-gudang kolektor besar dilaporkan penuh dengan stok pasir timah yang tidak bisa segera disalurkan. Situasi ini berubah setelah Pos Satgas di Jelitik dikabarkan dibubarkan.
Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan, stok pasir timah di gudang-gudang kolektor besar kini telah menggunung dan siap kembali dikirim ke sejumlah smelter di kawasan Jelitik. Dengan tidak adanya lagi Pos Satgas, muncul dugaan kuat bahwa pasir timah tersebut akan kembali melenggang bebas tanpa proses penyaringan dan pemeriksaan ketat seperti sebelumnya.
Jelitik sendiri bukan wilayah baru dalam peta rawan distribusi pasir timah. Kawasan ini memiliki rekam jejak panjang sebagai jalur lalu lintas material tambang yang kerap dipertanyakan legalitasnya. Keberadaan Pos Satgas PT Timah sebelumnya dinilai sebagai benteng terakhir sebelum pasir timah masuk ke jalur industri pengolahan.
“Kalau pos itu benar-benar dibubarkan, maka Jelitik praktis kembali jadi jalur basah. Tidak ada lagi penyaring, tidak ada lagi pemeriksaan. Tinggal masuk,” ujar seorang sumber media yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pemindahan Satgas ke wilayah lain justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa Jelitik, yang jelas memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam distribusi pasir timah, justru ditinggalkan? Pertanyaan ini menguatkan dugaan bahwa ada kepentingan besar yang merasa terganggu oleh keberadaan Satgas di kawasan tersebut.
Kritik keras pun datang dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Bangka Belitung. Ketua PERMAHI Babel, Taufik Hidayat, menilai pembubaran Pos Satgas PT Timah di Jelitik sebagai langkah mundur dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan.
“Kami sangat menyayangkan jika benar Satgas PT Timah di Jelitik dibubarkan. Ini merupakan kemunduran serius dalam penegakan hukum. Publik berhak curiga, ada kepentingan siapa di balik penarikan Satgas ini,” tegas Taufik kepada wartawan, Senin (5/1/2026).
Menurutnya, keberadaan Satgas selama ini terbukti efektif dalam menyaring pasir timah bermasalah. Banyak muatan yang tidak jelas asal-usulnya gagal masuk ke smelter karena tertahan di pos pemeriksaan.
“Faktanya jelas, selama ada pos penyekatan, banyak pasir timah milik pemain besar tidak bisa lolos. Ketika pos itu hilang, wajar jika muncul dugaan ada tekanan atau permainan agar jalur distribusi kembali dibuka,” ujarnya.
Taufik juga mendesak PT Timah serta pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Transparansi dinilai mutlak diperlukan agar tidak muncul persepsi bahwa negara kalah atau tunduk terhadap kepentingan mafia timah.
Hingga berita ini diterbitkan, PT Timah maupun pihak Satgas belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pembubaran dan pemindahan Pos Satgas di kawasan Jelitik. Sikap bungkam ini justru memperkuat kecurigaan publik.
Jika benar Pos Satgas ditarik tanpa alasan yang jelas dan terukur, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas pengawasan tambang, tetapi juga kredibilitas negara dalam menghadapi jaringan distribusi dan penyelundupan timah yang selama ini disebut-sebut bermain rapi dan terorganisir di balik layar. (Sumber : Trasberita, Editor : KBO Babel)
