KBOBABEL.COM – Putusan kepailitan atau pailit sering kali dipandang sebagai lonceng kematian bagi sebuah bisnis. Namun, dalam ekosistem hukum kepailitan di Indonesia, hadirnya instrument Masa Stay (Penangguhan Eksekusi) justru berfungsi sebagai “tabung oksigen” darurat bagi si debitor. Yang dimana di satu sisi, kebijakan ini merupakan bentuk nyata perlindungan negara untuk mencegah terjadinya perampasan atau runtuhnnya aset debitor secara seketika yang dapat merugikan proses pemberesan harta pailit secara kolektif.
Di sisi lain, bagi kreditor separatis yang memegang jaminaan kebendaan, untuk menahan hak eksekusi mereka di Tengah potensi penurunan nilai aset. Menemukan titik keseimbangan antara perlindungan keberlangsungan debitor dan kepastian hukum kreditor selama masa stay bukan lagi sekadar persoalan procedural, melainkan juga menjadi ujian terhadap keadilan substantif dalam hukum bisnis Indonesia.
Kemudian, dalam hukum kepailitan, masa stay atau penangguhan merupakan periode waktu yang dimana hak eksekutorial kreditor dihentikan sementara berdasarkan Undang-Undang. Yang bertujuan memberikan ruang bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi atau agar curator dapat membereskan harta pailit secara tertib, namun hal ini menimbulkan Risiko finansial bagi kreditor.
Masa stay atau penangguhan eksekusi setelah putusan pailit menimbulkan dilema normatif dan praktis, yaitu di satu sisi memberikan perlindungan terhadap debitor agar asetnya tidak dieksekusi secara terpisah oleh kreditor, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditor, khususnya kreditor separatis yang hak jaminannya menjadi tertunda. Isu utama yang muncul adalah apakah masa stay benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan kolektif dalam kepailitan, atau justru menjadi pembatasan berlebihan terhadap hak kreditor untuk mengeksekusi jaminan.
Dengan demikian, ketentuan mengenai masa stay (Penangguhan) dalam hukum kepailitan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam aturan tersebut, setelah pernyataan pailit diucapkan, seluruh tindakan eksekusi individual terhadap harta pailit ditangguhkan untuk memberikan ruang bagi pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.
Prinsip ini berangkat dari asas paritas creditorum (kesetaraan para kreditor) menyatakan bahwa semua kreditor memiliki kedudukan dan hak yang setara atas harta kekayaan debitor yang dimana, seluruh harta debitor menjadi jaminan bersama untuk melunasi utang kepada semua kreditor. Yang diatur berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata, seluruh harta debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan dan asas structured insolvency mengacu pada tata cara atau mekanisme penyelesaian utang yang terstruktur dan sistematis berdasarkan peringkat prioritas pembayaran. Dalam penyelesaian kepailitan (seperti diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU), harta debitor tidak dibagikan sembarangan, melainkan wajib melalui urutan yang terstruktur, seperti biaya kepailitan, kreditor separatis, kreditor preferen khusus, dan kreditor preferen umum, yang mengedepankan distribusi aset secara proporsional dan terkontrol.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, masa stay dalam masa tunggu pailit, yakni eksekusi hak kebendaan ditangguhkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dan masa PKPU Penangguhan berlaku lebih lama, yakni paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan.
Dalam praktiknya, masa stay ini memberikan perlindungan yang signifikan bagi debitor dari tindakan eksekusi sepihak oleh kreditor seperti penyitaan atau pelelangan agunan selama PKPU (Proses Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) karena mencegah terjadinya eksekusi yang bersifat individual dan berpotensi merusak nilai harta pailit secara keseluruhan (Seperti Pencegahan Asset Stripping yang dimana, harta debitor dibekukan dalam sita umum, mencegah terjadinya pengalihan aset secara sepihak yang dapat merugikan kreditor lain). Namun, bagi kreditor separatis yang memiliki hak jaminan kebendaan seperti hak tanggungan atau fidusia, penundaan eksekusi ini dapat mengurangi efektivitas jaminan yang mereka miliki, terutama jika nilai aset menurun selama proses kepailitan berlangsung.
Di titik ini, terjadi ketegangan antara kepentingan kolektif dalam proses kepailitan dan kepentingan individual kreditor yang seharusnya memiliki prioritas eksekusi atas objek jaminan.
Kesimpulan, masa stay dalam hukum kepailitan dapat dipandang sebagai instrumen yang esensial untuk menjaga keteraturan proses pemberesan utang, namun sekaligus mengandung risiko ketidakseimbangan perlindungan hukum bagi kreditor.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan batas waktu yang lebih proporsional agar masa stay tidak berubah menjadi hambatan yang merugikan kepastian hukum kreditor, melainkan tetap menjadi sarana yang adil dalam menyeimbangkan kepentingan debitor dan kreditor dalam rezim kepailitan. (*)
