KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 aktivitas tambang ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada akhir 2025. Penertiban tersebut menjadi sorotan dalam Pidato Kenegaraan Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa keberadaan tambang ilegal tidak boleh dibiarkan karena berkaitan langsung dengan pengelolaan kekayaan alam dan kepentingan masyarakat.
Prabowo mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah penertiban dengan menutup sekitar 1.000 tambang ilegal yang beroperasi di Bangka Belitung.
“Akhir tahun lalu kita telah tutup seribu tambang ilegal di Bangka Belitung,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Prabowo menyinggung upaya pemerintah dalam menjaga kekayaan alam Indonesia agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Menurut Prabowo, aktivitas pertambangan ilegal tidak hanya menyangkut persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh persoalan tata kelola sumber daya alam dan kewibawaan negara dalam menegakkan aturan.
Karena itu, ia mengaku telah meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan pengusutan terhadap keberadaan tambang ilegal tersebut, termasuk mempertanyakan bagaimana aktivitas pertambangan dalam jumlah besar dapat berlangsung tanpa diketahui aparat.
“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masak seribu tambang pejabat TNI dan Polri nggak tahu. Usut,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Bangka Belitung. Prabowo bahkan mempertanyakan efektivitas fungsi aparat apabila kegiatan ilegal dapat berlangsung dalam skala besar tanpa adanya tindakan tegas.
Pertanyakan Fungsi Jabatan Aparat
Dalam pidatonya, Prabowo juga mempertanyakan fungsi pemberian pangkat dan jabatan kepada aparat apabila kewenangan tersebut tidak digunakan untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran hukum.
“Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan kalau tidak bisa tertibkan ini. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini,” ujar Prabowo.
Menurutnya, jabatan yang diberikan negara kepada aparat bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan juga membawa tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan menjaga kepentingan masyarakat.
Prabowo menekankan bahwa seorang pemimpin maupun komandan harus memiliki keberanian untuk melakukan tindakan tegas ketika menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemberantasan aktivitas ilegal membutuhkan keberanian dari jajaran pimpinan dan aparat penegak hukum. Tidak boleh ada pembiaran apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat.
Kepentingan Rakyat Jadi Prioritas
Prabowo juga mengakui bahwa menindak aparat yang sebelumnya telah diberikan kepercayaan bukanlah keputusan yang mudah. Terlebih, aparat tersebut bisa saja merupakan orang yang telah lama bekerja bersama dan bahkan baru saja mendapatkan kenaikan pangkat maupun penghargaan.
Namun, menurut Prabowo, kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun hubungan kedinasan.
“Kadang-kadang kita sedih, anak buah kita sayang, yang baru saja kita kasih pangkat, kita kasih bintang, harus kita tindak, karena demi rakyat,” ucapnya.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo sebagai bagian dari penekanannya terhadap pentingnya integritas dan keberanian dalam menjalankan kepemimpinan.
Penertiban tambang ilegal di Bangka Belitung menjadi salah satu persoalan strategis karena wilayah tersebut dikenal sebagai daerah penghasil timah. Aktivitas pertambangan tanpa izin selama ini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam, penerimaan negara, serta dampak terhadap lingkungan.
Dengan diungkapnya penutupan sekitar 1.000 tambang ilegal pada akhir 2025, pemerintah menunjukkan bahwa penertiban aktivitas pertambangan ilegal menjadi bagian dari agenda penegakan hukum dan pengamanan kekayaan negara.
Pernyataan Prabowo juga menempatkan aparat TNI dan Polri sebagai bagian penting dalam memastikan aktivitas ilegal dapat ditindak. Presiden meminta agar keberadaan tambang ilegal yang masih beroperasi tidak dibiarkan dan harus ditelusuri secara serius.
Bagi pemerintah, penertiban tersebut bukan semata-mata soal menutup kegiatan pertambangan, melainkan memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola berdasarkan hukum dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Prabowo menegaskan bahwa kepemimpinan harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Bahkan ketika tindakan tegas harus diberikan kepada aparat yang sebelumnya dipercaya, keputusan tersebut tetap harus dilakukan apabila menyangkut kepentingan negara dan masyarakat. (Sumber : AFU.ID, Editor : KBO Babel)
