KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya hanya menerima satu gaji meskipun saat ini merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Rabu (7/10/2026)
Bahlil menjelaskan, rangkap jabatan tersebut memang dituangkan melalui dua Keputusan Presiden (Keppres). Namun, adanya dua jabatan tidak berarti dirinya mendapatkan dua gaji dari negara.
Menurut Bahlil, gaji yang diterimanya tetap berasal dari jabatannya sebagai Menteri ESDM.
“Gaji menterinya juga cuma satu, gaji Menteri ESDM,” ujar Bahlil dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Raffles Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Penegasan tersebut disampaikan Bahlil di tengah pembentukan struktur baru pemerintahan yang berkaitan dengan hilirisasi dan transisi energi. Ia mengatakan penambahan struktur koordinasi pemerintahan tidak boleh otomatis diterjemahkan sebagai penambahan beban anggaran negara.
Bahlil menyatakan dirinya tidak ingin pembentukan struktur baru justru menghasilkan pemborosan anggaran. Karena itu, operasional Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi untuk sementara menggunakan anggaran yang berasal dari Kementerian ESDM.
“Dengan penambahan menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya enggak mau, saya tipe saya bukan seperti itu,” kata Bahlil.
Menurut dia, penggunaan satu sumber anggaran merupakan bagian dari upaya efisiensi agar pembentukan struktur baru tidak menimbulkan beban tambahan terhadap keuangan negara.
Dengan demikian, meskipun terdapat jabatan Menteri ESDM dan Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang diemban oleh orang yang sama, dukungan operasional kementerian koordinator tersebut tetap menggunakan anggaran Kementerian ESDM.
“Menko Hilirisasi ini karena menterinya satu (dengan Menteri ESDM), jadi kita memakai anggaran dari Kementerian ESDM,” ujar Bahlil.
Ruang Lingkup Koordinasi Berbeda
Bahlil menjelaskan, rangkap jabatan tersebut tidak berarti kedua fungsi pemerintahan memiliki ruang lingkup kerja yang sama.
Posisi Menteri ESDM memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral. Sementara posisi Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi memiliki fungsi koordinasi lintas kementerian dalam agenda hilirisasi serta transisi energi.
Dengan fungsi koordinasi tersebut, Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi nantinya diharapkan dapat menyatukan kebijakan sejumlah kementerian yang memiliki keterkaitan dengan agenda peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan pengembangan industri.
Bahlil menyebut struktur kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi masih belum sepenuhnya ditetapkan.
Namun, untuk saat ini terdapat dua kementerian yang dipastikan berada dalam koordinasi tersebut, yakni Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Kedua kementerian tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan agenda hilirisasi dan transisi energi yang menjadi fokus koordinasi kementerian koordinator baru tersebut.
Selain dua kementerian itu, Bahlil membuka kemungkinan adanya satu atau dua kementerian lain yang nantinya ikut berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.
Salah satu kementerian yang berpotensi masuk dalam struktur koordinasi tersebut adalah Kementerian Perindustrian.
Hilirisasi Berkaitan Erat dengan Industrialisasi
Menurut Bahlil, kemungkinan masuknya Kementerian Perindustrian dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi memiliki alasan yang kuat.
Hilirisasi pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pengolahan bahan mentah, tetapi juga bagaimana sumber daya alam dapat memberikan nilai tambah melalui proses industrialisasi.
“Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi. Karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri. Mungkin juga, mungkin ya, mungkin Kementerian Perindustrian,” kata Bahlil.
Ia menekankan bahwa struktur koordinasi tersebut masih dalam proses penataan. Karena itu, belum seluruh kementerian yang nantinya berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dapat dipastikan.
Pembentukan struktur baru ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat agenda hilirisasi dan transisi energi. Pemerintah ingin memastikan pengelolaan sumber daya alam tidak berhenti pada kegiatan eksploitasi dan ekspor bahan mentah, tetapi diarahkan pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Dalam konteks tersebut, koordinasi lintas kementerian menjadi penting karena kebijakan hilirisasi menyangkut berbagai sektor, mulai dari energi, investasi, industri hingga pengembangan rantai pasok.
Di sisi lain, Bahlil menegaskan aspek efisiensi anggaran tetap menjadi perhatian. Rangkap jabatan yang dijalankannya tidak diikuti dengan penerimaan dua gaji maupun penggunaan anggaran secara berlebihan.
Ia memastikan dirinya hanya menerima satu gaji sebagai Menteri ESDM.
Sementara itu, mengenai struktur organisasi dan kementerian yang akan berada dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, pemerintah masih melakukan penataan.
Ke depan, struktur tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan hilirisasi sekaligus mendukung percepatan industrialisasi nasional tanpa menambah beban anggaran negara secara tidak perlu. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)
