Timah Babel Dikeruk, Siapa yang Menikmati? Komisi III DPR RI Desak Rakyat Diberi Ruang Kelola Tambang
- account_circle sri rezeki
- calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
- visibility 23
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto : Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (13/10/2026). (Ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Penegakan hukum, pemulihan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai harus menjadi satu kesatuan dalam pembenahan sektor pertambangan timah. Dengan demikian, upaya memberantas penambangan ilegal tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menghadirkan solusi bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Sudin dan Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Benny Utama saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (13/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua anggota DPR RI itu menyoroti persoalan penambangan timah ilegal yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Mereka menilai, persoalan tersebut membutuhkan penanganan serius melalui penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang kuat, serta pembenahan sistem pengelolaan pertambangan.
Sudin mengapresiasi langkah kepolisian dalam menekan aktivitas penambangan ilegal di Bangka Belitung. Menurutnya, upaya penindakan yang dilakukan aparat menjadi bagian penting untuk mengurangi kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Ia menegaskan, penambangan liar bukan persoalan baru di daerah penghasil timah tersebut. Aktivitas itu telah berlangsung selama lebih dari dua hingga tiga dekade sehingga penanganannya memerlukan komitmen berkelanjutan dari aparat penegak hukum dan pemerintah.
“Yang menjadi fokus adalah maraknya penambangan liar. Penambangan liar ini bukan dari sekarang, tapi sudah lebih dari 20–30 tahun. Makanya kalau sekarang Pak Kapolda Bangka Belitung kerjanya keras sekali, maka mulai berkuranglah yang nama penambangan liar,” ujar Sudin.
Menurutnya, konsistensi penegakan hukum menjadi kunci untuk mencegah aktivitas pertambangan ilegal kembali meluas. Penindakan juga harus disertai sanksi yang tegas agar memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.
Sudin mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan akibat pertambangan tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat kepolisian. Perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, serta seluruh pihak terkait.
Karena itu, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan perlu diperkuat agar pemanfaatan sumber daya alam tidak mengabaikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
Dana reklamasi harus sebanding dengan kerusakan lingkungan
Selain persoalan penambangan ilegal, Sudin menyoroti mekanisme penetapan dana jaminan reklamasi. Ia menilai, besaran dana yang disiapkan untuk pemulihan lingkungan harus dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan.
Menurutnya, apabila dana jaminan reklamasi tidak sebanding dengan biaya pemulihan, akan muncul persoalan mengenai pihak yang harus menanggung kekurangan biaya tersebut. Kondisi ini berpotensi membuat beban pemulihan lingkungan berpindah kepada pihak lain, termasuk pemerintah dan masyarakat.
“Uang titipan reklamasi itu adanya di Kementerian ESDM. Sedangkan tanggung jawab lingkungan itu menjadi tanggung jawab kehutanan dan lingkungan hidup. Jadi kalau misalnya satu hektare cuma Rp200 juta, kerusakannya itu sekian miliar, siapa yang menombok?” kata Sudin.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara sektor pertambangan dan instansi yang menangani lingkungan hidup. Perhitungan jaminan reklamasi perlu mempertimbangkan kondisi lahan, tingkat kerusakan, serta kebutuhan biaya pemulihan agar pelaksanaan reklamasi tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif.
Dengan perhitungan yang memadai, pemulihan lingkungan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih bertanggung jawab. Prinsipnya, kegiatan pertambangan harus disertai kewajiban pemulihan yang sepadan dengan dampak yang ditimbulkan.
Kerugian lingkungan perlu masuk dalam penanganan perkara
Sementara itu, Benny Utama menekankan pentingnya menghitung dampak kerusakan lingkungan dalam penanganan perkara pertambangan ilegal. Menurutnya, penegakan hukum tidak semestinya hanya melihat kerugian materiil, tetapi juga mempertimbangkan kerugian ekonomi dan dampak ekologis yang muncul akibat kegiatan pertambangan.
Ia menilai, pendekatan tersebut penting agar konsekuensi dari aktivitas pertambangan yang melanggar hukum dapat tergambar secara lebih menyeluruh.
“Malahan kejaksaan saya lihat mencoba menuntut itu tidak hanya kerugian sifatnya materi, tetapi juga mencoba pada ekonominya, kerusakan lingkungan. Itu tadi yang angka-angkanya sampai berapa? Rp300 triliun kalau tidak salah,” papar Benny.
Angka tersebut disampaikan Benny dengan catatan bahwa ia tidak sepenuhnya memastikan jumlahnya. Karena itu, nilai kerugian lingkungan yang dimaksud tetap perlu merujuk pada hasil penghitungan dan keterangan resmi dalam perkara terkait.
Menurut Benny, penghitungan kerugian yang mempertimbangkan aspek lingkungan dapat membantu memperjelas besarnya dampak yang harus dipertanggungjawabkan dalam proses hukum. Kerusakan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan kondisi lahan, tetapi juga dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Tambang rakyat harus mendapat ruang sesuai aturan
Di sisi lain, Benny menegaskan bahwa pemberantasan pertambangan ilegal perlu diikuti dengan pembukaan ruang bagi tambang rakyat yang dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menilai, masyarakat setempat harus memiliki kesempatan untuk ikut menikmati manfaat sumber daya alam daerahnya. Pengelolaan pertambangan tidak seharusnya hanya memberikan keuntungan kepada pemodal besar, sementara masyarakat di sekitar wilayah tambang tidak memperoleh manfaat yang sepadan.
“Saya pikir memang ke depan perlu tambang-tambang rakyat ini. Kita ingin artinya rakyat itu diberdayakan. Sesuai amanat Pasal 33 dan amandemen undang-undang minerba kita, memberi ruang kepada masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat untuk mengelola. Jangan hanya sebutlah pemodal atau orang-orang berduit yang menikmati kekayaan alam kita ini. Rakyat pun harus ikut menikmati kekayaan itu,” pungkas Benny.
Dorongan tersebut menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dari pembenahan tata kelola pertambangan timah. Namun, pengembangan tambang rakyat tetap harus mengikuti ketentuan hukum, termasuk persyaratan perizinan dan kewajiban pengelolaan lingkungan.
Dengan tata kelola yang jelas, aktivitas pertambangan rakyat diharapkan dapat memberikan peluang ekonomi tanpa mengabaikan keselamatan, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan.
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa masa depan pertambangan timah Bangka Belitung membutuhkan keseimbangan antara penindakan terhadap pelanggaran, tanggung jawab pemulihan lingkungan, dan pemerataan manfaat ekonomi. Konsistensi aparat penegak hukum serta koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Pada akhirnya, kekayaan timah Bangka Belitung diharapkan tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tetap menjaga lingkungan bagi generasi mendatang. (Sumber : DPR RI, Editor : KBO Babel)
- Penulis: sri rezeki





Saat ini belum ada komentar