Terbukti Langgar Kode Etik, Irjen Ahrie Sonta Dipecat Buntut Dugaan Penyadapan Presiden

Keputusan pemecatan tersebut diambil setelah Majelis KKEP Polri menggelar sidang etik selama kurang lebih 11 jam pada Selasa (10/11/2026). Sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB itu menyimpulkan bahwa Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, keputusan PTDH merupakan hasil pemeriksaan dan pertimbangan Majelis KKEP terhadap seluruh fakta yang terungkap selama persidangan.

Dalam proses sidang, sejumlah saksi turut dihadirkan. Para saksi tersebut sebelumnya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri untuk mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi dalam praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah.

Sidang etik tersebut dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko selaku Ketua Tim KKEP. Sementara posisi Wakil Ketua dijabat Irjen Pol Roma Hutajulu.

Adapun anggota Majelis KKEP terdiri dari Irjen Jayadi, Irjen M. Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.

Empat Perwira Tinggi Terseret Kasus Penyadapan

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian serius karena diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan kepolisian.

Sebelum keputusan PTDH terhadap Ahrie Sonta, terdapat empat perwira tinggi Polri yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Selain Ahrie Sonta, tiga nama lainnya yang disebut terseret dalam kasus ini adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah tokoh politik, pejabat pemerintahan, pengusaha, jurnalis, hingga tokoh masyarakat juga disebut menjadi sasaran aktivitas penyadapan ilegal.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam perkara tersebut, praktik penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Penyadapan itu disebut dilakukan tanpa dilandasi kepentingan penegakan hukum yang sah maupun prosedur hukum sebagaimana mestinya.

Diduga Hapus Jejak Digital

Selain dugaan penyadapan tanpa kewenangan, penyidik juga menelusuri dugaan upaya penghilangan barang bukti elektronik oleh para tersangka.

Upaya tersebut diduga dilakukan pada Oktober 2026 dengan cara menghapus rekam jejak atau log digital yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan.

Dugaan penghapusan data tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pengungkapan perkara karena rekam jejak digital dapat membantu penyidik mengidentifikasi pihak yang terlibat, metode yang digunakan, serta jangkauan aktivitas penyadapan.

Pemeriksaan terhadap bukti elektronik dan keterangan para saksi diharapkan dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai pola operasi penyadapan yang diduga berlangsung selama dua tahun tersebut.

Jika dugaan itu terbukti, perkara ini tidak hanya menyangkut pelanggaran disiplin dan kode etik kepolisian, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan serius terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak privasi warga negara.

Dijerat Pasal KUHP dan UU ITE

Dalam penanganan perkara pidana, para tersangka disebut dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain Slamet Uliandi, ketiga tersangka lainnya disebut telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Mabes Polri.

Pengenaan pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan melalui aktivitas penyadapan dan akses terhadap informasi atau sistem elektronik tanpa hak.

Meski demikian, proses penegakan hukum pidana tetap harus berjalan sesuai tahapan dan ketentuan perundang-undangan. Penetapan tersangka maupun sanksi etik merupakan proses yang berbeda dan memiliki konsekuensi hukum masing-masing.

Istana Sebut Dugaan Penyadapan sebagai Makar

Kasus ini juga mendapat perhatian dari pemerintah. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan dugaan tindak pidana penyadapan tersebut sebagai bentuk makar.

Pandangan serupa disampaikan sejumlah menteri dan anggota DPR yang menilai perkara tersebut memiliki dimensi serius karena menyangkut dugaan tindakan ilegal terhadap kepala negara.

Dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak hanya menjadi persoalan keamanan pribadi seorang kepala negara, tetapi juga berkaitan dengan keamanan negara, perlindungan informasi strategis, serta kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Terlebih, apabila benar terdapat pejabat tinggi kepolisian yang terlibat, perkara ini berpotensi mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Keputusan PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan kasus tersebut. Namun, pemecatan melalui mekanisme etik belum menyelesaikan seluruh persoalan pidana yang sedang ditangani.

Publik kini menunggu pengungkapan lebih jauh mengenai siapa saja yang terlibat, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa pihak yang memberikan perintah, serta sejauh mana aktivitas tersebut menyasar pejabat negara dan masyarakat.

Transparansi penyidikan dan penegakan hukum yang objektif menjadi kunci untuk memastikan perkara ini diusut hingga tuntas, tanpa pandang jabatan maupun kedudukan para pihak yang terlibat. (Sumber : CNN Indonesia, Editor : KBO Babel)