Dituding Korupsi Dana Hibah Porprov 2026, KONI Basel Tantang Polemik Dibuktikan dengan Fakta

Menanggapi polemik tersebut, KONI Bangka Selatan akhirnya angkat bicara. Melalui Ketua Divisi Hukum dan Olahraga KONI Basel, DR (c) Erdian, SH, MH, pihaknya menegaskan tidak pernah menutup diri terhadap kritik maupun masukan masyarakat. Namun, ia meminta agar setiap informasi yang berkembang disampaikan berdasarkan fakta dan tidak terburu-buru mengarah pada tuduhan tindak pidana.

Erdian mengatakan, munculnya pemberitaan yang menyudutkan KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Basel dinilai kurang tepat, terlebih saat para atlet masih berjuang membawa nama daerah dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Menurutnya, saat ini perhatian seluruh pihak seharusnya diarahkan pada dukungan terhadap para atlet, baik dari sisi kebutuhan, kenyamanan, maupun kondisi mental selama mengikuti pertandingan.

“Saya mewakili Ketua KONI Basel sebagai Ketua Divisi Hukum dan Olahraga KONI, kami tidak menutup diri terhadap kritik maupun masukan. Akan tetapi harus didasarkan fakta dan tidak berkembang menjadi tudingan yang belum terverifikasi,” kata Erdian, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, perjuangan kontingen Bangka Selatan dalam Porprov VII Babel 2026 belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat sejumlah cabang olahraga yang harus menjalani pertandingan dalam tiga hari ke depan.

Karena itu, ia berharap polemik yang berkembang tidak sampai mengganggu konsentrasi atlet. Apalagi, para atlet membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan kondisi fisik setelah menjalani pertandingan.

“Kami sangat menyayangkan pemberitaan demikian. Atlet kita masih berjuang tiga hari ke depan dari beberapa cabang olahraga yang sedang dipertandingkan. Atlet membutuhkan dukungan dan kenyamanan, terutama untuk beristirahat serta memulihkan kondisi setelah bertanding,” ujarnya.

KONI Klaim Kebutuhan Atlet Telah Diupayakan

Erdian mengungkapkan, KONI Basel bersama Dispora telah berupaya mempersiapkan berbagai kebutuhan kontingen sebelum mengikuti Porprov VII Babel 2026.

Persiapan tersebut dilakukan di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah. Bahkan, menurut Erdian, anggaran pelaksanaan Porprov yang diterima Bangka Selatan tergolong paling kecil dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Meski menghadapi keterbatasan tersebut, pihaknya mengklaim tetap berusaha memenuhi berbagai kebutuhan atlet agar dapat mengikuti pertandingan dengan baik.

Kebutuhan yang telah diupayakan meliputi perlengkapan atau training pack, penginapan, konsumsi, makanan ringan, layanan kesehatan hingga transportasi bagi kontingen.

Menurut Erdian, seluruh kebutuhan tersebut menjadi perhatian KONI dan Dispora agar para atlet dapat berkonsentrasi menghadapi pertandingan tanpa harus terbebani persoalan teknis di luar arena.

Ia juga menyebutkan, berdasarkan evaluasi internal KONI Basel, sejauh ini tidak terdapat keluhan berlebihan dari 20 cabang olahraga yang diberangkatkan untuk mewakili Kabupaten Bangka Selatan.

Namun, pihaknya tetap membuka ruang untuk menerima masukan dan melakukan evaluasi apabila ditemukan kekurangan dalam pelayanan maupun pemenuhan kebutuhan atlet selama Porprov berlangsung.

Persoalan Handuk Dinilai Tidak Bisa Langsung Dikaitkan dengan Korupsi

Terkait persoalan handuk atlet yang menjadi pemicu polemik, Erdian meminta masyarakat melihat persoalan tersebut secara proporsional.

Menurutnya, ketiadaan handuk dalam perlengkapan atlet tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Porprov.

Ia mengaku telah melakukan komunikasi dan konfirmasi dengan KONI dari sejumlah daerah lain di Bangka Belitung untuk mengetahui apakah perlengkapan handuk juga disediakan dalam training pack atlet mereka.

Dari hasil komunikasi tersebut, Erdian menyebutkan bahwa daerah lain juga tidak menyediakan atau mengadakan handuk sebagai bagian dari perlengkapan atlet.

“Saya rasa tidak adil jika persoalan handuk kemudian dikaitkan dengan tudingan tindak pidana korupsi. Kami sudah mengonfirmasi kepada KONI daerah lain dan jawabannya sama, tidak ada penyediaan ataupun pengadaan handuk dalam training pack mereka,” tegasnya.

Meski demikian, persoalan penyediaan perlengkapan atlet tetap menjadi bagian yang perlu dijelaskan secara terbuka. Sebab, penggunaan dana hibah pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

Kejelasan mengenai komponen belanja, kebutuhan kontingen, serta realisasi penggunaan anggaran menjadi hal penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat.

Siap Buka Penggunaan Dana Hibah kepada Media

Di tengah berkembangnya tudingan tersebut, KONI Basel menegaskan kesiapannya memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana hibah yang diterima dari pemerintah daerah.

Erdian menyampaikan, pihaknya bahkan berencana mengundang awak media untuk mengikuti konferensi pers setelah seluruh rangkaian Porprov VII Babel 2026 selesai dilaksanakan.

Dalam kesempatan tersebut, KONI akan memaparkan penggunaan dana hibah yang dialokasikan untuk mendukung keikutsertaan kontingen Bangka Selatan dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

“KONI Basel membuka diri secara terang-terangan. Setelah perhelatan ini selesai, kami akan mengundang media untuk konferensi pers terkait penggunaan dana hibah dari pemerintah untuk pelaksanaan Porprov,” ungkapnya.

Rencana tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih menyeluruh mengenai pengelolaan anggaran, termasuk berbagai kebutuhan yang telah dipenuhi selama pelaksanaan Porprov.

Keterbukaan tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana hibah pemerintah digunakan dalam mendukung kegiatan olahraga dan pembinaan atlet daerah.

Erdian menambahkan, dugaan tindak pidana korupsi merupakan persoalan hukum yang memiliki mekanisme pemeriksaan tersendiri. Penentuan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum dan tidak menarik kesimpulan sebelum terdapat pemeriksaan yang dapat membuktikan dugaan tersebut.

Akan Panggil Ketua Cabor dan Manajer Tim

Selain berencana menggelar konferensi pers, KONI Basel juga akan melakukan langkah internal dengan memanggil seluruh ketua cabang olahraga (cabor) dan manajer tim.

Pemanggilan tersebut bertujuan meminta klarifikasi terkait informasi keluhan mengenai penyediaan handuk bagi atlet.

Menurut Erdian, pihaknya perlu memastikan dari mana sumber keluhan tersebut berasal dan cabang olahraga mana yang menyampaikan keberatan.

Langkah ini dinilai penting agar persoalan tidak berkembang berdasarkan informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya.

“Kami juga akan segera memanggil ketua cabang olahraga dan manajer untuk meminta klarifikasi. Kami ingin memastikan dari cabang olahraga mana keluhan mengenai handuk ini berasal, sehingga informasi yang berkembang bisa dipastikan kejelasannya,” katanya.

Melalui klarifikasi tersebut, KONI berharap dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan atlet serta mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan kepada seluruh kontingen.

Sementara itu, mengenai target dan perolehan medali, Erdian mengatakan KONI menyerahkan sepenuhnya hasil pertandingan kepada perjuangan para atlet di lapangan.

Baginya, hal yang paling penting saat ini adalah memastikan seluruh rangkaian Porprov berjalan profesional, sekaligus menjamin kebutuhan dan kenyamanan atlet hingga seluruh kontingen kembali ke Bangka Selatan.

Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak melupakan perjuangan para atlet yang tengah membawa nama Kabupaten Bangka Selatan dalam kompetisi tersebut.

“Mari bersama-sama kita dukung dan doakan atlet Bangka Selatan yang sedang berjuang demi nama besar Bumi Junjung Besaoh,” pungkasnya.

Polemik handuk atlet dan dugaan penyalahgunaan dana hibah kini menjadi ujian bagi keterbukaan pengelolaan anggaran olahraga di Bangka Selatan. Penjelasan KONI melalui konferensi pers yang dijanjikan nantinya diharapkan mampu menjawab pertanyaan publik secara terukur, disertai data realisasi anggaran dan dokumen pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Dengan demikian, persoalan ini tidak berhenti pada saling bantah, tetapi dapat diselesaikan melalui transparansi, evaluasi, dan mekanisme hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran. (Sumber : Laspela, Editor : KBO Babel)