KBOBABEL.COM (BELITUNG TIMUR) — Perbedaan harga beli timah antara Pulau Belitung dan Pulau Bangka menjadi salah satu persoalan ekonomi yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Aspirasi tersebut mencuat dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Beltim dan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait. Rabu (14/10/2026)
Ketua DPRD Beltim, Fezzi Uktolseja, menegaskan bahwa persoalan perbedaan harga timah merupakan aspirasi nyata masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius. DPRD akan menindaklanjuti keluhan tersebut agar persoalan ketimpangan harga dapat dibahas bersama pihak terkait dan penambang lokal memperoleh kejelasan mengenai mekanisme penetapan harga.
Keluhan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna III DPRD Beltim dengan agenda Penyampaian Hasil Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Rapat berlangsung di Kantor DPRD Beltim, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Selasa (13/10/2026).
Rapat dipimpin Fezzi Uktolseja dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Pelaksanaan reses sebelumnya berlangsung selama dua hari, yakni pada 9 dan 10 Oktober 2026, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 100.03.3-01 Tahun 2026.
Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung ke masyarakat di tiga daerah pemilihan (dapil) untuk menyerap berbagai aspirasi, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur hingga persoalan ekonomi yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
Laporan hasil reses kemudian disampaikan secara bergantian oleh perwakilan dari masing-masing dapil dalam rapat paripurna. Hasil tersebut menjadi bahan bagi DPRD untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mendorong tindak lanjut melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Perbedaan Harga Timah Jadi Sorotan
Fezzi mengungkapkan, selain persoalan infrastruktur dasar, perbedaan harga beli timah antara Pulau Belitung dan Pulau Bangka menjadi salah satu keluhan yang cukup menonjol selama pelaksanaan reses.
Menurutnya, masyarakat mempertanyakan alasan harga timah yang diterima penambang di kedua pulau tersebut bisa berbeda. Persoalan ini dinilai penting karena timah merupakan salah satu komoditas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat di Bangka Belitung.
“Kalau pembangunan standar ya, keluhan PJU, jalan berlubang, dan fasilitas publik. Tapi yang cukup menonjol kemarin itu ada keluhan terkait masalah perbedaan harga timah antara Belitung dan Bangka. Ini aspirasi riil dari masyarakat yang disampaikan ke kita,” ujar Fezzi, Selasa (13/10/2026).
Ia menegaskan, DPRD Beltim tidak ingin aspirasi tersebut berhenti sebatas catatan hasil reses. Keluhan masyarakat perlu diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan agar penyebab perbedaan harga dapat diketahui dan dicarikan jalan keluar.
DPRD akan mendorong pembahasan bersama pihak terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pembelian, komponen pembentuk harga, serta faktor-faktor yang memengaruhi harga timah di tingkat masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada penambang lokal sekaligus mendorong terciptanya mekanisme perdagangan timah yang lebih transparan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Meski demikian, perbedaan harga tersebut masih menjadi keluhan yang disampaikan warga dalam reses. Penyebab dan besaran selisih harga belum dijelaskan secara terperinci dalam laporan yang disampaikan pada rapat paripurna tersebut.
Infrastruktur Dasar Tetap Menjadi Prioritas
Selain persoalan harga timah, anggota DPRD Beltim juga menerima keluhan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur dan fasilitas publik.
Beberapa persoalan yang disampaikan meliputi jalan berlubang, kebutuhan perbaikan jalan, serta penambahan penerangan jalan umum (PJU). Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menunjang mobilitas warga, meningkatkan kenyamanan, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Fezzi mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan akibat keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah perlu menyusun prioritas agar program pembangunan dapat berjalan sesuai kemampuan fiskal.
Namun, ia mengingatkan agar keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan yang mendesak bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap perlu memastikan program pembangunan berjalan, terutama untuk kebutuhan dasar yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
“Kita tahu sekarang ada perencanaan dan keterbatasan anggaran. Tapi pesan kita, jangan sampai keterbatasan anggaran itu justru membuat tidak ada pembangunan sama sekali. Pembangunan daerah harus tetap berjalan,” tegas Fezzi.
Ia berharap pemerintah dapat menyusun skala prioritas secara tepat, sehingga kebutuhan mendesak masyarakat tetap mendapatkan perhatian di tengah keterbatasan anggaran.
Hasil Reses Jadi Bahan Pengawasan DPRD
Penyampaian laporan hasil reses merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan diharapkan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
DPRD Beltim memiliki peran untuk mendorong agar persoalan harga timah, perbaikan infrastruktur, dan kebutuhan fasilitas publik mendapatkan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Ke depan, masyarakat berharap aspirasi yang telah disampaikan melalui reses tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga menghasilkan langkah konkret.
Persoalan perbedaan harga timah membutuhkan penjelasan dan koordinasi dengan pihak terkait, sedangkan kebutuhan infrastruktur memerlukan perencanaan serta penganggaran yang terukur.
DPRD Beltim menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi tersebut. Dengan tindak lanjut yang terarah, diharapkan persoalan ekonomi yang dikeluhkan penambang dan kebutuhan pembangunan dasar masyarakat dapat memperoleh perhatian yang layak. (Sumber : posbelitung.co, Editor : KBO Babel)
