Kapolri Beberkan Rantai Dugaan Penyadapan Prabowo, dari Perintah Listyo Sigit hingga Penghapusan Data

Pemaparan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Kapolri menjelaskan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).

Keempat nama tersebut diduga mempunyai peran dalam tahapan penyadapan yang kini menjadi objek penyidikan kepolisian.

Suyudi mengungkapkan, dugaan keterlibatan para tersangka tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam sebuah rangkaian kegiatan yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan institusi Polri.

Listyo Sigit Diduga Beri Perintah Penyadapan

Dalam penjelasannya, Suyudi menyebut eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.

Saat itu, Listyo masih menjabat sebagai Kapolri. Ia diduga memberikan instruksi kepada Ahrie Sonta yang ketika itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).

Perintah tersebut diduga disampaikan melalui komunikasi langsung maupun pesan aplikasi WhatsApp.

“Diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS,” kata Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR RI.

Tidak hanya diduga memberikan instruksi, Listyo juga disebut berperan sebagai pihak yang menerima hasil akhir penyadapan atau end-user.

Menurut pemaparan Kapolri, dugaan peran tersebut berkaitan dengan tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Slamet Uliandi Diduga Setujui dan Teruskan Hasil Penyadapan

Tersangka kedua yang dipaparkan Kapolri adalah Irjen Slamet Uliandi. Saat itu, Slamet menjabat sebagai Kadiv TIK Polri periode 2021-2026 sekaligus diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Suyudi, Slamet diduga memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan.

Selain itu, Slamet juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan yang diterimanya dari Ahrie Sonta kepada Listyo Sigit.

Laporan tersebut disebut terdiri atas laporan harian dan laporan analisis yang memuat hasil kegiatan penyadapan.

“Memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon (AS) berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ujar Suyudi.

Dugaan keterlibatan Slamet menjadi bagian penting dalam pengungkapan rangkaian komunikasi dan koordinasi yang terjadi selama aktivitas penyadapan berlangsung.

Eko Hadi Diduga Beri Persetujuan Lewat WhatsApp

Selanjutnya, Kapolri memaparkan dugaan peran Irjen Eko Hadi Santoso.

Eko disebut menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi. Perintah tersebut diduga bersumber dari instruksi Listyo Sigit.

Dalam pelaksanaannya, Eko juga diduga memberikan persetujuan penyadapan melalui pesan WhatsApp.

Namun, menurut keterangan Suyudi, persetujuan tersebut diberikan tanpa disertai surat permohonan dari penyidik sebagaimana mekanisme yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan penyadapan.

“Kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” ucap Suyudi.

Poin tersebut menjadi salah satu aspek yang disoroti dalam pemaparan Kapolri karena berkaitan dengan prosedur dan kewenangan dalam pelaksanaan penyadapan.

Ahrie Sonta Diduga Perintahkan Penghapusan Data

Sementara itu, tersangka Ahrie Sonta Nasution diduga berperan sebagai pihak yang menerima perintah penyadapan dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam menjalankan aktivitas itu, Ahrie diduga tidak menggunakan permohonan resmi dari penyidik sebagai dasar pelaksanaan penyadapan.

Tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan penyadapan, Ahrie juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan.

Data yang dimaksud meliputi rekaman suara atau voice dan catatan log. Selain itu, Ahrie disebut diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

“AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta bubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi.

Dugaan penghapusan data tersebut menjadi salah satu bagian yang perlu didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang terlibat.

Dibeberkan dalam Rapat Komisi III DPR

Pemaparan pembagian peran empat tersangka tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama tiga wakil ketua, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni.

Dalam forum tersebut, Suyudi menjelaskan dugaan keterlibatan masing-masing tersangka berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan kepolisian.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri, dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, seluruh dugaan keterlibatan yang dipaparkan dalam rapat tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Status tersangka tidak serta-merta menghapus hak para pihak untuk memperoleh proses peradilan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penyidikan selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang tujuan penyadapan, mekanisme pelaksanaannya, penggunaan hasil penyadapan, serta pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak.

Publik kini menanti perkembangan penanganan perkara tersebut, mengingat kasus ini menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, prosedur penyadapan, serta integritas institusi penegak hukum. (Sumber : CNN Indonesia, Editor : KBO Babel)