Dari Senayan hingga Pasar: Ketika Elite Sibuk Berebut Kekuasaan, Rakyat Berjuang Memenuhi Kebutuhan (Opini)

KBOBABEL.COM (Jakarta) – Melihat dinamika politik Indonesia belakangan ini, saya teringat sebuah perumpamaan sederhana. Jika politik dibaca menggunakan kacamata elite, mungkin yang terlihat adalah perebutan kekuasaan, pertarungan pengaruh, strategi partai, dan kalkulasi jabatan. Namun, jika menggunakan kacamata masyarakat kecil, persoalannya jauh lebih sederhana: bagaimana harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, pekerjaan tersedia, penghasilan mencukupi, dan kehidupan berjalan dengan aman.

Saya mencoba melihat situasi politik Indonesia bukan dengan kacamata buzzer, bukan pula dengan kacamata pendukung atau oposisi, melainkan dengan kacamata seorang tukang parkir yang setiap hari menyaksikan kehidupan masyarakat dari dekat.

Kesimpulan sementara saya: politik Indonesia sedang berada dalam situasi panas, penuh ketegangan, tetapi belum tentu menuju perpecahan. Ada sejumlah persoalan besar yang muncul hampir bersamaan. Masing-masing memiliki kepentingan, aktor, dan konsekuensi politik yang tidak sederhana.

Setidaknya ada empat persoalan yang patut mendapat perhatian serius.

Pertama, mundurnya Gibran dan ujian konstitusional bagi pemerintahan Prabowo.

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 menjadi salah satu peristiwa politik paling menyita perhatian publik. Persoalan ini berawal dari polemik dokumen pendidikan yang kemudian berkembang menjadi persoalan hukum tata negara dan berujung pada tekanan politik di parlemen.

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan partai politik mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait kemungkinan pemakzulan Gibran.

Peristiwa ini tidak bisa semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi seorang wakil presiden. Ada persoalan yang jauh lebih besar, yakni bagaimana negara menempatkan hukum, legitimasi demokrasi, dan tanggung jawab pejabat publik dalam satu kerangka konstitusional.

Dalam perspektif hukum tata negara, jabatan publik bukanlah hak istimewa yang melekat secara permanen kepada seseorang. Jabatan merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan sesuai persyaratan dan ketentuan hukum.

Di sisi lain, Gibran memperoleh mandat melalui pemilihan langsung bersama Presiden Prabowo. Karena itu, setiap proses yang menyangkut keberlanjutan jabatan tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme konstitusional, bukan semata-mata berdasarkan tekanan politik.

Pengunduran diri ini juga membawa konsekuensi politik terhadap konfigurasi kekuasaan nasional. Hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi yang sebelumnya menjadi bagian penting kemenangan Pilpres 2024 tentu akan menjadi perhatian publik.

Namun, terlalu dini menyimpulkan bahwa pengunduran diri Gibran otomatis berarti pecahnya hubungan politik kedua tokoh tersebut.

Hal terpenting sekarang adalah memastikan proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih paling lambat dalam waktu 60 hari.

Indonesia membutuhkan kepastian konstitusional, bukan pertarungan kepentingan yang berkepanjangan.

Caption : Advokat DR (HC) Tjandra Setiadji SH MH dan Tim

Kedua, kasus dugaan penyadapan dan ancaman terhadap kepercayaan publik.

Persoalan berikutnya adalah dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh penting lainnya yang menyeret beberapa pejabat tinggi kepolisian.

Kasus ini menjadi sangat serius karena menyangkut keamanan negara, perlindungan privasi, profesionalisme aparat, dan kemungkinan adanya persoalan di dalam lingkaran kekuasaan sendiri.

Apabila dugaan penyadapan ilegal tersebut terbukti, tentu harus ada pertanggungjawaban hukum. Tidak boleh ada pejabat yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan, pangkat, atau kedekatan dengan kekuasaan.

Namun, kita juga harus berhati-hati. Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh tuduhan telah benar. Asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati.

Menurut saya, persoalan ini tidak boleh berhenti pada siapa yang menyadap siapa. Negara harus mengungkap siapa yang memerintahkan, bagaimana mekanismenya, apa motifnya, siapa saja yang menjadi sasaran, dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan.

Lebih jauh, kasus ini menjadi ujian bagi independensi penegakan hukum. Jangan sampai hukum berubah menjadi alat untuk menyelesaikan konflik internal kekuasaan.

Jika aparat penegak hukum justru terjebak dalam pertarungan antarkelompok elite, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara.

Ketiga, ekonomi rakyat dan evaluasi program pemerintah.

Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, ada persoalan yang sesungguhnya jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu ekonomi.

Masyarakat tidak setiap hari memikirkan siapa yang akan menjadi wakil presiden berikutnya. Mereka lebih sering memikirkan harga beras, minyak goreng, kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan masa depan anak-anaknya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan dua agenda besar pemerintah yang memiliki tujuan strategis.

MBG diharapkan meningkatkan kualitas gizi generasi muda, sedangkan koperasi desa diharapkan memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.

Namun, tujuan baik tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang baik.

Program sebesar itu membutuhkan tata kelola anggaran yang transparan, pengawasan ketat, distribusi yang tepat sasaran, serta evaluasi berkala. Jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya pengawasan dan pelaksanaan.

Di sisi lain, persoalan kepercayaan investor juga tidak boleh diabaikan. Perhatian MSCI terhadap transparansi kepemilikan saham dan tata kelola pasar modal Indonesia menjadi peringatan bahwa kepercayaan pasar membutuhkan pembenahan nyata.

Stabilitas ekonomi tidak cukup dibangun melalui pernyataan optimistis pemerintah. Investor membutuhkan kepastian hukum, transparansi, konsistensi kebijakan, dan tata kelola yang dapat dipercaya.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.

Keempat, persoalan lingkungan dan kekhawatiran terhadap ruang demokrasi.

Persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan juga menjadi perhatian serius.

Kebakaran hutan bukan sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kehidupan petani, kerusakan ekosistem, perekonomian daerah, serta keberlanjutan sumber daya alam.

Pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan penurunan titik panas atau melakukan pemadaman. Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab, pengawasan konsesi, pemulihan lingkungan, dan perlindungan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas.

Pada saat yang sama, perdebatan mengenai perluasan peran militer dalam jabatan sipil juga perlu ditempatkan secara proporsional.

Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang panjang mengenai hubungan sipil dan militer. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi memperluas peran aparat dalam ruang pemerintahan sipil harus dibahas secara terbuka dengan tetap menjunjung supremasi sipil, demokrasi, dan konstitusi.

Kekhawatiran terhadap kembalinya praktik dwifungsi tidak boleh dianggap sebagai kritik yang harus dibungkam. Sebaliknya, pemerintah perlu menjawabnya melalui argumentasi hukum, transparansi kebijakan, dan jaminan bahwa demokrasi tetap menjadi fondasi penyelenggaraan negara.

Demonstrasi mahasiswa pada 10 November 2026 menjadi salah satu gambaran bahwa generasi muda masih memiliki kepedulian terhadap arah perjalanan bangsa. Aspirasi mengenai korupsi, lingkungan, biaya hidup, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan harus didengar sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

Kritik bukan ancaman bagi negara. Justru kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi instrumen koreksi terhadap kekuasaan.

Elite Jangan Terlalu Sibuk dengan Kursi, Rakyat Jangan Kehilangan Harapan

Jika keempat persoalan tersebut kita rangkai, terlihat bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang saling berkaitan.

Ada persoalan legitimasi politik, ketegangan di dalam institusi negara, tekanan ekonomi, persoalan lingkungan, serta kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi.

Namun, menurut saya, persoalan terbesar bukan semata-mata banyaknya konflik yang muncul secara bersamaan. Persoalan yang lebih mengkhawatirkan adalah apabila perhatian elite terlalu tersedot pada perebutan pengaruh, sementara persoalan mendasar masyarakat justru kehilangan prioritas.

Politik seharusnya menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan sebaliknya, menjadikan rakyat sebagai penonton dari pertarungan kepentingan para pemegang kekuasaan.

Pemerintahan Prabowo memiliki pekerjaan besar untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan agenda pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Stabilitas bukan berarti tidak boleh ada kritik. Stabilitas justru lahir ketika hukum ditegakkan secara adil, ekonomi dikelola dengan baik, lembaga negara bekerja profesional, dan masyarakat merasa terlindungi.

Kita juga perlu mengingat bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa sering pemilu dilaksanakan atau seberapa kuat dukungan politik di parlemen. Demokrasi juga diukur dari kemampuan negara mendengarkan suara masyarakat, melindungi kebebasan berpendapat, dan memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan.

Saya kembali kepada perumpamaan sederhana tadi.

Bayangkan seorang tukang parkir yang setiap hari mengatur kendaraan di tengah suasana ramai. Ketika semua orang datang bersamaan, ia tidak boleh ikut panik. Ia harus tahu kendaraan mana yang perlu didahulukan, bagaimana mengatur ruang, dan memastikan tidak ada yang dirugikan.

Begitu pula negara. Ketika banyak persoalan datang bersamaan, pemerintah tidak boleh kehilangan arah dan prioritas.

Jika saya boleh menggunakan analogi sebuah kipas angin, pertanyaannya sederhana: ke mana arah anginnya harus diarahkan terlebih dahulu? Ke Senayan agar para elite politik lebih sejuk dalam berkompetisi, atau ke pasar agar masyarakat tidak semakin kepanasan menghadapi kenaikan biaya hidup?

Jawaban saya: keduanya harus mendapatkan kesejukan, tetapi kepentingan rakyat tidak boleh menjadi nomor dua.

Sebab, pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pertunjukan politik yang terus-menerus memanas. Rakyat membutuhkan kepastian hukum, harga yang terjangkau, pekerjaan yang layak, lingkungan yang sehat, pendidikan yang baik, dan pemerintahan yang benar-benar hadir.

Jangan sampai para elite sibuk memperebutkan kursi, sementara rakyat masih sibuk memperjuangkan sepiring nasi.

Karena ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa lama para elite mampu mempertahankan kekuasaan, melainkan seberapa baik negara mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan harapan bagi seluruh rakyatnya. (*)