MPR Bergerak Usai Gibran Mundur, Begini Mekanisme Memilih Wakil Presiden Baru

Pengunduran diri Gibran menjadi perhatian publik karena merupakan peristiwa yang jarang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, Wakil Presiden pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya adalah Mohammad Hatta pada 1956.

Dengan perkembangan tersebut, pertanyaan mengenai siapa sosok yang akan menggantikan Gibran mulai menjadi perhatian berbagai kalangan, terutama partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan laporan BBC News Indonesia, Gibran mendatangi Gedung DPR/MPR di Jakarta sekitar pukul 11.15 WIB. Ia kemudian menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR sekitar pukul 11.20 WIB.

Proses penyerahan surat berlangsung relatif singkat. Setelah menyampaikan surat tersebut, Gibran meninggalkan kompleks parlemen sekitar pukul 11.36 WIB.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan surat pengunduran dirinya secara resmi kepada pimpinan MPR. Surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Mas Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR,” kata Muzani di hadapan wartawan.

“Surat yang sama juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo,” tambahnya.

Muzani menjelaskan, dalam surat tersebut Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Di hadapan wartawan, Muzani juga membacakan petikan isi surat yang disampaikan Gibran.

Dalam surat itu, Gibran menyatakan dirinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 memutuskan berhenti dari jabatan atas permintaan sendiri.

Keputusan tersebut, menurut isi surat, diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Gibran juga menyampaikan keyakinannya bahwa kepentingan negara dan masyarakat Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.

Ketika ditanya mengenai alasan khusus pengunduran diri tersebut, Muzani mengatakan tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dicantumkan dalam surat.

“Tidak ada alasan yang disebutkan di situ,” ujarnya.

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran

Sekitar tiga jam setelah menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Negara, Jakarta.

Pertemuan tersebut turut dihadiri pimpinan MPR, DPR, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam keterangannya kepada wartawan setelah pertemuan, Prabowo mengungkapkan bahwa Gibran sebelumnya telah datang secara langsung untuk menyampaikan keputusan pengunduran dirinya.

Menurut Prabowo, Gibran juga mendatangi pimpinan MPR secara langsung sebelum proses pengunduran diri ditindaklanjuti.

“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” kata Prabowo.

Presiden menilai keputusan Gibran menunjukkan sikap tanggung jawab dan kenegarawanan dalam menghadapi persoalan yang berkembang.

“Bagi saya, beliau menunjukkan sikap ksatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” tambahnya.

Dalam pernyataannya, Prabowo juga menyinggung persoalan latar belakang pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian dalam sejumlah proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prabowo menyebut Gibran merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, menurutnya, terdapat perbedaan sistem pendidikan antara luar negeri dan Indonesia.

Ia kemudian menyinggung putusan hukum yang menurut keterangannya berkaitan dengan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan pendidikan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.

Prabowo menyampaikan bahwa persoalan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan Gibran dalam mengambil keputusan.

“Atas dasar itu beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia,” jelasnya.

Meski menerima keputusan tersebut, Prabowo mengakui Gibran telah memberikan kontribusi dalam perjalanan politik dan pemerintahan selama dua tahun terakhir, termasuk ketika keduanya mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2024.

Prabowo juga menyampaikan pesan bahwa Gibran masih memiliki masa depan politik yang panjang karena usianya relatif muda.

Ia berharap Gibran beserta keluarganya diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi yang tidak mudah.

Lima Tahapan Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Pengunduran diri seorang wakil presiden tidak serta-merta membuat posisi tersebut dapat langsung diisi oleh orang yang ditunjuk presiden. Konstitusi telah mengatur mekanisme khusus untuk memilih pengganti wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat sejumlah tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum wakil presiden baru ditetapkan.

Berikut lima tahapan yang menjadi bagian dari mekanisme tersebut.

1. Penyerahan Surat Pengunduran Diri kepada Presiden dan MPR

Tahapan pertama adalah penyampaian surat pengunduran diri secara resmi oleh wakil presiden.

Surat tersebut disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan pimpinan MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.

Dalam kasus Gibran, surat pengunduran diri telah disampaikan kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).

Yusril sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden perlu disampaikan secara tertulis kepada MPR agar dapat diproses sesuai ketentuan konstitusi.

“Jadi kalau misalnya tidak menolak permohonan mundur dari wapres, nanti harus ada pernyataan tertulislah dari wakil presiden yang ditujukan kepada MPR,” kata Yusril.

Penyerahan surat tersebut menjadi dasar bagi MPR untuk memulai proses pembahasan mengenai kekosongan jabatan.

2. MPR Menindaklanjuti Kekosongan Jabatan Wakil Presiden

Setelah menerima surat pengunduran diri, MPR akan melakukan pembahasan dan menindaklanjuti kondisi kekosongan jabatan wakil presiden.

Pada tahap ini, pemerintahan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Tidak ada ketentuan yang secara otomatis menjadikan salah satu menteri atau pejabat negara sebagai pelaksana tugas wakil presiden hanya karena jabatan tersebut kosong.

Yusril menjelaskan bahwa MPR dapat menggelar persidangan untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan setelah pengunduran diri diproses sesuai ketentuan.

“Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” ujarnya.

Tahapan ini penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai status jabatan wakil presiden sekaligus menjadi dasar pelaksanaan mekanisme pemilihan pengganti.

3. Presiden Mengusulkan Dua Nama Calon Wakil Presiden

Tahapan berikutnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memiliki kewenangan memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Dengan demikian, Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Kedua calon tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengajuan nama juga harus disertai dokumen persyaratan masing-masing calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR diselenggarakan.

Yusril mengatakan, setelah menerima surat pengunduran diri, MPR akan mengirimkan surat kepada presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti Gibran.

“Memang MPR akan menyurati presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Yusril.

Setelah nama-nama disampaikan, MPR akan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan kedua calon.

Pemeriksaan tersebut diperlukan agar proses pemilihan berlangsung sesuai ketentuan hukum dan konstitusi.

4. MPR Menggelar Sidang Paripurna untuk Memilih Wapres Baru

Setelah menerima dua nama calon dari presiden dan menyelesaikan pemeriksaan administrasi, MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat dalam waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Ketentuan mengenai mekanisme pemilihan juga diatur dalam Pasal 46 UU MD3.

Dalam sidang paripurna, kedua calon yang diajukan presiden harus menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan sebelum pemungutan suara dilakukan.

MPR kemudian melakukan pemilihan dengan menentukan satu di antara dua nama yang telah diajukan.

Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.

Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan dilakukan kembali satu kali.

Jika hasil pemilihan ulang tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, presiden berwenang memilih salah satu di antara kedua calon tersebut.

Yusril menegaskan bahwa batas waktu pemilihan menjadi bagian penting dari mekanisme konstitusional yang harus dipatuhi MPR.

“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” jelasnya.

5. MPR Menetapkan dan Melantik Wakil Presiden Terpilih

Tahapan terakhir adalah penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak melalui Ketetapan MPR.

Calon terpilih kemudian dilantik dalam sidang paripurna MPR untuk melanjutkan sisa masa jabatan wakil presiden periode 2024–2029.

Dengan mekanisme tersebut, pengisian jabatan wakil presiden tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden, melainkan melalui pemilihan oleh MPR berdasarkan dua nama yang diajukan kepala negara.

Ketentuan ini sekaligus menjadi bentuk pelaksanaan prinsip konstitusional dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan.

MPR Siapkan Rapat Gabungan, Empat Agenda Dibahas

Untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026).

Rapat tersebut akan melibatkan fraksi-fraksi MPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan terdapat empat agenda penting yang akan dibahas dalam rapat gabungan tersebut.

Pertama, menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk proses pemilihan wakil presiden baru.

Kedua, membahas pengiriman surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya.

Ketiga, membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas administrasi calon wakil presiden.

Keempat, menyepakati pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait proses pengisian jabatan tersebut.

Muzani juga dijadwalkan melakukan konsultasi dengan Presiden Prabowo untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran, termasuk penyesuaian jadwal tahapan konstitusional.

Secara terpisah, Yusril Ihza Mahendra mengatakan dirinya juga akan bertemu Presiden untuk membicarakan langkah hukum dan ketatanegaraan setelah pengunduran diri wakil presiden.

Kursi RI-2 Berpotensi Jadi Perebutan Kepentingan Politik

Selain persoalan konstitusional, pengunduran diri Gibran juga membuka dinamika baru dalam peta politik nasional.

Posisi wakil presiden yang kosong dinilai menjadi peluang bagi partai-partai politik untuk memperjuangkan kader terbaiknya agar dapat mendampingi Prabowo hingga akhir masa pemerintahan.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai kekosongan jabatan wakil presiden merupakan momentum politik yang tidak akan dilewatkan begitu saja oleh partai politik.

Menurutnya, mendapatkan posisi wakil presiden melalui pemilihan umum bukan perkara mudah. Karena itu, kesempatan mengisi jabatan tersebut untuk sisa masa pemerintahan sekitar tiga tahun memiliki nilai strategis bagi partai politik.

“Bagi partai politik, ini momentum langka yang tentu tidak mungkin dilewatkan. Menjadi Wakil Presiden melalui pemilu bukan perkara mudah,” papar Arifki dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia.

Ia menilai posisi wakil presiden tidak hanya berkaitan dengan jabatan pemerintahan, tetapi juga dapat memperbesar pengaruh politik partai yang kadernya terpilih.

Dalam situasi tersebut, partai-partai pendukung pemerintah berpotensi melakukan komunikasi dan lobi politik untuk memperjuangkan kandidat masing-masing.

Arifki menyebut sejumlah nama pimpinan partai politik yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan, di antaranya Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia.

Selain itu, menurutnya, figur dari PDI Perjuangan juga dapat memiliki posisi tawar apabila Prabowo ingin memperluas dukungan politik dan menjaga stabilitas pemerintahan di parlemen.

Namun, pilihan terhadap satu figur belum tentu dapat mengakomodasi seluruh kepentingan partai politik dalam koalisi pemerintahan.

Setiap partai memiliki perhitungan politik, kepentingan organisasi, serta strategi masing-masing dalam menentukan dukungan terhadap calon wakil presiden.

“Persoalannya bukan kekurangan kandidat, tetapi bagaimana Prabowo menentukan figur yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan,” jelasnya.

Arifki juga tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo mempertimbangkan figur di luar usulan partai politik apabila komunikasi dan kesepakatan koalisi tidak mencapai titik temu.

Dalam skenario tersebut, sejumlah nama dari lingkaran dekat Presiden di Hambalang berpotensi diperhitungkan, seperti Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden melalui mekanisme pengajuan dua calon kepada MPR.

Gibran Jadi Wapres Kedua yang Mengundurkan Diri

Jika proses pengunduran diri Gibran ditindaklanjuti sesuai ketentuan, ia akan menjadi wakil presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang mengakhiri jabatannya melalui pengunduran diri.

Sebelumnya, Mohammad Hatta atau Bung Hatta mengambil keputusan serupa pada 1956.

Hatta mengundurkan diri karena perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno mengenai arah dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pada 1955, Hatta mengirimkan surat pengunduran diri kepada Ketua DPR saat itu, Sartono. Namun, permintaan tersebut sempat mendapat penolakan karena parlemen masih berharap Hatta mempertimbangkan kembali keputusannya.

Hatta tetap pada pendiriannya. Pada 23 November 1956, ia kembali mengirimkan surat kepada DPR dan menegaskan akan mengakhiri masa jabatannya mulai 1 Desember 1956.

DPR akhirnya menyetujui pengunduran diri tersebut melalui sidang pada 30 November 1956.

Keputusan itu kemudian ditindaklanjuti Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 yang memberhentikan Hatta dengan hormat dari jabatan wakil presiden terhitung sejak 1 Desember 1956.

Sementara itu, mantan Presiden Joko Widodo turut memberikan tanggapan atas keputusan putranya tersebut.

Saat ditemui di kediamannya di Solo, Kamis (12/11/2026), Jokowi mengatakan telah memberikan pesan kepada Gibran bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang bersifat permanen.

“Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran, bahwa jabatan itu sementara, jabatan itu adalah sementara,” kata Jokowi.

Ia juga menilai dinamika politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan seseorang dalam jabatan politik.

Meski demikian, Jokowi menegaskan tetap mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menjalankan program-program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Setelah menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran kembali ke kediaman wakil presiden di Jakarta sekitar pukul 12.27 WIB.

Kedatangannya disambut sejumlah staf dan relawan yang memberikan dukungan serta mengajaknya berfoto bersama.

Peristiwa tersebut menandai dimulainya babak baru dinamika politik nasional. Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo dalam menentukan dua nama calon wakil presiden serta keputusan MPR dalam memilih sosok yang akan menduduki kursi RI-2.

Siapa pun yang nantinya terpilih, proses pengisian jabatan tersebut harus tetap berjalan sesuai konstitusi, sekaligus memastikan stabilitas pemerintahan hingga berakhirnya masa jabatan 2024–2029. (Sumber : BBC.com, Editor : KBO Babel)