Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bangka Belitung » Kerugian Negara Rp5,16 Miliar, Tiga Terdakwa Korupsi Pengadaan Alkes RSUD Soekarno Jalani Sidang Dakwaan

Kerugian Negara Rp5,16 Miliar, Tiga Terdakwa Korupsi Pengadaan Alkes RSUD Soekarno Jalani Sidang Dakwaan

  • account_circle Budi Yanto
  • calendar_month 28 menit yang lalu
  • visibility 5
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (BANGKA BELITUNG) – Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) berupa Modular Operating Theatre (MOT) di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), mulai memasuki tahap persidangan. Tiga terdakwa dalam perkara pengadaan Tahun Anggaran 2021 tersebut menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Senin (16/11/2026).

Dalam persidangan yang berlangsung di Ruang Garuda Pengadilan sekitar pukul 10.00 WIB itu, JPU menguraikan sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan fasilitas kesehatan dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp5,7 miliar.

Tiga terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan masing-masing berinisial Hen, AH, dan AY. Khusus terdakwa Hen, persidangan didampingi tim penasihat hukum yang terdiri dari Hangga Oktafandany, S.H., Tanwin, S.H., dan Dr. Wari Kartika Sari, S.H.

Sidang dipimpin majelis hakim yang terdiri atas tiga orang hakim. Jalannya persidangan berlangsung relatif sepi dan tidak banyak dihadiri pengunjung.

Perkara ini berkaitan dengan pengadaan fasilitas Modular Operating Theatre atau ruang operasi modular pada RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno untuk Tahun Anggaran 2021. Pengadaan tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp5,7 miliar yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagaimana diuraikan dalam perkara.

JPU Ungkap Dugaan Penyimpangan Proses Pengadaan

Dalam pembacaan surat dakwaan di hadapan majelis hakim, JPU memaparkan dugaan penyimpangan yang terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan.

Jaksa menyebut penyusunan spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), hingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diduga melibatkan pihak perusahaan penyedia.

Padahal, menurut uraian JPU, penyusunan dokumen tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dugaan keterlibatan pihak penyedia dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut menjadi salah satu materi yang akan diuji dalam proses pembuktian di persidangan.

Tidak hanya itu, JPU juga mengungkap dugaan manipulasi dokumen penawaran perusahaan. Dalam dakwaan disebutkan adanya pencantuman nama tenaga ahli dan tenaga teknis dalam dokumen penawaran, meskipun orang-orang yang bersangkutan disebut tidak mengetahui bahwa identitas mereka digunakan oleh perusahaan.

Dugaan tersebut menjadi perhatian karena dokumen tenaga ahli dan tenaga teknis merupakan bagian penting dalam proses pemenuhan persyaratan administrasi maupun teknis pengadaan.

Ruang MOT Diduga Tidak Sesuai Perencanaan

Persoalan lainnya yang diungkap JPU berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan penempatan fasilitas Modular Operating Theatre.

Dalam perencanaan awal, ruangan MOT disebut akan ditempatkan di lantai satu Gedung A RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno. Namun, dalam pelaksanaannya, lokasi tersebut justru dipindahkan ke lantai tiga.

Menurut dakwaan jaksa, lokasi baru tersebut tidak memenuhi standar luas ruangan yang dipersyaratkan. Selain itu, sejumlah fasilitas pendukung juga disebut belum tersedia secara memadai.

Fasilitas yang dipersoalkan antara lain instalasi listrik, sistem tata udara, gas medik, serta vakum medik yang dibutuhkan untuk menunjang operasional ruang operasi.

Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius karena Modular Operating Theatre merupakan fasilitas kesehatan yang membutuhkan standar teknis dan kelengkapan sarana tertentu agar dapat digunakan secara aman dalam tindakan medis.

JPU menyebut pekerjaan pengadaan tersebut telah dibayarkan 100 persen. Namun, fasilitas MOT yang tersedia diduga tidak layak fungsi dan tidak dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan tindakan operasi.

Dengan demikian, persoalan dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyimpangan administrasi pengadaan, tetapi juga menyangkut hasil pekerjaan yang seharusnya dapat memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan masyarakat.

Kerugian Negara Capai Rp5,16 Miliar

Dalam dakwaannya, JPU menyebut rangkaian perbuatan yang diduga dilakukan para pihak mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.161.845.454.

Nilai kerugian tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 28 Agustus 2024.

Selain menguraikan nilai kerugian negara, jaksa juga memaparkan dugaan aliran keuntungan yang berkaitan dengan pangadaan tersebut.

Berdasarkan uraian dakwaan, keuntungan yang disebut diterima masing-masing pihak terdiri dari Rp553.335.454 kepada terdakwa AY, Rp4.638.450.450 kepada Hen melalui PT Redosko Pranaa Dipta, serta Rp4.843.800 kepada AH.

Rincian tersebut merupakan bagian dari konstruksi perkara yang disampaikan JPU dan nantinya akan diuji melalui pemeriksaan alat bukti serta keterangan saksi di persidangan.

Atas dugaan perbuatan tersebut, ketiga terdakwa didakwa dengan pasal tindak pidana korupsi, baik dalam dakwaan primer maupun subsider sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Perlu ditegaskan, seluruh uraian mengenai penyimpangan, aliran keuntungan, dan kerugian negara tersebut masih merupakan tuduhan JPU. Pembuktian mengenai keterlibatan serta pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa akan ditentukan melalui proses persidangan.

Kuasa Hukum Hen Sambut Baik Persidangan

Setelah pembacaan dakwaan selesai, majelis hakim memberikan kesempatan kepada masing-masing penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan sikap terhadap surat dakwaan JPU.

Penasihat hukum terdakwa AY meminta waktu untuk mempelajari materi dakwaan. Sementara itu, ketiga tim penasihat hukum terdakwa pada akhirnya sepakat meminta waktu selama satu minggu untuk mempersiapkan perlawanan atau eksepsi.

Majelis hakim kemudian menetapkan sidang lanjutan pada Jumat (20/11/2026) pukul 08.30 WIB dengan agenda penyampaian tanggapan atau perlawanan dari pihak penasihat hukum terhadap surat dakwaan JPU.

Usai persidangan, Hangga Oktafandany, S.H., selaku salah satu kuasa hukum terdakwa Hen, menyampaikan apresiasi atas bergulirnya perkara tersebut hingga memasuki tahap persidangan.

Menurut Hangga, proses hukum yang kini berjalan di pengadilan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak setelah perkara tersebut cukup lama bergulir.

Ia juga mengapresiasi jajaran kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang telah menjalankan proses penanganan perkara hingga akhirnya disidangkan.

“Kami berterima kasih kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan karena pada akhirnya perkara ini disidangkan. Artinya, kita akan mendapatkan kepastian hukum. Perkara ini sudah cukup lama bergulir, bahkan bertahun-tahun,” ujar Hangga saat diwawancarai seusai persidangan, Senin (16/11/2026).

Hangga menegaskan, pihaknya akan menggunakan hak hukum yang dimiliki terdakwa untuk mengajukan perlawanan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menyampaikan pandangan dan konstruksi persoalan berdasarkan perspektif pihak penasihat hukum terhadap materi dakwaan yang telah dibacakan JPU.

“Pada agenda berikutnya hari Jumat, kami akan mengajukan perlawanan untuk mendudukkan persoalan dari versi kami,” tutupnya.

Eksepsi Jadi Tahap Awal Pengujian Dakwaan

Pengajuan eksepsi atau perlawanan menjadi tahapan penting dalam proses persidangan perkara pidana. Melalui mekanisme tersebut, penasihat hukum dapat menyampaikan keberatan terhadap aspek formal maupun materi tertentu dalam surat dakwaan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Setelah tanggapan tersebut disampaikan, majelis hakim akan mempertimbangkan proses hukum selanjutnya sesuai mekanisme persidangan.

Perkara pengadaan MOT RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno ini menjadi perhatian karena menyangkut anggaran miliaran rupiah yang seharusnya digunakan untuk mendukung peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Bangka Belitung.

Terlebih, berdasarkan dakwaan JPU, fasilitas yang telah dibayarkan penuh tersebut justru diduga tidak dapat difungsikan untuk tindakan operasi.

Persidangan selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pengadaan tersebut, termasuk peran masing-masing pihak yang terlibat.

Publik kini menunggu proses pembuktian di pengadilan untuk mengetahui bagaimana pengadaan fasilitas kesehatan senilai sekitar Rp5,7 miliar itu dilaksanakan dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila seluruh dugaan dalam dakwaan terbukti secara hukum. (Budi Yanto/KBO Babel)

  • Penulis: Budi Yanto
  • Editor: Sri Rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less