Perketat Pengawasan Pelabuhan, Kejari Bangka Barat Buka Posko Aduan dan Waspadai Praktik Mafia Pelabuhan
- account_circle Farraz Prakasa
- calendar_month 27 menit yang lalu
- visibility 3
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto : Peresmian posko perwakilan kejaksaan di lingkungan Pelabuhan Tanjung Kalian dan Tanjung Ular, Mentok, Bangka Barat, Senin (16/11). (babelnews)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Posko tersebut diharapkan menjadi pusat informasi, konsultasi, serta pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan pelabuhan. Selain itu, keberadaannya juga diarahkan untuk mempersempit ruang gerak praktik mafia pelabuhan, penyimpangan pelayanan, hingga aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan negara.
Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Ahmad Fatoni, mengatakan pendirian posko merupakan bentuk komitmen institusinya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang lebih dekat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Fatoni, Pelabuhan Tanjung Kalian memiliki posisi sangat strategis bagi Kabupaten Bangka Barat maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelabuhan tersebut bukan sekadar tempat keberangkatan dan kedatangan kapal, tetapi juga menjadi salah satu jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang yang menghubungkan Pulau Bangka dengan Sumatra.
Karena itu, pengawasan terhadap aktivitas pelabuhan perlu dilakukan secara serius dan melibatkan berbagai pihak.
“Pelabuhan Tanjung Kalian bukan hanya tempat keberangkatan dan kedatangan kapal, tetapi merupakan salah satu urat nadi mobilitas masyarakat serta distribusi logistik yang menghubungkan Pulau Bangka dan Sumatra,” ujar Fatoni dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, besarnya aktivitas di pelabuhan tersebut terlihat dari data operasional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Sepanjang Januari hingga Mei 2026, lintasan penyeberangan Tanjung Kalian–Tanjung Api-Api telah melayani sebanyak 76.875 penumpang dan 58.952 kendaraan.
Jumlah tersebut bahkan diperkirakan meningkat dua hingga tiga kali lipat ketika memasuki periode arus mudik Lebaran.
Tingginya mobilitas penumpang dan kendaraan tersebut menunjukkan bahwa Pelabuhan Tanjung Kalian memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.
Namun, tingginya aktivitas juga membutuhkan pengawasan yang memadai agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan melawan hukum.
Persempit Ruang Gerak Mafia Pelabuhan
Fatoni menegaskan, kehadiran Posko Kejaksaan tidak semata-mata berorientasi pada penindakan hukum. Lebih dari itu, posko tersebut diharapkan menjadi sarana pencegahan melalui penguatan pengawasan dan keterlibatan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat maupun pengguna jasa pelabuhan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memperoleh informasi dan konsultasi awal mengenai persoalan hukum.
Posko juga dapat digunakan untuk menyampaikan laporan atau pengaduan apabila menemukan dugaan tindak pidana maupun aktivitas mencurigakan di kawasan pelabuhan.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu kesulitan mencari akses untuk menyampaikan informasi kepada kejaksaan.
Pendirian posko tersebut memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara serta Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan.
Selain itu, langkah tersebut juga sejalan dengan kebijakan Kejaksaan Agung melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara.
Fatoni berharap keberadaan posko dapat meningkatkan transparansi dan integritas pelayanan di kawasan pelabuhan.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya pengelola pelabuhan, agar tidak ragu memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi penyimpangan.
Menurutnya, pengawasan tidak akan berjalan maksimal apabila hanya mengandalkan aparat penegak hukum tanpa dukungan masyarakat dan pihak-pihak yang setiap hari beraktivitas di pelabuhan.
Kejari Tangani Temuan Barang Timah
Selain meresmikan posko, Fatoni turut mengungkapkan bahwa Kejari Bangka Barat mendapatkan kepercayaan dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung untuk menangani barang temuan berupa timah di kawasan Pelabuhan Tanjung Kalian.
Saat ini, pihak kejaksaan masih melakukan penyelidikan terhadap barang temuan tersebut guna memastikan proses penanganannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Fatoni menyampaikan, kejaksaan berencana mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Mentok agar barang temuan tersebut dapat memperoleh status hukum yang jelas.
Apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, barang temuan itu dapat ditetapkan untuk dirampas bagi negara sehingga berpotensi menjadi penerimaan negara.
“Kami masih melakukan penyelidikan. Kemungkinan barang timah itu akan kami ajukan ke Pengadilan Negeri Mentok untuk mendapatkan penetapan, sehingga apabila memenuhi ketentuan dapat dirampas untuk negara dan menjadi pendapatan negara,” jelas Fatoni.
Ia menyebutkan, langkah tersebut memiliki dasar berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait penanganan barang temuan timah.
Meski demikian, proses penanganan tetap harus melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kejaksaan perlu memastikan status barang temuan, termasuk aspek kepemilikan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan keberadaan barang tersebut.
Penetapan pengadilan menjadi salah satu tahapan penting agar penyelesaian barang temuan memiliki kepastian hukum.
Penanganan Dugaan Pengangkutan Timah Sesuai Kewenangan
Dalam kesempatan itu, Fatoni juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menangani berbagai persoalan hukum di kawasan pelabuhan.
Ia meminta pengelola pelabuhan, terutama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), agar segera menyampaikan informasi apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana.
Namun, ia mengingatkan bahwa setiap laporan harus ditangani sesuai kewenangan masing-masing aparat penegak hukum.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana pengangkutan timah, proses penyidikan merupakan kewenangan kepolisian. Dalam kondisi tersebut, informasi maupun barang bukti akan dikoordinasikan dan diserahkan kepada Polres Bangka Barat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, apabila yang ditemukan merupakan barang tanpa diketahui pemilik maupun pihak yang bertanggung jawab, kejaksaan akan menangani prosesnya berdasarkan kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Pembagian kewenangan tersebut dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan perkara serta memastikan setiap dugaan tindak pidana memperoleh penanganan yang tepat.
Terlebih, kawasan pelabuhan merupakan salah satu titik strategis yang memiliki aktivitas pengangkutan penumpang, kendaraan, dan barang dalam jumlah besar.
Karena itu, pengawasan terhadap keluar masuk barang, termasuk komoditas pertambangan seperti timah, membutuhkan koordinasi yang kuat antara pengelola pelabuhan dan aparat penegak hukum.
Libatkan Pemkab, ASDP, dan KSOP
Fatoni turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bangka, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Mentok, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pendirian Posko Kejaksaan tersebut.
Menurutnya, keberhasilan pengawasan kawasan pelabuhan tidak bisa hanya dibebankan kepada kejaksaan. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Melalui kerja sama tersebut, berbagai potensi penyimpangan diharapkan dapat diketahui lebih awal sehingga langkah pencegahan maupun penindakan dapat dilakukan secara tepat.
Fatoni juga berharap posko tersebut tidak hanya menjadi fasilitas formal setelah diresmikan, tetapi benar-benar dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat menyampaikan persoalan dan memperoleh pelayanan hukum.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan institusi penegak hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang ditangani atau tindakan penindakan yang dilakukan.
Lebih dari itu, keberhasilan juga terlihat dari kemampuan institusi dalam memberikan pelayanan, membangun kepercayaan publik, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.
“Keberhasilan institusi penegak hukum tidak hanya diukur dari pelaksanaan tugas penegakan hukum, tetapi juga dari sejauh mana mampu memberikan pelayanan dan menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pada akhir kegiatan, Fatoni meminta Bupati Bangka Barat untuk meresmikan secara langsung Posko Kejaksaan di kawasan Pelabuhan Tanjung Kalian.
Dengan beroperasinya posko tersebut, Kejari Bangka Barat berharap pengawasan terhadap aktivitas pelabuhan semakin optimal, praktik mafia pelabuhan dapat dicegah, serta penanganan barang temuan timah memiliki kepastian hukum.
Keberadaan posko ini sekaligus menjadi ujian bagi sinergi aparat penegak hukum dan pengelola pelabuhan dalam menciptakan kawasan pelabuhan yang aman, tertib, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan. (Sumber : Fakta Berita, Editor : KBO Babel)
- Penulis: Farraz Prakasa
- Editor: Sri Rezeki





Saat ini belum ada komentar