Skandal Korupsi Kas Kebun Binatang Surabaya Rp3,27 Miliar Terbongkar, Empat Orang Jadi Tersangka
- account_circle Sandy Batman
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 5
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto : Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjebloskan empat tersangka pengelolaan keuangan Kebun Binatang Surabaya ke tahanan. (KAKINEWS/TUDJI)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kasus yang menyeret jajaran direksi, anggota Badan Pengawas hingga seorang advokat tersebut mengakibatkan kerugian keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.
Penetapan empat tersangka itu dilakukan setelah penyidik Kejati Jawa Timur mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan kas perusahaan daerah tersebut. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, ditemukan sejumlah pengeluaran uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat tersangka masing-masing berinisial MN selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM), NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku Anggota Badan Pengawas PDTS KBS, serta MM yang berprofesi sebagai advokat dari Kantor Ma’ruf Syah.
Punia, dalam keterangannya saat konferensi pers di Kantor Kejati Jawa Timur, Kamis (19/11/2026), mengungkapkan total uang kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452.
“Bahwa total keseluruhan uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun tahun 2025 hingga tahun 2026 adalah sejumlah Rp3.270.559.452 sebagaimana hasil perhitungan dari audit BPKP Jawa Timur,” ungkap Punia.
Berawal dari Pemeriksaan Dugaan Korupsi Sewa Tenant
Punia menjelaskan, perkara tersebut bermula pada Februari 2025. Saat itu, jajaran direksi dan sejumlah pegawai PDTS KBS mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sewa tenant di lingkungan Kebun Binatang Surabaya.
Menghadapi proses pemeriksaan tersebut, tersangka NW selaku Direktur Operasional dan tersangka MN selaku Direktur Keuangan menghubungi tersangka EES yang saat itu menjabat sebagai Anggota Badan Pengawas PDTS KBS.
Keduanya menanyakan kemungkinan adanya pengacara yang dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi perusahaan di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
EES kemudian memperkenalkan MM sebagai advokat kepada kedua direktur tersebut. Dalam pertemuan itu, MM diminta mengupayakan agar perkara yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dapat dihentikan.
Untuk kepentingan tersebut, MM meminta pembayaran jasa pendampingan hukum sebesar Rp100 juta. Selain itu, MM juga meminta jajaran direksi menyiapkan uang sebesar Rp500 juta yang disebut-sebut sebagai biaya untuk menutup perkara.
Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengeluaran uang dari kas PDTS KBS oleh MN dan NW melalui Sutini selaku Kepala Departemen Keuangan.
Uang yang telah dikeluarkan tersebut selanjutnya diserahkan oleh tersangka EES kepada MM. Namun, berdasarkan hasil penyidikan Kejati Jawa Timur, uang tersebut ternyata tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
Permintaan Uang Disebut Mencapai Rp2,41 Miliar
Persoalan semakin berkembang ketika pada April 2025 penyidik Kejati Jawa Timur melakukan pemeriksaan terhadap pihak Badan Pengawas PDTS KBS.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan pada periode anggaran 2013 hingga 2024.
Dalam perkembangan pemeriksaan itu, MM kembali meminta pembayaran jasa pendampingan hukum sebesar Rp100 juta dan Rp995 juta.
Punia mengungkapkan, permintaan uang oleh tersangka MM terus meningkat hingga total dana yang dikeluarkan mencapai Rp2,41 miliar.
Ironisnya, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jawa Timur. Sementara itu, proses pemeriksaan terhadap PDTS KBS tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Setelah itu, permintaan uang tersangka MM naik hingga total yang dikeluarkan mencapai Rp2,41 miliar. Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan pemeriksaan PDTS oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tetap berlanjut,” ungkap Punia.
Buat Perjanjian Kerja Sama dan Kuitansi Fiktif
Untuk menutupi pengeluaran uang yang telah dilakukan, keempat tersangka diduga bersekongkol menyusun sejumlah dokumen yang seolah-olah menunjukkan adanya kegiatan kerja sama layanan hukum.
Dokumen tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) yang dilengkapi laporan-laporan standar operasional prosedur (SOP) PDTS KBS.
Penyidik menemukan adanya PKS fiktif serta penerbitan kuitansi pembayaran honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan layanan hukum mitigasi.
Dokumen-dokumen tersebut diduga sengaja dibuat agar pengeluaran uang dari kas perusahaan terlihat sebagai kegiatan resmi dan memiliki dasar pertanggungjawaban administrasi.
Padahal, berdasarkan hasil penyidikan, kegiatan tersebut digunakan untuk menutupi uang perusahaan yang sebelumnya telah dikeluarkan.
“Kemudian membuat PKS-PKS KBS fiktif dan menerbitkan kuitansi-kuitansi honorarium konsultan hukum, biaya pendamping layanan hukum mitigasi tersebut dengan total Rp2,41 miliar dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah uang tersebut adalah merupakan kegiatan yang sah,” terang Punia.
Temukan Pengeluaran Operasional Tanpa Pertanggungjawaban
Selain dugaan pengeluaran Rp2,41 miliar untuk jasa pendampingan hukum, penyidik juga menemukan pengeluaran kas lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pada tahun anggaran 2025, terdapat pengeluaran lebih dari Rp707 juta. Sementara pada tahun 2026 ditemukan pengeluaran lebih dari Rp152 juta.
Dana tersebut tercatat digunakan untuk sejumlah kebutuhan, di antaranya kegiatan operasional bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pengeluaran tersebut tidak didukung pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
Temuan tersebut turut memperkuat pengusutan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan PDTS KBS hingga akhirnya Kejati Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Terancam Pasal Korupsi
Atas perbuatan yang disangkakan, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal subsider, yakni Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pengungkapan perkara ini menjadi perhatian karena dugaan penyimpangan terjadi pada perusahaan daerah yang mengelola salah satu fasilitas konservasi dan wisata satwa penting di Kota Surabaya.
Dengan nilai uang kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3,27 miliar, pengusutan perkara ini diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh aliran dana, pihak-pihak yang terlibat, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan PDTS KBS.
Penetapan empat tersangka tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Penyidik Kejati Jawa Timur masih memiliki tanggung jawab untuk membuktikan seluruh dugaan tindak pidana tersebut melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Sumber : detiknews, Editor : KBO Babel)
- Penulis: Sandy Batman
- Editor: Sri Rezeki





Saat ini belum ada komentar