Penggeledahan 6 Lokasi Ungkap Petunjuk Baru Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Bidik Keterlibatan Dua Perwira Polri
- account_circle Sandy Batman
- calendar_month 0 menit yang lalu
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto : Ilustrasi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Hingga Jumat (20/11/2026), penyidik telah menggeledah lima lokasi rumah di wilayah Bogor, Jawa Barat. Selain itu, satu lokasi lainnya di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, juga menjadi sasaran penggeledahan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut. Menurutnya, tim penyidik telah bekerja sejak Kamis malam untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar.
“Sejak Kamis malam tim penyidik Direktorat Tipidum terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di 5 lokasi rumah terkait Brigjen TK dan Kombes Pol IM di daerah Bogor,” ujar Susatyo saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik mendalami perkara yang tengah ditangani. Namun, hingga saat ini, polisi belum membeberkan secara terperinci barang bukti yang telah ditemukan dari lokasi-lokasi tersebut.
Selain lima rumah di Bogor, penyidik juga mendatangi satu lokasi di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Susatyo membenarkan adanya penggeledahan tambahan tersebut, tetapi tidak menjelaskan siapa pemilik rumah yang berada di wilayah Tangerang itu.
Dalam proses penyidikan, salah satu rumah di Bogor disebut memiliki fungsi khusus yang diduga berkaitan dengan aktivitas Kombes Pol IM.
“Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi Kombes Pol IM,” ungkap Susatyo.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu petunjuk yang tengah didalami penyidik untuk mengungkap rangkaian peristiwa dalam perkara dugaan makar tersebut.
Meski demikian, kepolisian belum menyampaikan secara terbuka apa saja aktivitas yang diduga berlangsung di rumah tersebut maupun keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara yang sedang diselidiki.
Susatyo mengatakan, proses penggeledahan di sejumlah lokasi masih berlangsung. Hasil penggeledahan nantinya akan disampaikan kepada publik melalui konferensi pers setelah seluruh rangkaian kegiatan penyidik selesai dilakukan.
“Untuk hasil penggeledahan akan disampaikan saat preskon,” tegasnya.
Dugaan Makar Berbeda dengan Kasus Penyadapan Prabowo
Dalam perkembangan perkara ini, masyarakat perlu memahami bahwa kasus dugaan makar yang sedang ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri merupakan perkara berbeda dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun demikian, kedua perkara tersebut memiliki keterkaitan dari sisi awal pengembangan penyidikan.
Kasus dugaan makar disebut bermula dari pengembangan penyelidikan terhadap perkara penyadapan ilegal yang sebelumnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Dengan demikian, terdapat dua jalur penanganan perkara yang berbeda di lingkungan Bareskrim Polri. Kasus penyadapan berkaitan dengan dugaan akses dan pengambilan informasi elektronik secara ilegal, sedangkan perkara dugaan makar kini didalami melalui Direktorat Tindak Pidana Umum.
Hingga berita ini ditulis, Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut. Penyidik masih melakukan pendalaman, termasuk melalui penggeledahan sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan Brigjen TK dan Kombes IM.
Sementara itu, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Empat Tersangka dalam Kasus Penyadapan Ilegal
Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal tersebut adalah Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Para tersangka diduga tidak hanya melakukan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Aktivitas yang disangkakan juga disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai dengan peran masing-masing tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur dugaan tindak pidana penyadapan. Ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal ini berkaitan dengan dugaan penghilangan data elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal. Ancaman pidananya disebut paling lama enam atau tujuh tahun, sesuai ketentuan yang disangkakan.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana maupun menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan.
Penerapan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan aktivitas penyadapan, tetapi juga kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Dua Mantan Pejabat Polri Dijatuhi Sanksi PTDH
Perkembangan kasus penyadapan ilegal juga berlanjut ke ranah etik kepolisian. Dua mantan pejabat Polri, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso, telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Meski demikian, keduanya mengajukan banding terhadap putusan etik tersebut.
Proses etik dan proses pidana merupakan dua mekanisme penanganan yang berbeda. Putusan etik berkaitan dengan pertanggungjawaban anggota Polri terhadap aturan profesi, sedangkan pembuktian tindak pidana tetap harus dilakukan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, penggeledahan enam lokasi yang berkaitan dengan Brigjen TK dan Kombes IM menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Publik kini menunggu hasil penggeledahan serta penjelasan resmi Bareskrim Polri mengenai barang bukti yang ditemukan, keterkaitan lokasi-lokasi tersebut dengan perkara, dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar. Karena itu, seluruh pihak yang disebut dalam proses penyidikan tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah hingga ada pembuktian melalui proses hukum. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)
- Penulis: Sandy Batman
- Editor: Sri Rezeki





Saat ini belum ada komentar