Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » DPR Tancap Gas Revisi UU Perlindungan Anak, Dasco Soroti Bullying dan Cyberbullying yang Kian Marak

DPR Tancap Gas Revisi UU Perlindungan Anak, Dasco Soroti Bullying dan Cyberbullying yang Kian Marak

  • account_circle Sandy Batman
  • calendar_month 0 menit yang lalu
  • visibility 1
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements
KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkomitmen segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan terhadap anak di tengah meningkatnya persoalan perundungan atau bullying, termasuk kekerasan yang terjadi melalui ruang digital atau cyberbullying. Sabtu (21/11/2026)

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut menjadi salah satu langkah yang akan ditempuh DPR untuk merespons berbagai persoalan kekerasan dan perundungan yang melibatkan anak-anak.

Menurut Dasco, fenomena perundungan saat ini semakin mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi secara langsung di lingkungan sekolah, tetapi juga berlanjut melalui media sosial dan berbagai platform komunikasi digital.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco dalam acara Peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

“Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen untuk sesegera mungkin kami akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak,” kata Dasco.

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola perundungan yang dialami anak-anak. Jika sebelumnya tindakan perundungan lebih banyak terjadi secara langsung di lingkungan sekolah, kini korban dapat terus mengalami tekanan meskipun sudah berada di rumah.

Anak yang mendapatkan hinaan, ejekan, atau pengucilan di sekolah berpotensi kembali menjadi sasaran serangan melalui telepon genggam dan media sosial.

Bahkan, penyebaran foto, identitas, serta informasi pribadi korban melalui grup percakapan dapat memperluas dampak perundungan. Kondisi semakin berat ketika pelaku menggunakan akun palsu untuk menyerang korban secara berulang.

Akibatnya, anak-anak yang menjadi korban tidak memiliki ruang aman untuk melepaskan diri dari tekanan tersebut.

Dasco menilai, perkembangan teknologi membuat tindakan kekerasan terhadap anak tidak lagi mengenal batas tempat dan waktu. Perundungan dapat berlangsung sepanjang hari dan menjangkau lebih banyak orang hanya melalui satu unggahan di internet.

Cyberbullying Tinggalkan Dampak Psikologis

Dasco mengingatkan bahwa perundungan di ruang digital tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Sebab, dampaknya tidak hanya dirasakan ketika tindakan tersebut berlangsung, tetapi juga dapat meninggalkan luka psikologis dalam waktu panjang.

Penyebaran konten yang mempermalukan korban dapat terjadi berulang kali karena foto atau video yang sudah diunggah bisa disalin, dibagikan, dan disebarluaskan oleh banyak orang.

Kondisi tersebut membuat korban sulit mengendalikan penyebaran informasi yang menyerang dirinya.

“Kekerasan tidak lagi dibatasi oleh pagar sekolah, jam pelajaran, atau jarak. Satu unggahan dapat disaksikan ribuan orang. Satu gambar dapat disalin berkali-kali. Luka psikologis anak berlangsung jauh setelah pelaku berhenti menekan tombol kirim. Dan kita tidak tahu sampai kapan luka di hati itu akan sembuh,” ujarnya.

Menurut Dasco, persoalan ini membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, hingga masyarakat.

Sekolah sebagai lingkungan pendidikan harus mampu memberikan perlindungan kepada peserta didik. Pengawasan terhadap perilaku siswa juga perlu diperkuat agar tindakan perundungan dapat diketahui dan ditangani sejak awal.

Sementara itu, orang tua diharapkan lebih memperhatikan kondisi psikologis dan perubahan perilaku anak, terutama ketika anak mulai menunjukkan ketakutan, menarik diri dari lingkungan sosial, atau enggan beraktivitas seperti biasanya.

Jangan Tutupi Kasus Demi Nama Baik Sekolah

Selain mendorong revisi undang-undang, Dasco juga mengingatkan agar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan tidak menganggap perundungan sebagai kenakalan anak biasa.

Ia menyoroti masih adanya kecenderungan sebagian pihak yang berupaya menutupi kasus perundungan demi menjaga nama baik sekolah, keluarga, maupun institusi tertentu.

Menurutnya, tindakan semacam itu justru berpotensi memperburuk keadaan karena korban tidak memperoleh perlindungan dan pelaku tidak mendapatkan penanganan yang semestinya.

Dasco menegaskan, kepentingan dan martabat anak harus ditempatkan di atas reputasi lembaga maupun pihak-pihak yang terlibat.

“Kita jangan meremehkan perundungan sebagai kenakalan biasa. Dan jangan pernah memaksa korban diam demi nama baik sekolah, keluarga, ataupun lembaga. Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap laporan perundungan harus ditangani secara serius dengan mengutamakan keselamatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Korban juga perlu mendapatkan pendampingan agar tidak mengalami tekanan tambahan selama proses penanganan kasus berlangsung.

Revisi UU Diharapkan Perkuat Perlindungan Anak

Rencana revisi UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan kerangka hukum dalam menghadapi perkembangan bentuk kekerasan terhadap anak.

Kedua regulasi tersebut memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak sekaligus mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, persoalan perundungan membutuhkan perhatian yang lebih luas, termasuk terhadap penyebaran konten penghinaan, intimidasi melalui media sosial, serta serangan berulang melalui akun anonim.

Karena itu, pembaruan aturan diharapkan mampu menjawab tantangan perlindungan anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun ruang digital.

Namun, upaya perlindungan tidak cukup hanya mengandalkan perubahan regulasi. Diperlukan pula pengawasan, edukasi literasi digital, serta keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap tindakan perundungan.

DPR menegaskan komitmennya untuk segera melakukan revisi kedua undang-undang tersebut sebagai respons terhadap persoalan yang semakin kompleks.

Melalui langkah tersebut, diharapkan anak-anak Indonesia dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dan memiliki ruang tumbuh yang aman, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. (Sumber : Sindonews, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: Sandy Batman
  • Editor: Sri Rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less