Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Dukungan Dunia Menguat, 162 Negara Desak Pengakuan Hak Palestina Menentukan Nasib Sendiri

Dukungan Dunia Menguat, 162 Negara Desak Pengakuan Hak Palestina Menentukan Nasib Sendiri

  • account_circle Sandy Batman
  • calendar_month 0 menit yang lalu
  • visibility 2
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements
KBOBABEL.COM (NEW YORK) – Dukungan internasional terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan memperoleh kemerdekaan kembali menguat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebanyak 162 negara menyatakan dukungan terhadap rancangan resolusi yang menegaskan hak rakyat Palestina untuk merdeka dan hidup bebas di tanah air mereka. Sabtu (21/11/2026)

Rancangan resolusi tersebut diadopsi oleh Komite Ketiga Majelis Umum PBB pada Kamis (19/11/2026), melalui pemungutan suara dengan hasil 162 negara mendukung, delapan negara menolak, dan delapan negara lainnya memilih abstain.

Komite Ketiga Majelis Umum PBB merupakan badan yang menangani berbagai persoalan sosial, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Resolusi yang dibahas merupakan agenda tahunan mengenai hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Hasil pemungutan suara ini menunjukkan dukungan luas dari komunitas internasional terhadap pengakuan hak-hak dasar rakyat Palestina, khususnya hak untuk menentukan masa depan politik dan memperoleh kemerdekaan.

Mengutip kantor berita Palestina WAFA, resolusi tersebut menegaskan bahwa hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang tidak dapat dicabut, tidak bersyarat, serta tidak dapat dijadikan objek negosiasi maupun kompromi.

Artinya, hak rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan tidak boleh digantungkan pada persetujuan atau kepentingan pihak lain.

Dukungan terhadap resolusi tersebut datang dari berbagai kawasan dunia. Negara-negara yang memberikan suara mendukung di antaranya Kanada, Australia, seluruh negara anggota Uni Eropa, serta mayoritas negara di kawasan Amerika Selatan, Asia, dan Afrika.

Sementara itu, delapan negara yang menolak rancangan resolusi tersebut adalah Amerika Serikat, Israel, Argentina, Paraguay, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, dan Palau.

Adapun delapan negara lainnya memilih untuk tidak menyatakan dukungan maupun penolakan melalui suara abstain.

Tegaskan Hak Kemerdekaan Palestina

Dalam substansinya, resolusi tersebut menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depan sendiri, memperoleh kemerdekaan, serta hidup bebas di tanah air mereka tanpa pendudukan Israel.

Resolusi itu juga menyoroti bahwa keberadaan pendudukan Israel di wilayah Palestina menjadi salah satu penghalang utama bagi rakyat Palestina untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri dan membentuk negara merdeka.

Dokumen tersebut merujuk pada pendapat penasihat atau advisory opinion Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang dikeluarkan pada 19 Juli 2024.

Dalam pendapat hukumnya, ICJ menyatakan bahwa keberlanjutan kehadiran Israel di wilayah Palestina yang diduduki bertentangan dengan hukum internasional. Mahkamah juga menyerukan agar pendudukan tersebut diakhiri tanpa penundaan.

Pendapat hukum ICJ itu menjadi salah satu landasan penting dalam pembahasan resolusi mengenai hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

ICJ juga menilai bahwa keberadaan pendudukan tersebut menghambat kemampuan rakyat Palestina dalam menjalankan hak menentukan nasib sendiri, termasuk mewujudkan cita-cita pembentukan negara yang merdeka.

Dukungan Internasional Kembali Menguat

Hasil pemungutan suara di Komite Ketiga ini memperlihatkan bahwa sebagian besar negara anggota PBB mendukung pengakuan terhadap hak rakyat Palestina.

Dukungan dari negara-negara Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika menunjukkan bahwa persoalan kemerdekaan Palestina tetap menjadi perhatian dalam agenda internasional, khususnya terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip hukum internasional.

Meski demikian, terdapat delapan negara yang menyatakan penolakan terhadap rancangan resolusi tersebut. Perbedaan sikap ini memperlihatkan masih adanya perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota PBB dalam menyikapi persoalan Palestina.

Perlu diketahui, keputusan yang diambil pada 19 November 2026 tersebut merupakan persetujuan di tingkat Komite Ketiga Majelis Umum PBB. Tahapan selanjutnya adalah pembahasan dan pengambilan keputusan dalam sidang pleno Majelis Umum PBB.

Dengan hasil dukungan 162 negara, resolusi ini kembali menempatkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri sebagai salah satu isu penting dalam diplomasi internasional.

Komunitas internasional kini dihadapkan pada tantangan untuk menerjemahkan dukungan diplomatik tersebut menjadi langkah nyata dalam mendorong penghormatan terhadap hak rakyat Palestina, mengakhiri pendudukan, serta membuka jalan bagi terwujudnya kemerdekaan Palestina. (Sumber : Sindonews, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: Sandy Batman
  • Editor: Sri Rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less