Sudah Buron Kejagung, Riza Chalid Diduga Masih Main Bisnis Minyak! MAKI Bongkar Jejak PT PPL di Pertamina
- account_circle Ikmal Hakim
- calendar_month 0 menit yang lalu
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto : Riza Chalid. (Ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyebut salah satu perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan Riza Chalid adalah PT PPL. Perusahaan tersebut diduga menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dan disebut menjadi vendor atau kontraktor salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero).
Temuan yang disampaikan Boyamin ini menjadi sorotan karena Riza Chalid saat ini berstatus buronan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang ditangani Kejagung.
Menurut Boyamin, keberadaan perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan Riza Chalid perlu ditelusuri lebih jauh. Terlebih, jika perusahaan tersebut masih mendapatkan pekerjaan atau terlibat dalam proyek yang berkaitan dengan perusahaan milik negara.
“Riza Chalid atau MRC ternyata diduga masih punya bisnis di Indonesia, pakai perusahaan dengan inisial PT PPL. PT PPL ini kerja di Indonesia sebagian juga tidak jauh dari urusan minyak, yaitu misalnya diduga menjadi vendor atau kontraktor dari anak usaha PT Pertamina,” ujar Boyamin dalam keterangannya.
Ia mempertanyakan bagaimana seorang tersangka yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) masih diduga dapat menjalankan kepentingan bisnis di Indonesia.
Boyamin menduga kelancaran aktivitas tersebut berkaitan dengan jaringan dan cara yang digunakan Riza Chalid untuk tetap menjalankan usahanya meskipun sedang berhadapan dengan proses hukum.
“Nah, bagaimana dia bisa mengerjakan banyak hal itu? Ya, karena kelicinannya,” katanya.
Meski demikian, dugaan keterkaitan PT PPL dengan Riza Chalid yang disampaikan MAKI masih memerlukan pembuktian dan penelusuran lebih lanjut oleh aparat penegak hukum maupun pihak terkait.
MAKI Desak Pertamina Telusuri Keterlibatan PT PPL
Atas dugaan tersebut, Boyamin mendesak PT Pertamina (Persero) melakukan penelusuran terhadap seluruh hubungan bisnis perusahaan maupun anak usahanya dengan pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan Riza Chalid.
Menurutnya, Pertamina perlu memastikan bahwa setiap perusahaan yang menjadi vendor atau kontraktor memenuhi ketentuan dan tidak memiliki keterkaitan dengan pihak yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Penelusuran tersebut juga dinilai penting untuk memastikan tidak ada aktivitas bisnis yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan keuntungan kepada Riza Chalid selama dirinya berstatus buronan.
Boyamin menilai, apabila dugaan keterkaitan itu terbukti, Pertamina perlu mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Terlebih, sektor minyak dan gas bumi merupakan bidang usaha strategis yang memiliki hubungan erat dengan kepentingan negara dan pengelolaan sumber daya alam.
MAKI memandang pengawasan terhadap perusahaan yang terlibat dalam proyek Pertamina harus dilakukan secara transparan. Hal itu diperlukan agar kegiatan usaha di lingkungan perusahaan negara tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sedang tersangkut perkara hukum.
Namun, hingga informasi yang disampaikan dalam keterangan Boyamin tersebut, dugaan hubungan bisnis PT PPL dengan Riza Chalid masih menjadi persoalan yang perlu diklarifikasi dan diverifikasi.
Boyamin Desak Riza Chalid Segera Disidangkan In Absentia
Selain menyoroti dugaan aktivitas bisnis, MAKI juga mendesak Kejagung segera membawa perkara Riza Chalid ke pengadilan melalui mekanisme in absentia atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa.
Boyamin menilai proses hukum tidak seharusnya terus tertunda hanya karena tersangka belum berhasil ditangkap.
Menurutnya, mekanisme persidangan tanpa kehadiran terdakwa perlu dipertimbangkan agar penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dapat segera memperoleh kepastian hukum.
Desakan tersebut disampaikan Boyamin karena Riza Chalid telah lama masuk dalam daftar buronan, sementara perkara yang menyeret sejumlah pihak lain telah berjalan hingga tahap persidangan dan putusan pengadilan.
“Maka saya selalu mendorong Kejaksaan Agung untuk menyidangkan in absentia atau tanpa kehadiran yang bersangkutan,” ujarnya.
Sebagai bentuk tekanan kepada aparat penegak hukum, MAKI mengaku telah melayangkan somasi kepada Kejagung.
Dalam somasi tersebut, Boyamin memberikan waktu selama 14 hari kepada Kejagung untuk merespons desakannya terkait percepatan penanganan perkara Riza Chalid.
Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat langkah yang dinilai memadai, MAKI menyatakan akan mempertimbangkan gugatan praperadilan.
“Maka saya kemarin sudah melakukan somasi, dan ini kita tunggu dalam jangka waktu 14 hari ke depan: jika tidak disidangkan in absentia, maka akan saya gugat praperadilan sebagai penundaan yang tidak sah,” tegasnya.
Boyamin juga merujuk Pasal 158 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menurutnya mengatur penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah sebagai salah satu objek praperadilan.
Ia membandingkan penanganan perkara Riza Chalid dengan proses hukum terhadap sejumlah terdakwa lainnya.
Salah satunya adalah Muhammad Kerry Adrianto Riza, putra Riza Chalid, yang telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dalam perkara korupsi tata kelola minyak.
“Tersangka-tersangka lain sudah disidangkan dan sudah diputus bersalah, termasuk anaknya Riza Chalid namanya Kerry sudah divonis bersalah,” kata Boyamin.
MAKI Ungkap Dugaan Perjalanan Riza Chalid ke Indonesia
Dalam keterangannya, Boyamin juga menyinggung dugaan perjalanan Riza Chalid ke Indonesia melalui Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Mei 2023.
Menurut informasi yang disampaikan Boyamin, Riza diduga melakukan perjalanan dari Kuala Lumpur, Malaysia, menuju Balikpapan menggunakan penerbangan langsung.
Ia disebut hanya berada di Indonesia selama satu atau dua hari sebelum kembali ke Kuala Lumpur.
“Jejaknya adalah pernah bepergian ke Balikpapan pada Mei 2023, yang mana dia sehari atau dua hari, tapi yang jelas dia berangkat dari Malaysia, dari Kuala Lumpur dan balik lagi ke Kuala Lumpur,” ungkapnya.
Boyamin menduga perjalanan tersebut dilakukan menggunakan paspor asing dengan identitas Abdul Karim.
“Dan diduga dia memakai paspor dengan inisial, eh, tertulis di situ Abdul Karim,” katanya.
Tidak hanya itu, Boyamin juga menyebut adanya dugaan bahwa Riza Chalid memiliki dua paspor dari negara asing.
Paspor tersebut menurut keterangannya berasal dari kawasan Karibia dan sebuah negara kecil yang berada di dekat Yunani.
“Jadi kenapa dia bisa leluasa? Karena memang dia punya paspor lain, negara lain,” ucapnya.
Boyamin turut mengungkap dugaan bahwa Riza masih mendapatkan sejumlah fasilitas selama berada di Malaysia, termasuk pengawalan serta tempat tinggal di kawasan Selangor dan Johor.
Namun, seluruh informasi mengenai penggunaan paspor asing, identitas Abdul Karim, perjalanan ke Balikpapan, hingga fasilitas yang diduga diterima Riza Chalid masih merupakan keterangan dan dugaan yang disampaikan MAKI. Informasi tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah dibuktikan di pengadilan.
Riza Chalid Tersangka Korupsi dan TPPU
Sebagai informasi, Kejagung menetapkan Mohammad Riza Chalid sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Juli 2025.
Selanjutnya, Kejagung memasukkan Riza Chalid ke dalam daftar pencarian orang pada 19 Agustus 2025 setelah yang bersangkutan tidak ditemukan dalam proses pencarian aparat penegak hukum.
Kejagung juga menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Penetapan tersebut membuka ruang bagi penyidik untuk menelusuri dugaan aliran dana, kepemilikan aset, serta kemungkinan penggunaan perusahaan atau pihak lain dalam menyamarkan hasil tindak pidana.
Boyamin menilai penyidikan TPPU harus dioptimalkan agar aparat tidak hanya berfokus pada keberadaan tersangka, tetapi juga mengejar aset yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi tersebut.
Menurutnya, penelusuran aset menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan kerugian negara sekaligus mencegah pihak-pihak yang diduga terlibat tetap menikmati hasil kejahatan.
“Mestinya Kejaksaan Agung harus gerak cepat, gercep, untuk menyidangkan ini karena tadi diduga nyatanya masih melakukan usaha-usaha. Dan mestinya Kejaksaan Agung juga menerapkan pasal pencucian uang untuk mengejar harta kekayaan dan kerugian negaranya, Mas,” pungkas Boyamin.
Dugaan aktivitas bisnis melalui PT PPL, penggunaan identitas asing, serta keberadaan Riza Chalid di luar negeri kini menjadi sejumlah hal yang didorong MAKI untuk ditelusuri lebih lanjut.
Publik pun menantikan langkah Kejagung dan Pertamina dalam merespons berbagai dugaan tersebut, terutama untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan tidak memberikan ruang bagi pihak yang berstatus buronan untuk terus menikmati keuntungan bisnis di Indonesia. (Sumber : inilah.com, Editor : KBO Babel)
- Penulis: Ikmal Hakim
- Editor: Sri Rezeki





Saat ini belum ada komentar