Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Mengejutkan! Eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota Lolos dari Tuntutan Seumur Hidup, Divonis 20 Tahun

Mengejutkan! Eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota Lolos dari Tuntutan Seumur Hidup, Divonis 20 Tahun

  • account_circle Sandy Batman
  • calendar_month 18 menit yang lalu
  • visibility 3
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements
KBOBABEL.COM (BIMA) – Mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Polres Bima Kota, AKP Malaungi, akhirnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dalam perkara permufakatan jahat peredaran narkotika golongan I. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta agar terdakwa dihukum penjara seumur hidup. Sabtu (21/11/2026)

Selain hukuman penjara, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bima juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta kepada Malaungi. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim PN Bima, Rifai, dalam sidang pembacaan putusan pada Kamis (19/11/2026) sore.

Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan Malaungi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual dan menerima narkotika golongan I.

Perbuatan tersebut dinyatakan terbukti sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh penuntut umum.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Malaungi dengan pidana penjara 20 tahun,” kata Rifai saat membacakan amar putusan.

Putusan ini menjadi perhatian karena terdakwa merupakan mantan pejabat kepolisian yang sebelumnya memiliki tanggung jawab dalam pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bima Kota.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim memang tergolong berat. Namun, vonis tersebut masih berada di bawah tuntutan JPU yang meminta hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup.

Denda Rp500 Juta, Bisa Diganti Kurungan 140 Hari

Selain pidana penjara selama 20 tahun, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp500 juta kepada Malaungi.

Dalam amar putusannya, hakim menjelaskan bahwa denda tersebut wajib dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan. Apabila terdakwa belum mampu melunasi, pembayaran dapat diperpanjang selama satu bulan berikutnya sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan denda tetap tidak dibayarkan, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat dilelang untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut.

Namun, apabila hasil pelelangan tidak mencukupi untuk melunasi denda, maka kekurangan pembayaran akan digantikan dengan pidana penjara selama 140 hari.

“Apabila tidak mampu membayar dalam jangka yang ditetapkan, kekayaan atau pendapatan terdakwa akan dilelang. Jika tidak mencukupi denda digantikan dengan pidana penjara 140 hari,” kata Rifai.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari konsekuensi hukum yang harus dijalani terdakwa setelah majelis hakim menjatuhkan putusan.

JPU Masih Pertimbangkan Langkah Banding

Menanggapi putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Syahrurahman menyatakan pihaknya masih akan mempelajari dan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.

JPU belum langsung menyatakan menerima ataupun mengajukan banding atas vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim.

Menurut Syahrurahman, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan apakah akan menempuh upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut.

“Masih pikir-pikir untuk banding,” ungkapnya.

Sikap serupa juga disampaikan penasihat hukum Malaungi, Farman. Ia mengaku menghargai putusan majelis hakim yang telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam perkara yang menjerat kliennya.

Pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pembahasan bersama tim penasihat hukum dan terdakwa sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

“Adapun upaya hukum lainnya, kami masih mempertimbangkan dengan tim dan klien,” jelas Farman.

Dengan demikian, baik pihak penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa sama-sama belum menyampaikan keputusan akhir terkait penerimaan atau pengajuan upaya hukum terhadap vonis tersebut.

Dituntut Seumur Hidup karena Menyalahgunakan Jabatan

Sebelumnya, JPU menuntut AKP Malaungi dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp1 miliar.

Tuntutan tersebut didasarkan pada keterlibatan terdakwa dalam perkara permufakatan jahat peredaran narkotika di Kota Bima.

Dalam perkara ini, Malaungi didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal tersebut berkaitan dengan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam jumlah dan kondisi sebagaimana diatur undang-undang, serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

JPU menilai terdapat sejumlah hal yang memberatkan terdakwa sehingga tuntutan hukuman seumur hidup dinilai layak dijatuhkan.

Salah satu pertimbangan utama adalah status Malaungi sebagai anggota Polri yang seharusnya memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat sekaligus memberantas peredaran narkotika.

Namun, dalam perkara ini, terdakwa justru dinilai menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum.

Perbuatan tersebut dinilai mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Terlebih, tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial.

JPU juga mempertimbangkan potensi bahaya peredaran narkotika terhadap kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi penerus dan menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan.

Sementara itu, terdapat hal yang meringankan dalam perkara tersebut. Malaungi dinilai telah mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan.

Pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan tersebut turut menjadi bagian dari proses majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Vonis 20 tahun penjara terhadap mantan Kasatresnarkoba Polres Bima Kota ini kembali menjadi sorotan terhadap penegakan hukum kasus narkotika, terutama ketika perkara melibatkan aparat yang seharusnya berada di garda terdepan dalam pemberantasan narkoba.

Kini, keputusan lanjutan berada pada masing-masing pihak untuk menentukan apakah menerima putusan atau menggunakan hak hukum berupa upaya banding sesuai ketentuan perundang-undangan. (Sumber : detikbali, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: Sandy Batman
  • Editor: Sri Rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasus Narkoba Guncang Polri, AKBP Didik Diduga Simpan Sabu hingga Ekstasi untuk Konsumsi Pribadi

    Kasus Narkoba Guncang Polri, AKBP Didik Diduga Simpan Sabu hingga Ekstasi untuk Konsumsi Pribadi

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 279
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Perwira menengah Polri berpangkat AKBP itu diduga telah mengonsumsi narkoba sejak Agustus 2025 dan menyimpan berbagai jenis barang terlarang dalam sebuah koper. Senin (16/2/2026) Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa […]

  • PT Timah Serahkan Bantuan Sembako untuk Warga Teluk Dalam Desa Kundur, Dukung Ketahanan Pangan Masyarakat

    PT Timah Serahkan Bantuan Sembako untuk Warga Teluk Dalam Desa Kundur, Dukung Ketahanan Pangan Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 475
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (KARIMUN) — PT Timah Tbk terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat pesisir melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dalam rangka mendukung ketahanan pangan warga, PT Timah menyerahkan puluhan paket sembako kepada masyarakat di Teluk Dalam, Desa Kundur, Kabupaten Karimun, Rabu (23/7/2025). Kamis (24/7/2025) Penyerahan bantuan dilakukan di Surau As-Syakirin Teluk Dalam dan diterima […]

  • PT Timah Raup Laba Bersih Rp300 Miliar di Semester I 2025, Ekspor Naik 177%

    PT Timah Raup Laba Bersih Rp300 Miliar di Semester I 2025, Ekspor Naik 177%

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — PT Timah Tbk (IDX: TINS) membukukan laba bersih sebesar Rp300 miliar sepanjang semester I 2025. Capaian ini diumumkan Perseroan melalui Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025. Sabtu (2/8/2025) Kinerja positif ini tidak lepas dari stabilnya harga timah global dan membaiknya permintaan dari pasar luar negeri, meski tekanan […]

  • Sambut HUT ke-49, PT Timah Gelar Pelayanan Kesehatan Gratis Lewat Mobil Sehat untuk Masyarakat

    Sambut HUT ke-49, PT Timah Gelar Pelayanan Kesehatan Gratis Lewat Mobil Sehat untuk Masyarakat

    • calendar_month Selasa, 8 Jul 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Memasuki usia ke-49 tahun, PT Timah kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menghadirkan layanan kesehatan gratis melalui program Mobil Sehat. Program ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial yang digelar perusahaan dalam momentum Bulan Bakti menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 PT Timah. Selasa (8/7/2025) Dengan mengusung tema “Untuk Merah […]

  • Hasto Divonis 3,5 Tahun, Tuduhan Perintangan Penyidikan Tak Terbukti

    Hasto Divonis 3,5 Tahun, Tuduhan Perintangan Penyidikan Tak Terbukti

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 293
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mempertanyakan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat yang menyatakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menyeret Harun Masiku. Sabtu (26/7/2025) Menurut Setyo, KPK telah menyerahkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan adanya dugaan […]

  • Diduga Aniaya 6 Anak di Bawah Umur, 3 Oknum Polisi Bangka Tengah Dilaporkan Warga

    Diduga Aniaya 6 Anak di Bawah Umur, 3 Oknum Polisi Bangka Tengah Dilaporkan Warga

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA TENGAH) – Malam di Desa Kurau, Bangka Tengah, berubah menjadi tragedi yang meninggalkan luka mendalam bagi enam anak di bawah umur. Mereka, sebagian besar masih berseragam sekolah, diduga menjadi korban penganiayaan tiga oknum aparat penegak hukum. Peristiwa ini sontak mengguncang warga setempat dan menimbulkan kecaman keras dari berbagai kalangan. Senin (15/9/2025) Menurut […]

expand_less