Mengejutkan! Eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota Lolos dari Tuntutan Seumur Hidup, Divonis 20 Tahun
- account_circle Sandy Batman
- calendar_month 18 menit yang lalu
- visibility 3
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto : Eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, saat mengikuti sidang PN Raba Bima, Kamis (19/11/2026).(Kompas.com/ Doc. Man)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Selain hukuman penjara, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bima juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta kepada Malaungi. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim PN Bima, Rifai, dalam sidang pembacaan putusan pada Kamis (19/11/2026) sore.
Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan Malaungi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual dan menerima narkotika golongan I.
Perbuatan tersebut dinyatakan terbukti sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh penuntut umum.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Malaungi dengan pidana penjara 20 tahun,” kata Rifai saat membacakan amar putusan.
Putusan ini menjadi perhatian karena terdakwa merupakan mantan pejabat kepolisian yang sebelumnya memiliki tanggung jawab dalam pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bima Kota.
Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim memang tergolong berat. Namun, vonis tersebut masih berada di bawah tuntutan JPU yang meminta hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup.
Denda Rp500 Juta, Bisa Diganti Kurungan 140 Hari
Selain pidana penjara selama 20 tahun, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp500 juta kepada Malaungi.
Dalam amar putusannya, hakim menjelaskan bahwa denda tersebut wajib dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan. Apabila terdakwa belum mampu melunasi, pembayaran dapat diperpanjang selama satu bulan berikutnya sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan denda tetap tidak dibayarkan, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat dilelang untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut.
Namun, apabila hasil pelelangan tidak mencukupi untuk melunasi denda, maka kekurangan pembayaran akan digantikan dengan pidana penjara selama 140 hari.
“Apabila tidak mampu membayar dalam jangka yang ditetapkan, kekayaan atau pendapatan terdakwa akan dilelang. Jika tidak mencukupi denda digantikan dengan pidana penjara 140 hari,” kata Rifai.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari konsekuensi hukum yang harus dijalani terdakwa setelah majelis hakim menjatuhkan putusan.
JPU Masih Pertimbangkan Langkah Banding
Menanggapi putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Syahrurahman menyatakan pihaknya masih akan mempelajari dan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.
JPU belum langsung menyatakan menerima ataupun mengajukan banding atas vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim.
Menurut Syahrurahman, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan apakah akan menempuh upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut.
“Masih pikir-pikir untuk banding,” ungkapnya.
Sikap serupa juga disampaikan penasihat hukum Malaungi, Farman. Ia mengaku menghargai putusan majelis hakim yang telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam perkara yang menjerat kliennya.
Pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pembahasan bersama tim penasihat hukum dan terdakwa sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
“Adapun upaya hukum lainnya, kami masih mempertimbangkan dengan tim dan klien,” jelas Farman.
Dengan demikian, baik pihak penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa sama-sama belum menyampaikan keputusan akhir terkait penerimaan atau pengajuan upaya hukum terhadap vonis tersebut.
Dituntut Seumur Hidup karena Menyalahgunakan Jabatan
Sebelumnya, JPU menuntut AKP Malaungi dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp1 miliar.
Tuntutan tersebut didasarkan pada keterlibatan terdakwa dalam perkara permufakatan jahat peredaran narkotika di Kota Bima.
Dalam perkara ini, Malaungi didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pasal tersebut berkaitan dengan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam jumlah dan kondisi sebagaimana diatur undang-undang, serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut.
JPU menilai terdapat sejumlah hal yang memberatkan terdakwa sehingga tuntutan hukuman seumur hidup dinilai layak dijatuhkan.
Salah satu pertimbangan utama adalah status Malaungi sebagai anggota Polri yang seharusnya memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat sekaligus memberantas peredaran narkotika.
Namun, dalam perkara ini, terdakwa justru dinilai menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum.
Perbuatan tersebut dinilai mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Terlebih, tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial.
JPU juga mempertimbangkan potensi bahaya peredaran narkotika terhadap kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi penerus dan menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan.
Sementara itu, terdapat hal yang meringankan dalam perkara tersebut. Malaungi dinilai telah mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan.
Pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan tersebut turut menjadi bagian dari proses majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.
Vonis 20 tahun penjara terhadap mantan Kasatresnarkoba Polres Bima Kota ini kembali menjadi sorotan terhadap penegakan hukum kasus narkotika, terutama ketika perkara melibatkan aparat yang seharusnya berada di garda terdepan dalam pemberantasan narkoba.
Kini, keputusan lanjutan berada pada masing-masing pihak untuk menentukan apakah menerima putusan atau menggunakan hak hukum berupa upaya banding sesuai ketentuan perundang-undangan. (Sumber : detikbali, Editor : KBO Babel)
- Penulis: Sandy Batman
- Editor: Sri Rezeki





Saat ini belum ada komentar