KBOBABEL.COM (BANGKA) — Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka menjadi sorotan pemerintah pusat. Staf Khusus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Bidang Pertahanan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, memberikan sejumlah catatan penting yang menurutnya harus menjadi perhatian semua pihak agar proses demokrasi berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan konflik. Selasa (26/8/2025)
Dalam keterangannya, Yoedhi menegaskan bahwa Pilkada Ulang ini harus diselenggarakan sesuai dengan norma hukum dan aturan yang berlaku. Hal tersebut penting untuk menjaga legitimasi hasil pemilu sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik.
“Harapan kita partisipasi pemilih meningkat. Semoga tahun ini bisa mencapai lebih dari 60 persen,” kata Yoedhi, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, kehadiran masyarakat di tempat pemungutan suara tidak hanya menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan Pilkada, tetapi juga bentuk nyata komitmen rakyat dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, semua pihak, baik penyelenggara, aparat, maupun peserta kontestasi politik, harus mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Selain soal partisipasi, Yoedhi menegaskan aspek keamanan juga menjadi perhatian utama. Ia menyebutkan bahwa Kodim Bangka telah melakukan pemetaan potensi ancaman yang bisa mengganggu jalannya Pilkada Ulang. Antisipasi dini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang bisa berkembang menjadi gangguan keamanan.
“Kita berharap Pilkada Ulang ini berjalan dengan baik dan juga mampu menjaga stabilitas keamanan, namun harus didukung konsep operasi yang baik juga,” jelasnya.
Yoedhi menilai, stabilitas keamanan selama proses Pilkada sangat bergantung pada perencanaan operasi yang matang. Oleh karena itu, koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan penyelenggara Pilkada harus terus ditingkatkan agar setiap potensi gangguan bisa diatasi sejak dini.
Lebih lanjut, Yoedhi juga menyoroti pentingnya netralitas aparat keamanan maupun penyelenggara pemilu. Menurutnya, netralitas merupakan “senjata utama” dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada. Ia menegaskan bahwa sikap profesional dan tidak memihak menjadi kunci agar tidak muncul kecurigaan dari masyarakat maupun peserta kontestasi.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi peringatan keras terhadap praktik politik uang yang seringkali mencederai demokrasi. Yoedhi meminta aparat penegak hukum bersama Bawaslu dan KPU untuk lebih tegas dalam mengawasi kemungkinan terjadinya praktik tersebut. Ia menekankan bahwa politik uang tidak hanya merugikan peserta yang bersaing secara sehat, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas kepemimpinan daerah di masa mendatang.
Tak hanya itu, Yoedhi juga mengingatkan tentang bahaya penyebaran informasi palsu atau hoaks yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurutnya, penyebaran berita bohong saat momentum Pilkada sangat mungkin terjadi, sehingga perlu ada langkah-langkah pengelolaan informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya catatan tersebut, Yoedhi berharap seluruh pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun aparat keamanan, dapat melaksanakan tugas masing-masing secara profesional. Ia menegaskan bahwa Pilkada Ulang di Bangka harus menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi, bukan justru menimbulkan perpecahan. (Sumber: Negerilaskarpelangi.com, Editor: KBO Babel)
