Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas Digital TPPO, Usai Lulusan S2 Jadi Korban Sindikat Online

DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas Digital TPPO, Usai Lulusan S2 Jadi Korban Sindikat Online

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
  • visibility 148
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Fenomena baru dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kini menimbulkan keprihatinan di kalangan legislator. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa modus dan target sindikat TPPO semakin berkembang dan tidak lagi terbatas pada kelompok masyarakat dengan ekonomi rentan. Selasa (21/10/2025)

Pernyataan tersebut disampaikan Dave menanggapi laporan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang mengungkap bahwa korban TPPO kini juga berasal dari kalangan muda berpendidikan tinggi, termasuk lulusan S2.

“Fakta ini menunjukkan bahwa sindikat TPPO telah berkembang secara modus dan target. Mereka kini menyasar bukan hanya kelompok rentan secara ekonomi, tapi juga masyarakat berpendidikan dan digital savvy,” ujar Dave saat dihubungi di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, perkembangan modus operandi sindikat TPPO perlu menjadi alarm bagi pemerintah, karena kejahatan ini kini menyelinap melalui ruang digital dengan kedok tawaran kerja yang tampak kredibel.

“Banyak korban tertarik karena melihat tawaran kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi dan fasilitas lengkap. Namun, di lapangan justru mereka dipaksa bekerja dalam situasi eksploitatif, bahkan menjadi bagian dari jaringan penipuan daring,” kata Dave.

Politikus Partai Golkar itu menilai, kasus eksploitasi tenaga kerja Indonesia di Kamboja yang mengoperasikan online scam harus menjadi titik balik bagi pemerintah dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja digital.

Ia menegaskan, pendekatan pemerintah dalam menangani TPPO tidak bisa lagi hanya bersifat reaktif setelah kasus terjadi, melainkan harus dimulai dari pencegahan di hulu.

“Kita membutuhkan sistem deteksi dini yang mampu mengenali pola rekrutmen, jalur migrasi, dan potensi eksploitasi sejak dari hulu. Pencegahan harus dilakukan sejak awal agar masyarakat tidak terjerat,” tegasnya.

Dave juga mendesak agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap perekrut tenaga kerja yang beroperasi di dalam negeri. Menurutnya, sindikat perekrut ilegal menjadi pintu utama terjadinya perdagangan orang ke luar negeri.

“Pemerintah perlu menindak tegas pihak-pihak yang menjadi perantara atau penyalur tenaga kerja ilegal. Tanpa tindakan hukum yang tegas, jaringan ini akan terus berkembang dan memakan korban baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dave mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang berfokus pada pembongkaran jaringan TPPO berbasis digital. Satgas ini, katanya, harus dilengkapi dengan dukungan teknologi, intelijen siber, dan kerja sama internasional.

“Perlu dibentuk satuan tugas khusus yang fokus pada pembongkaran jaringan TPPO digital. Kita harus beradaptasi dengan bentuk baru kejahatan ini yang menggunakan teknologi dan media sosial sebagai alat utama,” tutur Dave.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa korban TPPO kini tidak lagi hanya berasal dari kelompok masyarakat miskin, melainkan juga mencakup generasi muda berpendidikan tinggi.

“Yang kita hadapi sekarang, victim profile untuk korban TPPO online scam itu Gen-Z, usia 18–35 tahun, berpendidikan. Kami bahkan pernah menangani kasus WNI dengan master degree (S2) yang bisa ditipu,” kata Judha saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa perkembangan dunia digital membuat sindikat TPPO memanfaatkan media sosial dan platform pekerjaan internasional untuk mencari calon korban. Tawaran pekerjaan yang tampak profesional dan sah sering kali menjadi alat untuk menjerat korban ke luar negeri secara ilegal.

“Modusnya mereka menawarkan pekerjaan yang tampak kredibel, misalnya di bidang IT, marketing digital, atau customer service. Tapi begitu sampai di negara tujuan, mereka dipaksa menjalankan kegiatan penipuan daring dengan ancaman dan kekerasan,” jelas Judha.

Kemenlu mencatat peningkatan signifikan kasus TPPO berbasis online scam dalam dua tahun terakhir, terutama dengan negara tujuan seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Filipina. Sebagian besar korban dijebak melalui iklan pekerjaan di media sosial dan kemudian disekap di lokasi tertutup.

“Fenomena ini menunjukkan pergeseran pola dari eksploitasi fisik ke eksploitasi digital, di mana korban dijadikan operator penipuan daring lintas negara,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Dave menilai koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Ia menyoroti pentingnya peran Kemenlu, Kemenaker, Polri, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam membangun sistem perlindungan tenaga kerja yang adaptif terhadap ancaman digital.

“TPPO berbasis digital ini kejahatan yang kompleks, lintas negara, dan terorganisir. Karena itu, penanganannya juga harus melibatkan koordinasi lintas sektor dengan dukungan diplomasi internasional yang kuat,” tegas Dave.

Ia berharap pemerintah segera meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh tawaran pekerjaan palsu.

“Masyarakat harus lebih waspada dan kritis. Jangan mudah percaya dengan tawaran kerja online tanpa verifikasi resmi dari pemerintah atau lembaga yang kredibel,” pungkasnya. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usai 15 Tahun Menjabat di Kemenkeu, Kini Sri Mulyani Minta Privasi sebagai Warga Negara Biasa

    Usai 15 Tahun Menjabat di Kemenkeu, Kini Sri Mulyani Minta Privasi sebagai Warga Negara Biasa

    • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menggelar serah-terima jabatan menteri keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa yang akan melanjutkan masa jabatan 2024-2029. Acara ini berlangsung pada Selasa (9/9/2025) dengan dihadiri jajaran pejabat Kemenkeu, kementerian/lembaga, serta tokoh akademisi dan media massa. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan […]

  • PT Timah Tbk Dukung Program Nasional Penurunan Stunting di Karimun Lewat Edukasi dan Gizi Tambahan

    PT Timah Tbk Dukung Program Nasional Penurunan Stunting di Karimun Lewat Edukasi dan Gizi Tambahan

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (KARIMUN) — Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung program nasional penurunan angka stunting, PT Timah Tbk melaksanakan kegiatan edukasi pencegahan stunting sekaligus pemberian makanan tambahan bergizi bagi masyarakat di Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya perusahaan dalam memperkuat kontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Selasa […]

  • Resmi Jadi UU, DPR Sahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan untuk Perkuat Hak Pekerja

    Resmi Jadi UU, DPR Sahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan untuk Perkuat Hak Pekerja

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Pengesahan tersebut dilakukan setelah proses pembahasan antara DPR dan pemerintah dirampungkan. Ketua DPR RI […]

  • Dari Yogyakarta, PJS Tegaskan Komitmen Melahirkan Wartawan Berintegritas dan Kompeten

    Dari Yogyakarta, PJS Tegaskan Komitmen Melahirkan Wartawan Berintegritas dan Kompeten

    • calendar_month Minggu, 15 Nov 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Komitmen organisasi pers Pro Jurnalismedia Siber (PJS) dalam mencetak jurnalis yang berintegritas, kompeten, dan profesional terus diwujudkan melalui langkah nyata. Salah satunya dengan mendorong seluruh anggota mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Minggu (15/11/2026). Komitmen tersebut kembali dibuktikan setelah empat pengurus DPP dan DPD PJS, yakni Rikky Fermana, Muhamad Zen, Setiawan Adi […]

  • Membaca Bayang-Bayang 1998: Saat Krisis Kepercayaan Dijadikan Senjata Politik

    Membaca Bayang-Bayang 1998: Saat Krisis Kepercayaan Dijadikan Senjata Politik

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Bangka Belitung) – Sejarah tidak pernah benar-benar berulang. Namun sejarah sering menghadirkan pola yang mirip. Karena itu, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang hidup dalam romantisme masa lalu, melainkan bangsa yang mampu membaca tanda-tanda zaman sebelum terlambat.  Mei 1998 menjadi salah satu titik paling menentukan dalam perjalanan Republik Indonesia. Banyak orang mengingat gelombang […]

  • Ketua APKASINDO Bangka Dorong Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Ribuan Pekerja Sawit

    Ketua APKASINDO Bangka Dorong Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Ribuan Pekerja Sawit

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 337
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA) — Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Bangka, Jamaludin, berharap semakin banyak pekerja sawit masyarakat di Kabupaten Bangka yang mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, jaminan keselamatan kerja merupakan hal penting bagi pekerja sawit yang berisiko tinggi dalam menjalankan aktivitas di lapangan. Rabu (22/10/2025) “Perlindungan keselamatan kerja itu sangat penting, […]

expand_less