Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Delapan Orang Jadi Tersangka, KPK Kini Bidik Keterangan Tiga Dirjen ATR/BPN

Delapan Orang Jadi Tersangka, KPK Kini Bidik Keterangan Tiga Dirjen ATR/BPN

  • account_circle Sandy Batman
  • calendar_month 2 menit yang lalu
  • visibility 2
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements
KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Rabu (18/11/2026)

Terbaru, lembaga antirasuah tersebut memeriksa tiga Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian ATR/BPN sebagai saksi dalam perkara yang telah menyeret delapan orang sebagai tersangka.

Pemeriksaan terhadap ketiga pejabat tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Menurutnya, penyidik memanggil sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN untuk dimintai keterangan terkait perkara dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Tiga pejabat yang diperiksa masing-masing Asnaedi selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Muh Rizal selaku Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang (PHPT), serta Virgo Eresta Jaya selaku Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR).

Selain ketiga pejabat tersebut, KPK juga memanggil R. Eko Yufri Krismawan Nugroho yang berstatus karyawan swasta untuk diperiksa sebagai saksi.

Meski demikian, KPK belum membeberkan secara terperinci materi pemeriksaan terhadap para saksi. Penyidik masih mendalami informasi dan keterangan yang diperlukan untuk mengungkap konstruksi perkara, termasuk proses administrasi pertanahan yang berkaitan dengan pengurusan HGB PT Summarecon.

Pemeriksaan terhadap tiga pejabat eselon I tersebut menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses penerbitan dan pengurusan hak atas tanah serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Delapan Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka pada 15 September 2026.

Mereka berasal dari unsur pejabat dan orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan Kementerian ATR/BPN, pihak perusahaan swasta, hingga perantara dalam pengurusan hak atas tanah.

Empat tersangka di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Mereka adalah Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz.

Sementara empat tersangka lainnya yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, serta Rizal Pahlefi yang diduga berperan sebagai perantara.

Penetapan delapan tersangka tersebut menunjukkan bahwa penyidikan KPK tidak hanya menyasar pihak yang diduga memberikan uang, tetapi juga pihak-pihak yang diduga menerima maupun membantu proses penerimaan uang terkait pengurusan HGB.

KPK kini masih berupaya mengurai hubungan dan peran masing-masing pihak dalam rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Dugaan Suap Rp1,5 Miliar untuk Membuka Blokir Sertifikat

Salah satu konstruksi perkara yang diungkap KPK berkaitan dengan dugaan pemberian uang sebesar Rp1,5 miliar oleh Direktur Utama PT Summarecon Agung, Adrianto Pitoyo Adhi, melalui perantara Rizal Pahlefi.

Uang tersebut diduga diberikan kepada Erwin dan Sontang Coin Manurung untuk membuka blokir sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT Summarecon di Kabupaten Bogor.

Dalam perkara ini, Rizal diduga menjadi penghubung antara pihak perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam proses pengurusan sertifikat.

Dugaan pemberian uang tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan karena berkaitan dengan proses administrasi pertanahan yang seharusnya berjalan berdasarkan ketentuan dan prosedur hukum.

KPK perlu mengungkap bagaimana proses pemblokiran sertifikat dilakukan, apa dasar pembukaan blokir, serta bagaimana dugaan pemberian uang tersebut memengaruhi proses administrasi yang berlangsung di lingkungan pertanahan.

Selain dugaan suap Rp1,5 miliar, penyidik juga menemukan indikasi penerimaan uang lainnya dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Penerimaan tersebut diduga mengalir kepada Lampri serta sejumlah orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Erwin, Arif Sugianto, dan Muhammad Fakhry.

Sementara itu, Fahd El Fouz diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran uang kepada orang-orang kepercayaan Nusron tersebut.

Temuan mengenai dugaan penerimaan lain ini membuat ruang lingkup penyidikan tidak hanya terbatas pada transaksi Rp1,5 miliar yang berkaitan dengan pembukaan blokir SHGB Summarecon.

Penyidik juga perlu menelusuri sumber uang, mekanisme penyerahan, pihak yang menerima, serta kemungkinan adanya transaksi lain yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah.

Pemeriksaan Dirjen Jadi Bagian Pengembangan Penyidikan

Pemanggilan tiga Dirjen ATR/BPN sebagai saksi menjadi langkah penting dalam mengungkap mekanisme administrasi dan tata kelola pertanahan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Keterangan mereka dibutuhkan untuk menjelaskan kewenangan masing-masing direktorat jenderal, prosedur pengurusan hak atas tanah, serta mekanisme pengawasan terhadap pelayanan pertanahan.

Terlebih, perkara ini melibatkan sejumlah pejabat yang memiliki posisi strategis dalam struktur Kementerian ATR/BPN.

Namun, pemeriksaan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan bahwa ketiga Dirjen tersebut terlibat dalam tindak pidana. Status dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak harus didasarkan pada bukti yang ditemukan penyidik.

KPK juga belum mengungkapkan apakah pemeriksaan kali ini akan membuka kemungkinan adanya tersangka baru. Proses penyidikan masih berjalan dan pengembangan perkara bergantung pada hasil pemeriksaan saksi serta alat bukti yang dikumpulkan.

KPK Dihadapkan pada Pengungkapan Aliran Uang

Kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon menjadi perhatian karena menyangkut integritas pelayanan publik, khususnya pengelolaan administrasi pertanahan.

Pengurusan hak atas tanah seharusnya dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum. Dugaan praktik suap dalam proses tersebut berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pertanahan.

Karena itu, pengungkapan perkara tidak cukup hanya dengan menetapkan para tersangka. KPK juga perlu memastikan seluruh rangkaian transaksi, aliran uang, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dapat diungkap secara terang.

Pemeriksaan terhadap tiga Dirjen ATR/BPN diharapkan dapat membantu penyidik memperjelas mekanisme pengurusan HGB dan mengungkap kemungkinan penyimpangan dalam proses administrasi pertanahan.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK dalam menuntaskan perkara tersebut, termasuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penerimaan uang miliaran rupiah serta memastikan pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terbukti terlibat.

Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik, terutama dalam memastikan kewenangan pengelolaan tanah tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: Sandy Batman
  • Editor: Sri Rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less