Kepala Dusun Cupat Terbukti Aniaya Warga, PN Mentok Jatuhkan Hukuman 2 Bulan Penjara
- account_circle Farraz Prakasa
- calendar_month 0 menit yang lalu
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto : Oknum Kadus Cupat Jalani Sidang Perdana di PN Mentok. (istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Jefri, S.H., M.H., dalam sidang pemeriksaan singkat di Ruang Sidang Garuda PN Mentok, Selasa (17/11/2026). Sidang perkara tersebut juga dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Karina Widyadhari Argyapalastri Aryanto, S.H.
Dalam amar putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Majelis hakim mempertimbangkan sejumlah fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk kronologi kejadian, keterangan para pihak, serta akibat yang dialami korban akibat tindakan terdakwa.
Peristiwa penganiayaan itu sendiri terjadi pada Selasa, 9 Juni 2026, sekitar pukul 19.00 hingga 21.30 WIB di Dusun Sinar Kelabat, Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat.
Kasus tersebut bermula ketika korban Agustin alias Agus membantu mengamankan empat orang yang diduga melakukan pencurian di kawasan PIP Desa Cupat. Dalam situasi tersebut, terdakwa Sumanto kemudian terlibat perselisihan dengan korban karena menduga dirinya telah dipukul.
Kesalahpahaman itu kemudian berkembang menjadi cekcok antara keduanya. Untuk menyelesaikan persoalan, korban selanjutnya diajak oleh Ketua RT setempat, Rusli alias Seli, mendatangi rumah terdakwa.
Kedatangan korban ke rumah terdakwa awalnya dimaksudkan untuk membicarakan persoalan dan menyelesaikan kesalahpahaman agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Namun, situasi justru berubah ketika korban tiba di rumah terdakwa. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, korban ditarik masuk ke dalam rumah dan pintu kemudian dikunci.
Di dalam rumah tersebut, terdakwa sempat memegang serta mengacungkan senjata tajam jenis parang. Situasi itu membuat kondisi semakin tegang. Meskipun sempat dilerai oleh tokoh masyarakat, tindakan kekerasan terhadap korban tetap terjadi.
Terdakwa kemudian melakukan sejumlah tindakan fisik terhadap korban. Di antaranya mendorong kepala korban hingga membentur dinding, mencekik bagian leher, serta menampar wajah korban.
Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka fisik. Perbuatan terdakwa inilah yang kemudian menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara penganiayaan di hadapan hakim PN Mentok.
Kedudukan sebagai Kepala Dusun Jadi Pertimbangan Memberatkan
Dalam pertimbangan hukumnya, hakim turut menyoroti kedudukan terdakwa sebagai seorang Kepala Dusun di Desa Cupat.
Jabatan tersebut dinilai memiliki tanggung jawab sosial dan moral dalam kehidupan masyarakat. Seorang kepala dusun seharusnya menjadi teladan, menjaga ketertiban, serta membantu menyelesaikan persoalan warga melalui cara-cara yang baik dan tidak menggunakan kekerasan.
Karena itu, tindakan terdakwa yang justru melakukan penganiayaan terhadap warga dinilai sebagai keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman.
Hakim mempertimbangkan bahwa seorang perangkat pemerintahan di tingkat dusun semestinya mampu mengendalikan diri ketika menghadapi persoalan, terlebih ketika konflik yang terjadi berkaitan dengan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sementara itu, terdapat sejumlah keadaan yang meringankan hukuman terdakwa.
Di antaranya, terdakwa dinilai bersikap kooperatif selama proses persidangan, mengakui perbuatannya, serta menyampaikan penyesalan. Selain itu, terdakwa juga belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.
Terdakwa turut menyampaikan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Bahkan, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa sempat berupaya meminta maaf dan menawarkan bantuan biaya pengobatan kepada keluarga korban.
Berbagai pertimbangan tersebut menjadi bagian dari penilaian hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.
Dijatuhi Hukuman Dua Bulan Penjara
Setelah mempertimbangkan unsur tindak pidana, fakta persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan kepada Sumanto alias Sarni.
Hakim juga menetapkan bahwa seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
Selain itu, terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan dan dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000.
Dengan putusan tersebut, PN Mentok menyatakan dakwaan tunggal JPU terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Perkara ini menjadi perhatian karena melibatkan seorang kepala dusun yang seharusnya memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.
Kasus tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap warga negara, termasuk aparatur pemerintahan di tingkat desa dan dusun, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Jabatan dalam pemerintahan tidak menghilangkan kewajiban seseorang untuk menaati hukum dan menghormati hak orang lain. Setiap persoalan di tengah masyarakat semestinya diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, serta mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan kekerasan.
Putusan PN Mentok ini menegaskan bahwa tindakan penganiayaan tetap memiliki konsekuensi hukum, terlepas dari kedudukan sosial maupun jabatan seseorang di lingkungan masyarakat. (Sumber : Fakta Berita, Editor : KBO Babel)
- Penulis: Farraz Prakasa
- Editor: Sri Rezeki





Saat ini belum ada komentar