Penggeledahan Rumah Irjen Eko Hadi di Cipete, Bareskrim Telusuri Dugaan Posko Makar
- account_circle Sandy Batman
- calendar_month 0 menit yang lalu
- visibility 1
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto : Irjen Pol Eko Hadi Santoso usai jalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Gedung Propam, Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).(KOMPAS.com)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah rumah milik mantan perwira tinggi Polri, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan pengusutan dugaan tindak pidana makar yang menjadi pengembangan dari kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Rabu (18/11/2026)
Penggeledahan dilakukan setelah penyidik mendalami laporan dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara. Rumah Eko Hadi diduga pernah digunakan sebagai posko oleh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro membenarkan adanya kegiatan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah tersebut.
“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” ujar Susatyo saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Penggeledahan ini menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan perkara yang menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi Polri. Sebelumnya, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dan mengumpulkan berbagai alat bukti untuk menelusuri dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara.
Meski membenarkan penggeledahan, Susatyo belum membeberkan secara terperinci barang bukti yang ditemukan maupun benda yang diamankan penyidik dari lokasi tersebut.
Ia menyatakan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan secara lengkap melalui konferensi pers resmi kepolisian.
“Untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara (keamanan negara), makar, akan disampaikan saat press conference, lengkap,” katanya.
Dugaan Makar Dikembangkan dari Kasus Penyadapan
Kasus dugaan makar ini berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Dalam perkara penyadapan tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam perkembangan penyidikan, sejumlah pihak lain juga diduga menjadi sasaran, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Penyidik mendalami dugaan penggunaan perangkat dan sistem pemantauan untuk mengakses komunikasi pihak-pihak tersebut tanpa melalui prosedur yang semestinya.
Perkara penyadapan ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah mantan pejabat tinggi kepolisian yang sebelumnya menduduki posisi strategis di institusi Polri.
Namun, perkara penyadapan dan dugaan makar merupakan dua proses hukum yang harus dibedakan. Penetapan empat orang sebagai tersangka dalam kasus penyadapan tidak serta-merta menjadikan mereka tersangka dalam perkara makar.
Polisi Dalami Unsur Makar
Dalam perkembangan terpisah, Bareskrim Polri telah meningkatkan penanganan laporan dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan.
Peningkatan status tersebut dilakukan untuk mendalami ada atau tidaknya unsur pidana dalam dugaan perbuatan yang berkaitan dengan keamanan negara.
Penyidik masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta mempelajari sejumlah barang bukti elektronik yang telah diamankan.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto sebelumnya menegaskan bahwa hingga perkembangan terakhir, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
Dengan demikian, penyidik masih harus membuktikan unsur-unsur pidana melalui rangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti.
Penggeledahan rumah Eko Hadi di Cipete menjadi salah satu langkah penyidik untuk menelusuri dugaan keterkaitan lokasi tersebut dengan aktivitas yang sedang diperiksa.
Status rumah yang disebut digunakan sebagai posko juga menjadi bagian yang perlu diklarifikasi, termasuk aktivitas yang berlangsung di lokasi, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya dokumen atau perangkat elektronik yang berkaitan dengan perkara.
Hasil penggeledahan diharapkan dapat memberikan petunjuk tambahan bagi penyidik dalam mengungkap konstruksi peristiwa yang sedang ditangani.
Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH
Selain menghadapi proses hukum pidana, Eko Hadi juga telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa (17/11/2026).
Dalam sidang tersebut, Eko Hadi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri. Putusan etik tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang menyeret namanya dalam perkara penyadapan ilegal.
Meski demikian, Eko Hadi disebut mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sebelumnya, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution juga telah dijatuhi sanksi PTDH dalam proses pemeriksaan etik. Sementara proses etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan mantan Kadiv TIK Polri Slamet Uliandi menjadi bagian lain dari penanganan internal kepolisian.
Rangkaian perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa perkara dugaan penyadapan tidak hanya berlanjut pada proses pidana, tetapi juga berdampak terhadap kedudukan para pejabat yang terlibat di lingkungan kepolisian.
Penggeledahan rumah Eko Hadi kini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan dugaan makar. Publik masih menunggu penjelasan resmi Bareskrim mengenai hasil penggeledahan, barang bukti yang diamankan, serta hubungan lokasi tersebut dengan perkara yang sedang ditangani.
Kepolisian diharapkan dapat mengungkap perkara ini secara transparan dan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga setiap dugaan tindak pidana dapat diuji melalui proses hukum yang berlaku. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)
- Penulis: Sandy Batman
- Editor: Sri Rezeki





Saat ini belum ada komentar