Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bangka Belitung » RAPBD 2027 Disepakati, DPRD Pangkalpinang Ingatkan Pemkot Jangan Hanya Kejar Serapan Anggaran

RAPBD 2027 Disepakati, DPRD Pangkalpinang Ingatkan Pemkot Jangan Hanya Kejar Serapan Anggaran

  • account_circle Mung Harsanto
  • calendar_month 0 menit yang lalu
  • visibility 2
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements
KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinan gbersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.  Dalam rancangan anggaran tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp290 miliar atau meningkat sekitar Rp40 miliar dibandingkan target APBD induk 2026 sebesar Rp250 miliar. Rabu (18/11/2026)

 

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Wali Kota Pangkalpinang Saparudin bersama Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (16/11/2026).

Setelah disepakati bersama, RAPBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani evaluasi. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan tahun 2027.

Berdasarkan postur anggaran yang telah disepakati, pendapatan daerah Kota Pangkalpinang pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp865,91 miliar. Sementara itu, total anggaran belanja dan pembiayaan mencapai Rp927,44 miliar.

Dengan komposisi tersebut, terdapat selisih sekitar Rp61,53 miliar antara proyeksi pendapatan dan total anggaran belanja serta pembiayaan yang perlu diperhitungkan melalui komponen pembiayaan daerah.

Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, peningkatan PAD menjadi salah satu perhatian pemerintah kota. Target Rp290 miliar diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung pembiayaan berbagai program prioritas.

Saparudin: Anggaran Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Wali Kota Pangkalpinang Saparudin mengatakan, persetujuan RAPBD 2027 merupakan hasil pembahasan panjang antara pemerintah daerah dan DPRD. Pembahasan tersebut mencakup pencermatan berbagai komponen anggaran hingga penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Menurutnya, anggaran daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen perencanaan keuangan pemerintah. Lebih dari itu, setiap alokasi anggaran harus mampu memberikan manfaat nyata dan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Saparudin mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari dampak program yang dilaksanakan terhadap kehidupan masyarakat.

“Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata seberapa besar anggaran terserap, melainkan seberapa nyata anggaran tersebut menjawab persoalan masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup warga Kota Pangkalpinang,” ujar Saparudin kepada awak media seusai rapat paripurna, Senin (16/11/2026).

Dalam RAPBD 2027, Pemkot Pangkalpinang mengarahkan anggaran pada sejumlah sektor prioritas. Di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, penataan pasar, serta pengembangan taman kota dan ruang terbuka publik.

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah pembangunan SMP Negeri 12 Pangkalpinang. Pembangunan sekolah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung pemerataan fasilitas pendidikan di Kota Pangkalpinang.

Pada sektor kesehatan, pemerintah kota juga berupaya meningkatkan kontribusi pendapatan melalui optimalisasi pengelolaan rumah sakit dan puskesmas yang telah menerapkan pola Badan Layanan Umum (BLU).

Saparudin menyebutkan, pengelolaan BLU yang semakin optimal mulai memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, terutama dari sektor rumah sakit.

“Sektor kesehatan, pengelolaan BLU yang lebih optimal sekarang itu menghasilkan PAD bisa cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, terutama di rumah sakit,” tuturnya.

Selain sektor kesehatan, pemerintah kota juga membidik potensi penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Potensi tersebut termasuk transaksi yang berkaitan dengan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) perusahaan.

Optimalisasi sejumlah sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian target PAD sekaligus memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan.

DPRD Beri Tiga Catatan untuk Pemkot Pangkalpinang

Di sisi lain, anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Arnadi, memberikan tiga catatan penting yang menurutnya harus menjadi perhatian pemerintah kota dalam menjalankan APBD 2027.

Ketiga catatan tersebut meliputi optimalisasi pendapatan asli daerah, penyelesaian persoalan mendasar masyarakat, serta pembenahan tata kelola pemerintahan.

Arnadi menilai, peningkatan PAD harus menjadi salah satu prioritas agar kemampuan keuangan daerah semakin kuat dan tidak terlalu bergantung pada sumber pendapatan di luar daerah.

Menurutnya, pemerintah kota perlu lebih serius menggali potensi penerimaan yang tersedia. Upaya tersebut harus dibarengi pembenahan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah agar tidak terjadi kebocoran pendapatan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan, digitalisasi sistem penerimaan, transparansi, serta perbaikan tata kelola pendapatan daerah.

“Optimalisasi PAD harus dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, digitalisasi, transparansi, dan perbaikan tata kelola penerimaan daerah,” kata Arnadi kepada Babel News, Senin (16/11/2026).

Catatan kedua berkaitan dengan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan mendasar masyarakat. Arnadi meminta pemerintah kota memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi warga, terutama ketersediaan air bersih, penanganan banjir, pengelolaan sampah, infrastruktur lingkungan, dan peningkatan pelayanan publik.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui program rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Pemerintah perlu memiliki perencanaan yang jelas dan terukur agar penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan penyelesaian.

“Anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendasar warga. Persoalan air bersih, banjir, pengelolaan sampah, dan infrastruktur lingkungan harus mendapatkan perhatian serius dengan penanganan yang terukur,” ujarnya.

Arnadi berharap pemerintah tidak hanya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan administratif, tetapi juga memastikan program pembangunan menyentuh persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.

Tata Kelola Birokrasi Juga Harus Dibenahi

Catatan ketiga yang disampaikan Arnadi adalah pembenahan tata kelola pemerintahan. Ia menilai produktivitas dan efektivitas birokrasi perlu ditingkatkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih responsif, efisien, dan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki target kinerja yang jelas serta program kerja yang terukur.

Dengan begitu, pelaksanaan APBD tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan hasil dan manfaat yang dihasilkan dari setiap program.

“Setiap perangkat daerah harus memiliki target kinerja yang jelas, program yang terukur, serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Arnadi.

Ia berharap ketiga catatan tersebut menjadi perhatian serius Pemkot Pangkalpinang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran tahun 2027.

Arnadi menegaskan, kualitas APBD tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya nilai anggaran yang dialokasikan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah daerah mengelola keuangan secara transparan, efektif, dan tepat sasaran.

Dengan target PAD sebesar Rp290 miliar, tantangan Pemkot Pangkalpinang ke depan bukan hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.

Setelah melalui tahapan evaluasi gubernur dan penetapan menjadi perda, RAPBD 2027 diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan warga, memperbaiki pelayanan publik, serta memperkuat kemandirian fiskal Kota Pangkalpinang. (Mung Harsanto/KBO Babel)

  • Penulis: Mung Harsanto
  • Editor: Sri Rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less