Kisruh Plasma Sawit Koperasi BMS Diselidiki, Polisi Akan Panggil Perusahaan hingga Pengurus
- account_circle Garry Irsa Maestra
- calendar_month 0 menit yang lalu
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto : Ilustrasi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KBOBABEL.COM (BELITUNG TIMUR) – Penanganan laporan terkait kisruh pengelolaan plasma sawit Koperasi Bersatu Maju Sejahtera (BMS) di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur (Beltim), mulai memasuki tahap pemeriksaan dan pendalaman oleh kepolisian. Rabu (18/11/2026)
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Belitung Timur telah meminta keterangan dari perwakilan pelapor, yakni Ruslan alias Alan dan Hamdani, bersama sejumlah warga. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi laporan sekaligus mendalami sejumlah dokumen yang berkaitan dengan persoalan pengelolaan plasma sawit koperasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, rombongan pelapor mendatangi Mapolres Belitung Timur di Desa Padang, Kecamatan Manggar, sekitar pukul 10.30 WIB, Senin (16/11/2026).
Sekitar pukul 11.00 WIB, Ruslan dan Hamdani kemudian masuk ke ruang Unit Pidana Umum (Pidum) untuk menjalani pemeriksaan. Sementara tiga orang warga lainnya menunggu di luar ruangan.
Proses klarifikasi berlangsung selama beberapa jam. Hamdani mengatakan, dirinya bersama Ruslan baru meninggalkan lingkungan Mapolres Belitung Timur sekitar pukul 17.00 WIB setelah menjawab berbagai pertanyaan penyidik.
“Kami ini jam 5 kemarin, bang. Sampai jam 5 baru keluar polres,” ujar Hamdani saat dihubungi, Selasa (17/11/2026).
Menurut Hamdani, pemeriksaan tersebut tidak hanya membahas kronologi persoalan plasma sawit, tetapi juga menyangkut sejumlah dokumen yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.
Dokumen Kerja Sama dan Lonjakan Utang Jadi Sorotan
Salah satu materi yang didalami penyidik adalah dokumen terkait koperasi, termasuk akta perusahaan pembelian serta sejumlah hal yang dipertanyakan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Dokumen-dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran persoalan pengelolaan plasma sawit Koperasi BMS. Pihak pelapor berharap seluruh administrasi dan transaksi yang berkaitan dengan kerja sama tersebut dapat diperiksa secara menyeluruh.
Selain dokumen kerja sama, persoalan utang koperasi juga menjadi perhatian dalam pemeriksaan. Hamdani menyebutkan, nilai utang yang sebelumnya berada di kisaran Rp32 miliar disebut meningkat hingga lebih dari Rp50 miliar.
Perubahan nilai tersebut, menurut pihak pelapor, perlu dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai dasar penambahan utang, penggunaan dana, serta laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan koperasi.
“Di kontrak itu kan dulunya sekitar Rp32 miliar, maka ada utang di situ. Nah, pertanyaan dengan kepengurusan, mana laporan ini yang sampai puluhan miliar rupiah? Itu yang jadi bahan cerita kami dan pertanyaan penyidik,” kata Hamdani.
Persoalan tersebut menjadi salah satu poin yang diharapkan dapat ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan koperasi.
Namun, dugaan kejanggalan dokumen maupun persoalan pertambahan utang tersebut masih merupakan materi yang disampaikan pihak pelapor dan perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan. Karena itu, keterangan seluruh pihak terkait menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Polisi Berencana Panggil Instansi dan Perusahaan
Hamdani mengapresiasi langkah Satreskrim Polres Belitung Timur yang telah menindaklanjuti laporan dan meminta keterangan dari pihak pelapor.
Ia berharap proses penanganan perkara berjalan profesional, transparan, serta tidak berhenti pada pemeriksaan terhadap pelapor saja. Menurut informasi yang diterimanya, penyidik berencana meminta keterangan sejumlah instansi dan pihak perusahaan yang berkaitan dengan kerja sama plasma sawit tersebut.
Beberapa instansi yang disebut akan dimintai keterangan di antaranya Dinas Pertanian (Distangan), Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (DisnakerkopUKM), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Selain instansi pemerintah, pihak perusahaan yang disebut akan dipanggil adalah PT Satria Mukti Anugerah (SMA) dan PT Parit Sembada. Pengurus Koperasi BMS juga direncanakan dimintai keterangan untuk menjelaskan berbagai persoalan yang dipersoalkan pelapor.
“Jadi kemarin itu bahasanya, setelah BAP kami, mereka akan panggil Dinas Pertanian (Distangan), Dinas Koperasi (DisnakerkopUKM), BPN. Lalu pihak perusahaan serta tentunya para pengurus koperasi. Makanya agak lama karena banyak keterkaitannya,” ungkap Hamdani.
Rencana pemanggilan berbagai pihak tersebut dinilai penting karena persoalan plasma sawit tidak hanya berkaitan dengan internal koperasi. Ada pula dokumen kerja sama, administrasi, serta hubungan antara koperasi, instansi pemerintah, dan perusahaan yang perlu diklarifikasi.
Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait diharapkan dapat membantu penyidik mencocokkan keterangan pelapor dengan dokumen dan informasi dari masing-masing pihak.
Pelapor Harapkan Persoalan Diusut Tuntas
Kisruh pengelolaan plasma sawit Koperasi BMS kini menjadi perhatian warga yang mengharapkan adanya kejelasan mengenai pengelolaan kerja sama dan kondisi keuangan koperasi.
Bagi pihak pelapor, penjelasan mengenai lonjakan utang dari sekitar Rp32 miliar menjadi lebih dari Rp50 miliar merupakan salah satu hal penting yang harus dijawab. Begitu pula kejelasan dokumen PKS, akta perusahaan pembelian, serta laporan pertanggungjawaban kepengurusan.
Hamdani berharap seluruh proses pemeriksaan dapat membuka persoalan secara terang dan memberikan kepastian bagi anggota maupun masyarakat yang berkaitan dengan program plasma sawit tersebut.
Di sisi lain, pemanggilan instansi pemerintah, perusahaan, dan pengurus koperasi diharapkan dapat memberikan keterangan berimbang sehingga penyidik memperoleh informasi dari seluruh pihak.
Hingga pemeriksaan terhadap pelapor tersebut, proses penanganan laporan masih berada pada tahap pendalaman dan klarifikasi. Belum ada kesimpulan mengenai dugaan pelanggaran maupun pihak yang bertanggung jawab.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan, pencocokan dokumen, serta keterangan para pihak yang nantinya dimintai klarifikasi oleh Satreskrim Polres Belitung Timur. (Sumber : posbelitung.co, Editor : KBO Babel)
- Penulis: Garry Irsa Maestra
- Editor: Sri Rezeki





Saat ini belum ada komentar