Sidang Korupsi Timah Bangka Selatan, 5 Ahli ESDM Urai Tata Kelola Tambang dan Pola Kemitraan
- account_circle sri rezeki
- calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
- visibility 97
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto : Sidang kasus korupsi timah di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, Senin (5/10/2026). (Ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Perkara dugaan korupsi tata kelola penambangan bijih timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Bangka Selatan memasuki tahap pembuktian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bangka Selatan mulai menghadirkan saksi dan ahli untuk menguji konstruksi perkara yang menjerat 11 terdakwa dengan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp4,16 triliun. Rabu (7/10/2026)
Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Senin (5/10/2026), JPU menghadirkan lima ahli dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Keterangan para ahli tersebut diarahkan untuk mengurai aspek teknis pertambangan, kepatuhan lingkungan, serta tata kelola kegiatan pertambangan bijih timah di wilayah IUP PT Timah, khususnya selama periode 2015 hingga 2022.
Kasi Pidsus Kejari Bangka Selatan Jeri Kurniawan mengatakan, kehadiran para ahli dari ESDM merupakan bagian penting dalam proses pembuktian perkara.
Menurut Jeri, keterangan ahli diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme pertambangan dan pola kemitraan yang menjadi salah satu bagian penting dalam perkara tersebut.
“Saksi-saksi yang kami hadirkan ini bertujuan menggambarkan secara utuh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa. Dengan begitu, majelis hakim dapat menilai dan melihat dengan jelas letak perbuatan melawan hukum yang terjadi, khususnya terkait mekanisme dan pola kemitraan,” kata Jeri, Senin malam.
Ia menjelaskan, keterangan dari Direktorat Teknik dan Lingkungan ESDM juga digunakan untuk mengurai tata kelola teknis pertambangan serta aspek kepatuhan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan.
“Keterangan para saksi dari Direktorat Teknik dan Lingkungan ini tentunya semakin memperkuat surat dakwaan yang telah kami susun,” ujarnya.
11 Terdakwa dan Dugaan Kerugian Rp4,16 Triliun
Perkara tersebut menjerat 11 terdakwa. Mereka terdiri dari dua mantan pejabat PT Timah dan sembilan pihak yang disebut sebagai pengusaha atau mitra usaha pertambangan.
Para terdakwa yakni Ahmad Subagia, Nur Adi Kuncoro, Kurniawan Effendi Bong, Harianto, Agus Slamet Prasetyo, Steven Candra, Hendro, Hanizaruddin, Yusuf, Usman Hamid dan Doni Indra.
Ahmad Subagia diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Operasi Produksi PT Timah periode 2015–2016. Sementara Nur Adi Kuncoro merupakan Kepala Satuan atau Divisi Perencana Operasi Produksi PT Timah periode 2015–2017.
Sedangkan sembilan terdakwa lainnya disebut berasal dari perusahaan mitra, yakni CV Teman Jaya, CV SR Bintang Babel, PT Indometal Asia, PT Usaha Mandiri Bangun Persada, CV Bintang Terang, PT Bangun Basel, CV Candra Jaya, CV Usman Jaya Makmur dan CV Diratama.
Dalam dakwaan JPU, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola penambangan dan perdagangan bijih timah di wilayah IUP PT Timah selama 2015 hingga 2022.
Nilai kerugian keuangan negara yang didakwakan mencapai Rp4.163.218.993.766,98 atau sekitar Rp4,16 triliun.
Nilai tersebut berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tertanggal 28 Mei 2024.
Besaran kerugian tersebut masih menjadi bagian dari materi pembuktian yang akan diuji melalui keterangan saksi, ahli, dokumen serta alat bukti lainnya selama persidangan.
Pola Kemitraan Jadi Bagian Penting Pembuktian
Salah satu aspek yang kini menjadi perhatian dalam persidangan adalah pola kemitraan antara PT Timah dengan perusahaan-perusahaan mitra.
Berdasarkan uraian dakwaan, jaksa mendalilkan adanya pemberian legalitas berupa Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada sejumlah perusahaan yang memiliki hubungan dengan perusahaan pengolahan atau smelter swasta.
Dokumen tersebut diduga menjadi dasar bagi perusahaan mitra untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT Timah.
JPU juga mendalilkan bahwa terdapat sejumlah perusahaan mitra yang melakukan kegiatan penambangan dengan posisi sebagai pelaksana jasa pertambangan berdasarkan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
Dalam konstruksi dakwaan, terdapat pula dugaan pengepulan bijih timah yang berasal dari aktivitas penambangan ilegal untuk kemudian dijual kepada PT Timah dengan menggunakan dasar SPK.
Transaksi tersebut disebut dilakukan berdasarkan tonase atau satuan ton, bukan berdasarkan imbal jasa sebagaimana mekanisme jasa pertambangan.
Jaksa juga menguraikan dugaan pemberian fee antara USD500 hingga USD750 per ton yang disebut dikemas melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Namun, seluruh uraian tersebut masih merupakan materi dakwaan JPU. Kebenarannya tetap harus dibuktikan dalam persidangan melalui alat bukti yang sah dan penilaian majelis hakim.
Kuasa Hukum Terdakwa Pertanyakan SPK
Di sisi lain, penasihat hukum sejumlah terdakwa mempertanyakan konstruksi perkara yang diajukan jaksa, khususnya terkait hubungan kemitraan dan penerbitan SPK oleh PT Timah.
Kuasa hukum Harianto dan Hendro, Zul Armain Aziz, sebelumnya menyatakan bahwa kedua kliennya menjalankan aktivitas berdasarkan hubungan kemitraan dengan PT Timah.
Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama dan SPK yang diterbitkan oleh PT Timah.
“Klien kami ini dikriminalisasi karena mereka menambang sesuai dengan aturan yang dilaksanakan. Ada perjanjian kerja sama antara klien kami dengan PT Timah, PT Timah mengeluarkan SPK di kantor PT Timah, lalu dikatakan korupsi,” ujar Zul.
Penasihat hukum juga mempertanyakan mengapa sejumlah pihak dari PT Timah yang terlibat dalam proses kerja sama tersebut tidak seluruhnya menjadi terdakwa.
Penasihat hukum Harianto dan Hendro, Wiwik Handayani, sebelumnya mempertanyakan posisi pihak-pihak yang ikut menandatangani perjanjian kerja sama.
“Saat perjanjian ada orang-orang yang menandatangani kerja sama, tetapi mengapa hanya klien kami Haryanto yang jadi terdakwa, sementara pejabat PT Timah yang ikut tanda tangan tidak dijadikan tersangka atau terdakwa,” kata Wiwik.
Pernyataan tersebut merupakan bagian dari pembelaan pihak terdakwa dan masih akan diuji melalui proses pembuktian di persidangan.
Eksepsi Ditolak, JPU Siapkan 45 Saksi
Sebelum memasuki tahap pembuktian, tujuh terdakwa sempat mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan JPU.
Namun, majelis hakim menolak eksepsi tersebut pada 30 September 2026. Dengan keputusan itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke pokok perkara.
JPU menyatakan telah menyiapkan sedikitnya 45 saksi untuk diperiksa berkaitan dengan perkara 11 terdakwa.
Puluhan saksi tersebut akan dibagi berdasarkan klaster agar konstruksi perkara dapat diperiksa secara sistematis.
“Kita akan membagi saksi-saksi ini per klaster, supaya konstruksi ini betul-betul dipahami oleh majelis hakim,” kata Jeri sebelumnya.
Selain saksi, jaksa juga akan menghadirkan sejumlah ahli serta alat bukti lainnya untuk mendukung pembuktian dakwaan.
Persidangan Digelar Empat Hari Sepekan
Dengan jumlah terdakwa yang cukup banyak serta banyaknya saksi, ahli dan dokumen yang harus diperiksa, persidangan perkara ini dijadwalkan berlangsung secara maraton.
Jeri mengatakan persidangan digelar empat hari dalam sepekan, yakni Senin hingga Kamis.
Pada persidangan Senin (5/10/2026), pemeriksaan dibagi menjadi dua kloter atas permintaan tim penasihat hukum.
Lima terdakwa yang diperiksa dalam kloter pertama yakni Ahmad Subagia, Nur Adi Kuncoro, Hanizaruddin, Steven Candra dan Yusuf.
Sementara enam terdakwa lainnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Selasa (6/10/2026).
Persidangan ini pada akhirnya tidak hanya menguji aktivitas penambangan yang dilakukan para terdakwa. Majelis hakim juga akan menguji bagaimana hubungan kemitraan antara PT Timah dan perusahaan mitra dibentuk, bagaimana SP dan SPK diterbitkan, bagaimana bijih timah diproduksi serta diperdagangkan, dan apakah seluruh mekanisme tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rangkaian proses tersebut kini mulai diuji melalui pemeriksaan puluhan saksi, keterangan ahli, dokumen serta alat bukti lain yang diajukan para pihak di persidangan.
Dengan demikian, persidangan perkara dugaan korupsi tata kelola timah Bangka Selatan akan menjadi ruang pembuktian terhadap seluruh dalil yang diajukan JPU sekaligus memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menyampaikan pembelaan dan menguji alat bukti yang diajukan penuntut umum. (Sumber : radarbabel.co, Editor : KBO Babel)
- Penulis: sri rezeki





Saat ini belum ada komentar