KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Nama hakim Rizal Taufani kembali mencuat ke publik setelah Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) RI menjatuhkan sanksi berat berupa non palu selama dua tahun. Keputusan itu membuat mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Koba tersebut kehilangan kewenangan untuk memimpin persidangan maupun menjatuhkan putusan. Sabtu (20/9/2025)
Sanksi yang ditetapkan pada 28 Februari 2025 ini ditandatangani langsung oleh Plt. Kepala Badan Pengawasan MA, Sugiyanto. Dalam surat keputusan tersebut, Rizal dinyatakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim sehingga dijatuhi hukuman disiplin berat. Selama menjalani sanksi, Rizal ditempatkan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lampung, tanpa kewenangan sidang dan tanpa menerima tunjangan jabatan hakim.
Vonis Bebas Perkara Timah
Publik Bangka Belitung tentu tidak asing dengan sosok Rizal Taufani. Selama menjabat sebagai Ketua PN Koba sejak Juni 2021 hingga November 2023, ia memimpin sejumlah perkara timah yang menjadi sorotan besar.
Pada Januari 2023, Rizal bersama dua hakim lainnya, Trema Femula Grafit dan Derit Werdiningsih, memutus bebas terdakwa Erwin cs dalam kasus penyelundupan timah. Vonis ini langsung menuai kritik lantaran dianggap tidak sejalan dengan fakta persidangan.
Tak lama berselang, pada Agustus 2023, Rizal kembali mengetuai majelis yang membebaskan Suratno alias Akon dalam dua perkara timah. Akon merupakan anak dari Sung Sak Men sekaligus adik dari Athaw, salah satu pemain besar di bisnis timah Bangka Belitung. Putusan bebas itu semakin menambah catatan kontroversi Rizal di mata masyarakat.
Yang tak kalah mengundang tanda tanya, Rizal kerap menyusun keanggotaan majelis secara tak lazim dengan melibatkan wakil ketua PN, Derit Werdiningsih, sebagai anggota. Praktik ini dianggap janggal karena biasanya wakil ketua pengadilan jarang ditempatkan sebagai anggota majelis dalam perkara besar.
Sorotan Publik dan Isu Keluarga
Selain soal vonis, kehidupan pribadi Rizal juga menjadi sorotan. Publik mengetahui istrinya bekerja di Mahkamah Agung. Kehadiran sang istri di lembaga tinggi negara itu memunculkan dugaan adanya “penjaga gawang” ketika putusan Rizal naik ke kasasi.
Namun, Rizal membantah keras tudingan tersebut.
“Benar istri saya di sana (dinas di MA). Tapi istri bekerja secara profesional di sana, dia tidak macam-macam. Tak ada istri saya main-main seperti itu,” tegasnya kepada wartawan.
Meski sudah memberikan klarifikasi, isu itu tetap bergulir di masyarakat. Terlebih, dua kali vonis bebas dalam kasus besar timah menambah persepsi negatif terhadap dirinya.
Karier yang Terhenti
Rizal Taufani lahir di Yogyakarta pada 7 April 1977. Ia mengawali kariernya di peradilan hingga dipercaya menjabat sebagai Ketua PN Koba sejak pertengahan 2021. Selama lebih dari dua tahun, ia menduduki posisi strategis tersebut sebelum akhirnya digantikan oleh Derit Werdiningsih pada November 2023.
Setelah dari Koba, Rizal dipindahkan menjadi Wakil Ketua PN Kalianda, Lampung. Namun, alih-alih menanjak, kariernya justru tersendat setelah dijatuhi sanksi. Kini, ia hanya bisa menjalankan tugas administratif terbatas tanpa palu sidang di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
Pelanggaran Kode Etik
Menurut surat keputusan, Rizal terbukti melanggar sejumlah ketentuan dalam Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik.
Pasal-pasal yang dilanggar berkaitan dengan integritas, profesionalisme, hingga larangan penyalahgunaan jabatan. Disposisi Ketua MA tanggal 31 Oktober 2024 serta disposisi Ketua Kamar Pengawasan MA tanggal 8 November 2024 memperkuat rekomendasi Bawas. Akhirnya, pada Februari 2025, Rizal resmi dijatuhi sanksi non palu selama dua tahun.
Dampak terhadap Wibawa Peradilan
Kasus Rizal Taufani memberi catatan serius bagi dunia peradilan, terutama di Bangka Belitung yang selama ini kerap diliputi kasus-kasus timah bernilai fantastis. Keputusan bebas dalam dua perkara besar membuat publik kehilangan kepercayaan.
Meski Bawas MA sudah bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi, publik menilai langkah ini belum cukup. Banyak pihak meminta agar pengawasan terhadap hakim diperketat, khususnya dalam perkara ekonomi sumber daya alam yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Bagi Rizal sendiri, sanksi ini menjadi pukulan telak. Karier panjang yang ia bangun sejak awal kini terhenti, reputasi tercoreng, dan kewibawaannya di mata publik runtuh.
Perjalanan karier seorang hakim idealnya menjadi teladan integritas dan keadilan. Namun, kasus Rizal Taufani menunjukkan bagaimana keputusan yang kontroversial dapat menjatuhkan nama baik seorang penegak hukum.
Kini, dengan sanksi non palu selama dua tahun, Rizal harus menerima kenyataan pahit. Palu sidang yang dulu menjadi simbol kekuasaan dan kewenangannya, kini tak lagi berada di tangannya. Ia hanya bisa menunggu waktu, apakah ke depan masih ada kesempatan untuk menata ulang kariernya, atau sanksi ini menjadi awal dari berakhirnya langkah panjangnya di dunia peradilan. (Sumber : Babel Pos, Editor : KBO Babel)
