MPR Kejar Waktu 60 Hari! Kursi Wapres Ditinggalkan Gibran, Siapa Bakal Mengisi?

Gibran yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto sejak 20 Oktober 2024 mendatangi Gedung Nusantara III, kompleks DPR/MPR, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani, pertemuan antara Gibran dan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit. Setelah menyampaikan surat pengunduran diri, Gibran meninggalkan gedung tersebut sekitar pukul 11.38 WIB.

Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit, dan dalam pertemuan tersebut Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil presiden,” ujar Muzani.

Menurut Muzani, dalam pertemuan tersebut Gibran meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran dirinya sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.

Pengunduran diri ini menjadi perhatian publik karena jabatan wakil presiden memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, proses pergantian wakil presiden di tengah masa jabatan pemerintahan merupakan peristiwa yang jarang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

MPR Segera Gelar Rapat Bahas Pengunduran Diri Gibran

Menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat untuk membahas langkah-langkah yang harus dilakukan.

Selanjutnya, MPR juga akan menyelenggarakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Rapat gabungan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

Muzani menjelaskan, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk melaksanakan proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran.

“Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” kata Ahmad Muzani.

Ketentuan mengenai pengisian jabatan wakil presiden tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat dalam waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Dengan demikian, proses pergantian Gibran tidak dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Ada tahapan konstitusional yang harus dijalankan hingga MPR menetapkan wakil presiden definitif.

Presiden Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama

Setelah MPR menindaklanjuti pengunduran diri Gibran, tahapan berikutnya adalah meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon wakil presiden.

Ahmad Muzani menjelaskan, presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan dari MPR dikeluarkan untuk menyampaikan dua nama calon pengganti Gibran.

“Batas waktu dari presiden untuk memberikan 2 nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor 2 nama calon wakil presiden adalah 14 hari,” jelas Muzani.

Dua nama yang diajukan nantinya akan melalui proses pemeriksaan administrasi dan persyaratan sebelum dibawa ke sidang paripurna MPR.

Mekanisme tersebut bertujuan memastikan calon wakil presiden memenuhi ketentuan perundang-undangan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses pemilihan.

Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu di antara dua calon yang diajukan presiden.

Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.

Apabila kedua calon memperoleh suara yang sama, pemilihan akan dilakukan kembali satu kali. Jika hasilnya tetap sama, presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon tersebut.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada nama resmi yang diumumkan sebagai calon pengganti Gibran. Keputusan mengenai dua kandidat tersebut berada dalam kewenangan Presiden Prabowo.

Muzani Belum Ungkap Alasan Pengunduran Diri

Di tengah perhatian publik terhadap keputusan Gibran, Ahmad Muzani belum memberikan penjelasan mengenai alasan yang mendasari pengunduran diri tersebut.

Ia mengatakan isi surat pengunduran diri akan terlebih dahulu dibahas bersama jajaran pimpinan MPR sebelum informasi lebih lanjut disampaikan kepada masyarakat.

Muzani memilih tidak berspekulasi mengenai latar belakang keputusan Gibran dan menegaskan bahwa lembaganya akan fokus menjalankan proses sesuai ketentuan konstitusi.

Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) turut memberikan tanggapan terkait keputusan putranya tersebut.

Jokowi mengungkapkan bahwa Gibran sebelumnya telah membicarakan rencana pengunduran diri itu dengannya.

Menurut Jokowi, dinamika politik merupakan hal yang biasa terjadi dalam perjalanan seseorang yang menduduki jabatan politik. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan bukan sesuatu yang bersifat permanen.

Sebagai seorang ayah, Jokowi memberikan pesan agar Gibran tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menjalankan berbagai program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara dan kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” ujar Jokowi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Jokowi berharap dinamika yang terjadi tidak mengganggu keberlangsungan pemerintahan maupun pelaksanaan program-program nasional.

Pergantian Wapres Jadi Perhatian Politik Nasional

Pengunduran diri Gibran kini membuka ruang bagi berbagai kemungkinan dalam peta politik nasional. Posisi wakil presiden yang akan ditinggalkan menjadi jabatan strategis yang berpotensi melibatkan kepentingan partai politik dan kekuatan koalisi pemerintahan.

Presiden Prabowo memiliki peran penting dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR. Sementara itu, keputusan akhir mengenai siapa yang akan menduduki kursi wakil presiden berada di tangan anggota MPR melalui sidang pemilihan.

Pergantian tersebut juga menjadi ujian bagi mekanisme ketatanegaraan Indonesia dalam menjaga kesinambungan pemerintahan ketika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Dengan batas waktu paling lama 60 hari, MPR dituntut menjalankan seluruh tahapan secara tertib dan sesuai konstitusi.

Kini, perhatian masyarakat tertuju pada dua hal utama, yakni siapa kandidat yang akan diajukan Presiden Prabowo dan siapa yang akhirnya memperoleh dukungan mayoritas anggota MPR untuk menjadi wakil presiden baru hingga akhir masa jabatan 2029. (Sumber : ddtc news, Editor : KBO Babel)