Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bangka Belitung » Kejagung Dalami Dugaan Aliran Dana ke Wartawan Nico untuk Ganggu Penyidikan Kasus Timah, Dewan Pers: Wartawan Tak Kebal Hukum

Kejagung Dalami Dugaan Aliran Dana ke Wartawan Nico untuk Ganggu Penyidikan Kasus Timah, Dewan Pers: Wartawan Tak Kebal Hukum

  • account_circle kbobabelgroup@gmail.com
  • calendar_month Minggu, 11 Mei 2025
  • visibility 282
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Kejaksaan Agung Republik Indonesia terus menabuh genderang perang terhadap berbagai upaya perintangan proses hukum dalam perkara korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022. Dalam pengusutan mega skandal yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp300 triliun ini, penyidik Kejaksaan kini menelusuri satu per satu simpul yang dicurigai terlibat dalam operasi senyap membajak opini publik dan menggagalkan proses penegakan hukum.

Salah satu simpul yang tengah disorot adalah dugaan keterlibatan seorang oknum wartawan, Nico Alpiandi, yang sebelumnya menjabat Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bangka Belitung, dan terakhir sempat menjabat sebagai Bendahara Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI),  Nico diduga menerima aliran dana ratusan juta rupiah dari General Affair PT RBT, Adam Marcos. Dana itu diduga digunakan untuk mendanai kampanye informasi destruktif yang menyasar institusi Kejaksaan Agung dan berpotensi menggiring opini publik untuk melemahkan dukungan terhadap penyidikan kasus korupsi tambang timah.

Menurut sumber internal Kejaksaan Agung yang dikutip oleh jaringan media Insertrakyat.com, dalam pemeriksaan intensif pada Kamis, 8 Mei 2025, baik Nico maupun Adam Marcos mengakui adanya aliran dana tersebut. Pemeriksaan berlangsung hingga malam hari di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, dan menjadi babak penting dalam pengungkapan skenario besar penghalangan hukum oleh jaringan kepentingan korporasi tambang ilegal.

Nama Nico mencuat bukan hanya karena latar belakangnya sebagai mantan Ketua SMSI Babel, tetapi juga karena perannya yang diduga melebihi tugas jurnalistik. Ia disebut hadir secara rutin dalam sidang-sidang kasus timah di Pengadilan Tipikor, tidak semata-mata sebagai peliput, namun kuat dugaan sebagai penghubung para terdakwa dengan pihak luar.

Bahkan, penyidik mendalami pertemuannya dengan Marcella Santoso di kantor pengacara Ari Bakri di Jakarta, menjelang pembacaan tuntutan. Marcella sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara sekaligus: perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Adam Marcos, yang disebut-sebut sebagai tangan kanan mendiang Suparta (Dirut PT RBT), bukanlah nama baru dalam pusaran skandal ini. Bersama Peter Cianata, ia diduga menandatangani cek kosong demi memuluskan pencairan dana pengiriman bijih timah ilegal. Skema ini melibatkan 15 perusahaan boneka sebagai pihak yang menerima pembayaran dari PT Timah, padahal bijih yang dipasok berasal dari tambang ilegal dengan harga yang di-mark-up secara manipulatif. Kerugian akibat praktik ini ditaksir mencapai Rp5,1 triliun, dan menjadi potret buram bagaimana mafia pertambangan beroperasi di Indonesia.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam perintangan penyidikan akan ditindak tanpa pandang bulu. Dalam kasus ini, jerat hukum menggunakan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang mengancam pelakunya dengan pidana penjara 3 hingga 12 tahun serta denda antara Rp150 juta sampai Rp600 juta. Tak hanya itu, komunikasi digital melalui WhatsApp atau aplikasi lainnya yang menghubungkan pihak-pihak terkait seperti Marcella, Nico, dan Adam juga turut disita dan dianalisis sebagai barang bukti.

Dalam perkembangan lainnya, Kejaksaan Agung juga membongkar dugaan perintangan hukum dalam dua kasus besar lainnya, yakni importasi gula dan minyak goreng kelapa sawit (CPO). Kasus ini menyeret sejumlah nama pejabat dan oknum hakim, serta disebut melibatkan praktik suap senilai Rp60 miliar. Pada Jumat, 11 April 2025, tim penyidik menangkap oknum Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan beberapa pihak lainnya.

Dua perempuan, MFW dan CA, yang disebut sebagai istri para tersangka TTL dan JS, juga turut diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Namun, penyidik tak menutup kemungkinan keduanya akan ditetapkan sebagai tersangka jika terbukti memiliki peran aktif dalam menghalangi proses penyidikan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam-Pidsus), dan menjadi bagian dari rangkaian upaya menyapu bersih jaringan perintangan hukum yang terorganisir.

Keterlibatan kalangan media dalam perintangan hukum ini pun menjadi perhatian serius, terutama setelah munculnya nama Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan JakTV. Tian ditetapkan sebagai tersangka pada 22 April 2025 atas dugaan permufakatan jahat untuk menggagalkan penyidikan dalam kasus korupsi timah. Kasus ini menyeret media ke dalam sorotan tajam, menimbulkan pertanyaan tentang etika jurnalistik dan potensi abuse of power dalam pengelolaan media.

Dalam menyikapi fenomena ini, Dewan Pers bergerak cepat. Sebuah pernyataan resmi dirilis setelah Dewan Pers melakukan pengumpulan dokumen dan analisis terhadap kasus Tian Bahtiar. Dewan Pers menegaskan bahwa wartawan yang melanggar hukum dan menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tidak akan mendapat perlindungan dari lembaga tersebut.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia terus menabuh genderang perang terhadap berbagai upaya perintangan proses hukum dalam perkara korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022. Dalam pengusutan mega skandal yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp300 triliun ini, penyidik Kejaksaan kini menelusuri satu per satu simpul yang dicurigai terlibat dalam operasi senyap membajak opini publik dan menggagalkan proses penegakan hukum.

Caption : Ilustrasi

Dewan Pers menekankan bahwa kebebasan pers tidak boleh dijadikan tameng untuk menghalangi proses hukum atau menyebarkan disinformasi yang merusak integritas institusi penegak hukum.

Pernyataan ini disampaikan dalam momentum rapat finalisasi nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Kejaksaan Agung RI pada 8 Mei 2025. Rapat ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam penegakan hukum, perlindungan kemerdekaan pers, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang media.

Dalam MoU ini, Dewan Pers akan menyediakan ahli untuk membantu proses hukum terkait etika jurnalistik dan turut serta dalam sosialisasi nilai-nilai hukum kepada insan pers di seluruh Indonesia.

Kapuspenkum Dr. Harli Siregar menjelaskan bahwa MoU ini merupakan langkah konkret untuk menjembatani kepentingan antara penegakan hukum dan kebebasan berekspresi. Ia menegaskan bahwa MoU ini tidak bermaksud membungkam pers, tetapi justru memperkuat fungsi kontrol media yang profesional, objektif, dan berbasis fakta.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Komisioner Dewan Pers Totok Suryanto, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan RI Bernadeta Maria Erna Elastiyani, serta Kepala Pusat Penerangan Hukum Dr. Harli Siregar.

Rapat ini sekaligus membuka ruang bagi kerja sama lanjutan berupa perjanjian kerja sama teknis dan kegiatan bersama dalam membangun media yang kredibel dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum.

Kembali ke kasus Nico Alpiandi, polemik kian memanas ketika muncul informasi bahwa Nico masih menjabat sebagai Ketua SMSI Babel. Namun, konfirmasi dari pihak internal SMSI menyatakan bahwa Nico telah mengundurkan diri beberapa waktu lalu.

“Nico bukan lagi ketua SMSI Babel. Kalau mantan Ketua SMSI Babel, itu benar. Yang pasti Nico sekarang tidak lagi ada hubungan dengan SMSI,” ujar seorang sumber kepada Insertrakyat.com pada Jumat, 9 Mei 2025.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia terus menabuh genderang perang terhadap berbagai upaya perintangan proses hukum dalam perkara korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022. Dalam pengusutan mega skandal yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp300 triliun ini, penyidik Kejaksaan kini menelusuri satu per satu simpul yang dicurigai terlibat dalam operasi senyap membajak opini publik dan menggagalkan proses penegakan hukum.

Caption : Ilustrasi

Namun demikian, publik sudah terlanjur menaruh curiga. Pasalnya, Nico sendiri memilih bungkam ketika dikonfirmasi lebih lanjut terkait aliran dana dan perannya dalam kasus ini.

Sementara itu, sosok ER  yang disebut diperiksa bersama Nico pun enggan memberikan penjelasan. “Aok salah,” katanya singkat.

Situasi ini menjadi bukti bahwa upaya perintangan hukum dalam kasus korupsi bukan hanya dilakukan oleh pelaku utama kejahatan ekonomi, tetapi juga oleh mereka yang berada di lingkar luar: dari kalangan media, akademisi, hingga aparatur penegak hukum yang semestinya menjaga keadilan.

Bahkan seminar di Universitas Pertiba, Bangka, yang diduga digunakan sebagai panggung untuk menggiring opini publik agar menyangsikan integritas penyidikan Kejaksaan Agung, kini sedang ditelusuri keterlibatannya. Seluruh data dan video kegiatan telah dikantongi penyidik.

Kejaksaan Agung RI kini tengah menghadapi tantangan besar: tidak hanya membongkar kejahatan korupsi kelas kakap, tapi juga membersihkan jalannya sendiri dari jebakan opini, sabotase hukum, dan infiltrasi informasi sesat yang merusak kepercayaan publik.

Penegakan hukum dalam kasus timah ini telah menjadi batu ujian bagi kesungguhan negara dalam memberantas korupsi. Ia melibatkan berbagai lapisan aktor, dari pebisnis, politisi, akademisi, hingga jurnalis. Penanganannya akan menentukan bukan hanya nasib puluhan tersangka yang telah ditetapkan, tetapi juga masa depan integritas hukum dan demokrasi Indonesia.

Dunia pers, dalam hal ini, juga dihadapkan pada momen refleksi. Kebebasan pers adalah tulang punggung demokrasi, tetapi tanpa integritas dan tanggung jawab etik, kebebasan itu bisa berubah menjadi alat kekuasaan gelap. Dewan Pers telah mengambil sikap tegas. Kini giliran organisasi-organisasi media dan insan pers di seluruh Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan uang dan kepentingan korporasi yang merusak negeri.

Publik kini menanti langkah tegas Kejaksaan dalam menuntaskan perkara perintangan ini. Penegakan hukum yang tak pandang bulu, termasuk terhadap wartawan dan media, menjadi ujian penting bagi supremasi hukum di tengah era keterbukaan informasi.

Dan publik pun menunggu langkah berikutnya. Dan sejarah akan mencatat siapa yang berdiri di sisi keadilan, dan siapa yang memilih menjadi perintang jalan hukum demi fulus dan kuasa. (Redaksi/KBO Babel)

  • Penulis: kbobabelgroup@gmail.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pimpinan Redaksi Okeyboz.com Hilang Kontak Dua Hari, Mobilnya Terdeteksi di Wilayah Palembang

    Pimpinan Redaksi Okeyboz.com Hilang Kontak Dua Hari, Mobilnya Terdeteksi di Wilayah Palembang

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – Kabar mengkhawatirkan datang dari dunia pers Bangka Belitung. Adityawarman, Pimpinan Redaksi Okeyboz.com yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Babel, dikabarkan hilang kontak selama dua hari terakhir. Hingga Jumat (8/8/2025), keberadaannya masih belum diketahui, membuat keluarga dan rekan-rekan dekatnya cemas. Jumat (8/8/2025) Ketua DPD PJS Babel, Rikky […]

  • Tragedi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo: Dua Santri Asal Bangka dan Belitung Jadi Korban Tewas

    Tragedi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo: Dua Santri Asal Bangka dan Belitung Jadi Korban Tewas

    • calendar_month Kamis, 9 Okt 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 265
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA) — Dua warga asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi korban meninggal dunia dalam peristiwa ambruknya bangunan musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kedua korban diketahui bernama Muhammad Nasi Hudi (15) asal Dusun Riding Panjang, Kabupaten Bangka, dan Muhammad Soleh (22) asal Kabupaten Belitung. Kamis (9/10/2025) Kepala […]

  • BPBD Bangka Barat Prediksi Rob Setinggi 4,3 Meter, Wilayah Pesisir Siaga Bencana

    BPBD Bangka Barat Prediksi Rob Setinggi 4,3 Meter, Wilayah Pesisir Siaga Bencana

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Bangka Barat) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob menyusul prediksi pasang air laut yang akan mencapai 4,3 meter pada Senin, 8 Desember 2025. Peringatan ini disampaikan menyusul kejadian banjir rob yang sudah lebih dulu merendam permukiman warga pada Minggu pagi. […]

  • Pemkot Pangkalpinang Utamakan Pembangunan Strategis dalam Musrenbang RKPD 2026

    Pemkot Pangkalpinang Utamakan Pembangunan Strategis dalam Musrenbang RKPD 2026

    • calendar_month Kamis, 20 Mar 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 349
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Kota Pangkalpinang melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026, Kamis (20/3/2025). Acara ini berlangsung di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Kota Pangkalpinang dan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan anggota DPRD. Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menekankan pentingnya […]

  • Dugaan Ijazah Paket C ‘Bodong’ Calon Bupati Bangka, KPUD Bangka Didesak Transparan

    Dugaan Ijazah Paket C ‘Bodong’ Calon Bupati Bangka, KPUD Bangka Didesak Transparan

    • calendar_month Rabu, 16 Jul 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 165
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA) — Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang Kabupaten Bangka tahun 2025 tengah memasuki fase krusial. Berdasarkan jadwal resmi yang tertuang dalam SK KPUD Bangka Nomor: 107 Tahun 2025 tentang Program & Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati & Wakil Bupati Bangka Ulang, penetapan pasangan calon dijadwalkan pada 22 Juli 2025. Namun, sorotan publik […]

  • Cegah Pelanggaran Maritim, KPLP Tanjung Priok Intensifkan Pengawasan di Laut Bangka Belitung

    Cegah Pelanggaran Maritim, KPLP Tanjung Priok Intensifkan Pengawasan di Laut Bangka Belitung

    • calendar_month Rabu, 15 Okt 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA BELITUNG) — Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Tanjung Priok melalui Kapal Patroli KN Trisula-P.111 melaksanakan pengawasan intensif terhadap aktivitas pelayaran dan penambangan timah di wilayah perairan Kepulauan Bangka Belitung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan di laut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, serta menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran. Rabu (15/10/2025) […]

expand_less