KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, mengimbau masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Belitung Timur untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban dalam menyampaikan aspirasi. Sabtu (8/8/2026)
Politisi Partai NasDem tersebut meminta massa tidak melakukan tindakan anarkis karena aksi yang berujung pada kericuhan justru berpotensi merugikan masyarakat dan berbagai pihak.
Edi menegaskan, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari hak masyarakat. Namun, hak tersebut harus disampaikan dengan tetap memperhatikan ketertiban umum serta tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat yang melakukan aksi di Belitung Timur untuk tetap menjaga kedamaian dan ketertiban. Dalam menyampaikan aspirasi demi ketenteraman bersama, semua persoalan bisa dibicarakan secara baik-baik,” kata Edi kepada Bangkapos.com, Jumat (7/8/2026).
Menurut Edi, kondisi yang telah diwarnai tindakan anarkis harus segera dihentikan. Ia meminta massa membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing untuk mencegah situasi semakin tidak kondusif.
“Namun karena sudah terjadi tindakan anarkis, kami berharap massa segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, Edi mengaku memahami persoalan yang menjadi latar belakang aksi masyarakat di Belitung Timur. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah rendahnya harga pembelian timah yang diterima masyarakat.
Menurutnya, harga pembelian timah melalui mitra PT Timah memiliki pengaruh terhadap harga yang diterima para penambang. Kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap pendapatan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
Edi bahkan menyatakan sependapat dengan tuntutan masyarakat agar harga pembelian timah dapat ditingkatkan dan disesuaikan dengan harga yang berlaku di wilayah Bangka maupun Belitung.
Ia menilai PT Timah sebagai perusahaan BUMN memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberadaan perusahaan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di wilayah operasionalnya.
“PT Timah harus meningkatkan harga beli timah serta memperbaiki tata kelola pembelian yang lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perusahaan juga diharapkan mempermudah masyarakat dalam menjual hasil tambangnya dengan harga yang layak,” tegasnya.
Menurut Edi, persoalan harga tidak bisa dilepaskan dari tata kelola pembelian timah. Ketika aktivitas pembelian terhenti atau harga yang diberikan dinilai tidak sesuai harapan masyarakat, dampaknya dapat langsung dirasakan para penambang dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
Karena itu, ia meminta PT Timah segera melakukan langkah konkret untuk merespons tuntutan masyarakat.
Edi mengatakan DPRD Provinsi Bangka Belitung selama ini telah memberikan dukungan terhadap berbagai langkah PT Timah, termasuk dalam pembaruan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Namun, dukungan tersebut menurutnya harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita mendesak PT Timah untuk segera merealisasikan perbaikan harga beli timah dan memperbaiki tata kelola pembelian timah. Sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Edi yang merupakan anggota DPRD Babel dari daerah pemilihan Belitung-Belitung Timur.
Lebih lanjut, Edi menduga aksi unjuk rasa yang berlangsung di Belitung Timur turut dipicu oleh terhentinya aktivitas pembelian timah oleh sejumlah mitra PT Timah.
Menurut dia, terhentinya aktivitas pembelian tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang bergantung pada kegiatan pertambangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.
“Saya mengimbau agar PT Timah segera melakukan mediasi dengan seluruh mitra. Tujuannya agar aktivitas pembelian timah dapat kembali normal seperti sedia kala, untuk mencegah kegaduhan lebih lanjut,” harap Edi.
Ia menilai mediasi menjadi langkah penting untuk mempertemukan perusahaan, mitra, penambang, serta pihak terkait lainnya. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan diharapkan dapat diselesaikan tanpa harus berkembang menjadi konflik di lapangan.
Edi juga meminta masyarakat tetap menahan diri sembari menunggu langkah penyelesaian dari pihak-pihak terkait. Menurutnya, penyampaian aspirasi tetap penting, tetapi harus dilakukan secara damai dan tidak merusak fasilitas maupun mengganggu keamanan masyarakat.
Di sisi lain, PT Timah diharapkan tidak hanya mendengar aspirasi masyarakat, tetapi juga segera memberikan solusi konkret terkait persoalan harga dan tata kelola pembelian timah.
Bagi Edi, penyelesaian persoalan tersebut penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Belitung Timur. Kepastian pembelian dan harga yang dinilai layak diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus menjaga aktivitas pertambangan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Edi berharap semua pihak mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Masyarakat diminta menjaga kondusivitas, sementara PT Timah didorong segera membuka ruang mediasi dan merealisasikan perbaikan kebijakan pembelian timah.
Dengan demikian, persoalan yang memicu aksi massa di Belitung Timur dapat diselesaikan melalui dialog dan kebijakan yang memberikan kepastian bagi masyarakat, tanpa harus kembali menimbulkan tindakan yang mengarah pada anarkisme. (Mung Harsanto/KBO Babel)
