KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Presiden Prabowo Subianto mengawali tahun 2026 dengan memberikan penugasan khusus kepada sejumlah pejabat negara dalam sebuah pertemuan tertutup yang digelar di kediaman dinas Presiden, Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (2/1). Pertemuan tersebut berlangsung dari sore hingga malam hari dan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sabtu (3/1/2026)
Melalui keterangan resmi yang diunggah akun Instagram Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa Presiden Prabowo secara langsung memberikan penugasan khusus awal tahun kepada masing-masing peserta pertemuan.
“Penugasan khusus awal tahun dari Bapak Presiden untuk masing-masing peserta pertemuan,” tulis Sekretariat Kabinet dalam unggahan tersebut.
Meski tidak merinci secara detail isi penugasan yang diberikan, pertemuan tersebut turut membahas laporan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku Ketua Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana dari DPR RI. Laporan tersebut terkait proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Pembahasan ini menjadi penting mengingat dampak bencana alam yang terjadi di ketiga provinsi tersebut cukup luas, mencakup kerusakan infrastruktur, pemukiman warga, fasilitas umum, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah pusat bersama DPR dan pemerintah daerah tengah mematangkan langkah-langkah lanjutan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah menggelar rapat penanganan bencana bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Aceh Tamiang, Aceh, pada Kamis (1/1). Dalam rapat tersebut, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menangani dampak bencana secara serius dan terbuka terhadap bantuan dari berbagai pihak.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah tidak menolak bantuan dari siapa pun, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama bantuan tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat terdampak bencana di Sumatra. Namun demikian, ia juga menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan bencana banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut sebagai bencana nasional.
Menurut Prabowo, hingga saat ini pemerintah masih menilai bahwa kapasitas nasional dan daerah masih mampu menangani dampak bencana yang terjadi.
“Jadi saudara-saudara masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan, penetapan status bencana nasional dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang.
“Jadi, kalau sementara kita tiga provinsi ini kita sebagai, sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” tambahnya.
Di sisi lain, Sufmi Dasco Ahmad juga aktif melakukan koordinasi lintas lembaga terkait pemulihan pascabencana. Pada 30 Desember lalu, Dasco menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama sejumlah menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari wilayah terdampak di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
Menurut Dasco, rapat tersebut sengaja digelar menjelang akhir tahun sebagai langkah awal untuk memastikan kesiapan anggaran pemulihan pada tahun berikutnya. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara DPR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah agar proses pemulihan tidak terhambat oleh persoalan administrasi maupun anggaran.
“Kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan, di anggaran 2026, pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata Dasco.
Ia menambahkan bahwa proses pemulihan pascabencana membutuhkan kerja sama semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga TNI, Polri, relawan, serta masyarakat setempat. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar penanganan dampak bencana dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kita perlu kemudian bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap yang akan ditangani dalam pemulihan pascabencana,” ujar Dasco. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja TNI, Polri, relawan, dan masyarakat yang dinilai telah bekerja maksimal dalam penanganan darurat bencana selama ini.
Dengan adanya penugasan khusus awal tahun dari Presiden Prabowo kepada sejumlah pejabat strategis tersebut, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana di Sumatra dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan alokasi anggaran tahun 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. (Sumber : CNN Indonesia, Editor : KBO Babel)
