KBOBABEL.COM – Jika Pesta Babi dibaca sebagai film tentang perampasan ruang hidup masyarakat adat Papua Selatan oleh proyek pangan, sawit dan tebu, maka Bangka Belitung dapat dibaca sebagai versi lain dari logika yang sama terhadap ruang hidup dikorbankan demi ekstraksi. Hanya mediumnya berbeda di Papua lewat perluasan lahan, di Bangka Belitung lewat tambang timah yang sudah lama membentuk struktur ekonomi dan politik daerah.
Film itu sendiri menyoroti perjuangan Marind, Yei, Awyu, dan Muyu, serta sempat menghadapi intimidasi dan pembubaran pemutaran. Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa isu ekstraksi bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal kuasa atas narasi publik.
Kalau memakai kacamata itu, kondisi Bangka Belitung hari ini tampak paradoksal. Di satu sisi, data BPS (Economic Growth in the Fourth Quarter of 2025 in Kepulauan Bangka Belitung Province) menunjukkan ekonomi provinsi ini tumbuh 4,09 persen pada 2025, dengan PDRB 2024 sebesar Rp116,81 triliun dan PDRB per kapita 2025 sebesar Rp75,32 juta, tingkat kemiskinan September 2025 turun menjadi 4,77 persen dan TPT November 2025 berada di 4,30 persen.
Di sisi lain, angka-angka makro ini tidak otomatis berarti struktur hidup warga sehat, karena pertumbuhan tersebut tetap bertumpu pada sektor yang sangat rentan terhadap gejolak harga, ketergantungan tambang dan kerusakan ekologis.
Masalah ekologisnya sangat mirip dengan pesan utama Pesta Babi, ketika tanah diperlakukan sebagai mesin produksi, yang rusak bukan hanya bentang alam, tetapi juga tatanan hidup. ANTARA (Indonesia’s Forestry Ministry to restore 50 ha of ex-tin mining land) melaporkan bahwa lahan bekas tambang timah di Bangka Belitung masih sangat luas, meninggalkan lanskap terdegradasi yang rentan erosi dan kerusakan lingkungan; pemerintah memang mulai melakukan rehabilitasi 50 hektare lahan bekas tambang, tetapi langkah ini menunjukkan bahwa kerusakannya sudah telanjur besar.
Kajian akademik juga menegaskan bahwa penambangan timah di Bangka Belitung menyebabkan hilangnya habitat, penurunan biodiversitas, deforestasi, dan perubahan fungsi ekosistem, sementara lebih dari 60 persen konsesi berada di area sensitif seperti hutan tropis dan zona pesisir.
Dimensi politisnya juga kuat. Reuters (Tin breaks higher as Indonesia cracks down on illegal miners) melaporkan pemerintah pusat menggelar penertiban besar-besaran terhadap tambang ilegal timah di Bangka dan Belitung, menargetkan penutupan sekitar 1.000 tambang ilegal. Sumber yang sama menyebut sektor bayangan ini diduga dapat mencapai sekitar 80 persen produksi di Bangka Belitung, sementara PT Timah melaporkan penurunan produksi bijih 32 persen pada paruh pertama 2025. Ini menunjukkan bahwa persoalan Bangka Belitung bukan sekadar “lingkungan rusak”, tetapi juga perebutan kendali atas sumber daya, hukum, dan rente ekonomi.
problem utamanya tentang perampasan tanah adat yang dibungkus bahasa pembangunan, di Bangka Belitung, problem utamanya tentang ketergantungan struktural pada tambang yang membuat batas antara legal dan ilegal menjadi kabur, lalu negara masuk terutama sebagai penertib, bukan sebagai pengubah model ekonomi. Secara analitis, keduanya memperlihatkan pola yang sama terhadap pembangunan dijadikan justifikasi moral, sementara beban ekologis dan sosial dipindahkan ke komunitas lokal.
Tetapi ada juga perbedaan penting. Pesta Babi sangat kental dengan dimensi adat, identitas, dan militarisasi ruang hidup Papua Selatan, sedangkan Bangka Belitung lebih memperlihatkan bentuk ekstraksi yang telah lama terinstitusionalisasi dan dilembagakan dalam ekonomi daerah.
Studi (Economic Prosperity and Environmental Pressure in the Perspective of Tin Mining in Muntok, West Bangka) menunjukkan bahwa tambang timah memang menyumbang signifikan pada pertumbuhan GRDP dan indikator pembangunan manusia, tetapi manfaatnya tidak merata dan belum cukup menurunkan kemiskinan maupun pengangguran secara substansial. Penulis studi itu menyebut pola ini dekat dengan “resource curse”, yakni ketika kekayaan sumber daya justru menghasilkan kerentanan sosial-ekologis jangka panjang.
Kesimpulannya, Bangka Belitung tidak sedang “baik-baik saja” hanya karena angka kemiskinan dan pengangguran relatif rendah (BPS: Profil Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung September 2025). Dibandingkan dengan Pesta Babi, provinsi ini menunjukkan wajah lain dari masalah yang sama terhadap pembangunan ekstraktif yang menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga meninggalkan kerusakan, ketergantungan, dan konflik tata kelola.
Karena itu, kritik yang paling adil bukan menolak pertumbuhan, melainkan menuntut transisi dari ekonomi tambang yang menguras tanah menuju ekonomi yang lebih beragam, pulih, dan berpihak pada ruang hidup warga. (*)
