KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Isu keretakan hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir. Spekulasi mengenai ketidakharmonisan di tubuh kepemimpinan daerah itu ramai dibicarakan di kalangan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, angkat bicara dengan membantah adanya konflik serius. Senin (14/7/2025)
Dalam konferensi pers di Rumah Dinas Gubernur pada Minggu (13/7/2025), Hidayat Arsani menegaskan bahwa hubungan antara dirinya dan Wakil Gubernur baik-baik saja. Ia menilai rumor yang berkembang hanya sebatas konspirasi yang dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu. Namun, ia tidak menampik adanya evaluasi internal, terutama terkait anggaran perjalanan dinas Wakil Gubernur yang dinilai cukup besar.
“Sebenarnya, tidak ada konflik antara Wakil Gubernur dan Gubernur, serta pemerintah. Kita berharap, dengan pemerintahan Wakil Gubernur, tidak akan membawa unsur suku, ras, paham primordialisme, atau perpecahan, hanya saja mempertanyakan anggaran perjalanan dinas yang besar. Itu uang rakyat, tidak bisa seenaknya dihabiskan, apalagi dengan perjalanan dinas yang tidak diketahui,” ujar Hidayat Arsani dengan nada serius.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, sebagai pimpinan tertinggi di tingkat provinsi, Gubernur memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengambilan keputusan berada pada tempat yang tertinggi. Kalau sesuai, kita ikuti. Kalau benar, kita pertahankan. Karena dalam peraturan, Gubernur adalah pimpinan tertinggi. Tidak ada kesetaraan antara Wakil Gubernur dan Gubernur,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Biro Umum Pemprov Bangka Belitung, Burhanuddin, turut memberikan penjelasan terkait rincian anggaran perjalanan dinas Wakil Gubernur yang belakangan menjadi sorotan. Burhanuddin menyebutkan bahwa pihaknya telah melaksanakan kebijakan penghematan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
“Perjalanan dinas ini sudah diatur. Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi, seluruh anggaran kami dipotong 50% setelah regulasi ditetapkan, meskipun anggaran awal kami sudah sangat kecil,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin membeberkan data realisasi anggaran perjalanan dinas untuk dua pimpinan daerah tersebut. Selama dua bulan terakhir, terhitung sejak Mei 2025, anggaran perjalanan dinas Wakil Gubernur beserta ajudan (ADC)-nya mencapai Rp217.241.372. Angka ini sudah termasuk nota dinas yang masih menunggu persetujuan dari Gubernur.
Sementara itu, pada periode yang sama, realisasi anggaran perjalanan dinas Gubernur tercatat sebesar Rp167.300.779. Data ini menunjukkan bahwa anggaran perjalanan dinas Wakil Gubernur lebih besar, meski ia baru menjabat selama tiga bulan.
“Anggaran Wakil Gubernur bisa mencapai dua kali lipat sejak beliau menjabat. Sedangkan Pergub membatasi jumlah staf yang dapat dibawa Gubernur hanya tiga orang, sementara untuk Wakil Gubernur diperbolehkan membawa dua orang. Artinya, staf Wakil Gubernur lebih banyak dan frekuensi perjalanannya juga lebih tinggi,” jelas Burhanuddin.
Burhanuddin menegaskan bahwa perbedaan jumlah tersebut tidak lepas dari regulasi yang berlaku serta kebutuhan masing-masing pimpinan dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, ia memastikan semua anggaran tetap diawasi agar tidak terjadi pemborosan.
(Sumber: Kbrina.com, Editor: KBO Babel)
