KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama seluruh kepala daerah, termasuk para bupati dan wali kota, menyatakan komitmen bersama untuk menyelamatkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Babel yang saat ini tengah menghadapi persoalan serius, khususnya dalam hal permodalan dan struktur organisasi. Sabtu (26/7/2025)
Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Koordinasi Pemenuhan Rasio Kecukupan Modal BPRS Babel yang digelar di Rumah Makan Aroma Laut, Kawasan Wisata Pasir Padi, Pangkalpinang, Rabu (23/7/2025) siang. Rapat dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani, Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat, serta seluruh kepala daerah se-Babel.
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Gubernur Hidayat menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah telah sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelamatan BPRS Babel, yang diketuai oleh Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat.
“Kami sudah duduk bersama, bermusyawarah dan hari ini sepakat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang diketuai Pak Djoni, agar proses penyelamatan BPRS Babel ini segera berjalan,” ujar Gubernur Hidayat.
Menurut Hidayat, langkah awal penyelamatan BPRS akan dimulai dengan penyuntikan dana segar dari pemerintah, guna mengatasi persoalan modal yang dihadapi lembaga keuangan syariah milik daerah tersebut.
“Soal teknis pelaksanaan, silakan langsung ke Pak Djoni selaku Ketua Pokja-nya. Beliau kami percaya, karena sudah berpengalaman di bidang ini,” jelasnya.
Hidayat juga menekankan pentingnya kebersamaan dan sinergi seluruh kepala daerah di Babel dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah. Ia mengaku lebih memilih pendekatan musyawarah dibanding keputusan sepihak.
“Meski sebagai Gubernur saya bisa saja ambil keputusan, tapi saya lebih memilih menyelesaikan persoalan lewat musyawarah. Harus ada solusi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Jadi semuanya enak,” tuturnya.
Senada dengan itu, Ketua Pokja Djoni Alamsyah Hidayat menegaskan bahwa pembenahan BPRS harus dilakukan menyeluruh, baik dari sisi permodalan maupun struktur organisasi internal.
“Kepala Daerah se-Babel ini harus kompak. Kalau kompak, kita semua bisa berpikir cepat dan semangat untuk menyelesaikan masalah ini,” tutur Djoni.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya sudah menerima rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kondisi BPRS, dan siap melaksanakan pembenahan secepatnya.
“Kami sudah mendapatkan gambaran dari OJK, bahwa BPRS Babel perlu dibenahi dari sisi permodalan dan juga struktur organisasinya,” tambahnya.
Mengenai sumber permodalan, Djoni menjelaskan bahwa bisa berasal dari anggaran daerah atau bahkan melibatkan investor eksternal. Ia menegaskan bahwa proses penyelamatan ini akan dilakukan secara terbuka.
“Termasuk media juga boleh ikut serta. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya terbuka,” katanya.
Djoni menambahkan bahwa dalam waktu dekat, Pokja akan menetapkan langkah konkret baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk memulihkan BPRS.
“Doakan saja, langkah-langkah yang diambil nantinya bisa menjadi jalan terbaik untuk membantu masyarakat, termasuk sektor UMKM yang selama ini menjadi tonggak ekonomi daerah,” tutupnya. (Sumber: Diskominfo Prov. Babel, Editor: KBO Babel)
