KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung di Istana Negara beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan berbagai program prioritas pemerintah yang saat ini tengah dijalankan. Sabtu (7/3/2026)
Menurut JK, Presiden Prabowo menjelaskan sejumlah agenda strategis pemerintah, mulai dari program makan bergizi gratis hingga upaya memperkuat sektor pertahanan melalui peningkatan kemampuan militer nasional. Namun, JK menilai berbagai program tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar.
JK menyampaikan pandangannya saat ditemui dalam acara buka puasa bersama keluarga besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang digelar di kediamannya di Jakarta pada Jumat (6/3/2026) malam.
Dalam kesempatan tersebut, JK menegaskan bahwa berbagai program yang dicanangkan pemerintah memang memiliki tujuan baik, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi penerimaan negara yang saat ini masih terbatas.
Menurutnya, jika seluruh program besar dijalankan secara bersamaan tanpa perhitungan matang, maka sektor pembangunan lainnya berpotensi terabaikan karena keterbatasan anggaran.
“Semua program itu membutuhkan biaya yang besar, sementara penerimaan negara kita masih rendah. Kalau semuanya dijalankan bersamaan, maka sektor lain akan menyusut,” ujar JK.
Ia menjelaskan bahwa sektor-sektor penting seperti perbaikan lingkungan, pembangunan pelabuhan, serta peningkatan infrastruktur jalan bisa saja tidak mendapat perhatian yang cukup jika anggaran negara lebih banyak difokuskan pada program lain yang membutuhkan biaya besar.
Menurut JK, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh kebijakan anggaran negara, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Ia mengingatkan bahwa tanpa evaluasi yang matang, pemerintah berpotensi menghadapi risiko masalah fiskal yang serius, termasuk kemungkinan gagal bayar atau default.
“Mengevaluasi seluruh sistem kegiatan baik penerimaan maupun pengeluaran. Harus dievaluasi ulang. Kalau tidak, bisa terjadi default,” kata JK.
Selain berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal, JK juga menilai kondisi tersebut dapat berdampak pada kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia.
Menurutnya, investor dan lembaga keuangan global akan menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran negara secara bijak. Jika pengeluaran negara tidak seimbang dengan penerimaan, hal tersebut dapat menurunkan kredibilitas ekonomi Indonesia di mata dunia.
Oleh karena itu, JK menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam menentukan program prioritas yang akan dijalankan.
Ia menilai pemerintah perlu memilah program mana yang benar-benar mendesak dan memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional, terutama dalam memperkuat fondasi ekonomi negara.
“Pemerintah harus menentukan mana yang lebih penting dan mana yang bisa ditunda. Semua harus disesuaikan dengan kondisi penerimaan negara,” ujarnya.
Dalam pandangannya, penguatan ekonomi dasar merupakan prioritas utama yang perlu dijaga oleh pemerintah.
Menurut JK, sektor-sektor fundamental seperti pendidikan, infrastruktur, dan pengembangan teknologi harus tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan nasional.
Ia menilai sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam menjaga daya saing ekonomi Indonesia di masa depan.
JK juga menyoroti kemungkinan dampak dari pengalihan anggaran pendidikan untuk mendukung program lain, seperti program makan bergizi gratis yang saat ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Menurutnya, jika anggaran pendidikan terus berkurang karena dialihkan untuk program lain, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan ekonomi dalam jangka panjang.
“Anggaran pendidikan sekarang menurun akibat dipakai antara lain untuk makan gratis. Kalau itu terjadi terus-menerus, maka kita akan mengalami kemunduran,” ujar JK.
Ia menambahkan bahwa pembangunan ekonomi yang kuat harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik, dan hal tersebut sangat bergantung pada investasi di sektor pendidikan.
Tanpa dukungan anggaran yang memadai, sektor pendidikan dikhawatirkan tidak mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan global.
Oleh karena itu, JK berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara program sosial dengan investasi jangka panjang di sektor-sektor strategis.
Menurutnya, kebijakan pembangunan harus disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, sehingga seluruh program dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan sektor penting lainnya.
Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang bijak, JK optimistis pemerintah dapat menjalankan berbagai program prioritas sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. (Sumber : Liputan6, Editor : KBO Babel)
