KBOBABEL.COM (MENTOK) – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat, Indra Cahaya, resmi melaporkan dugaan penyebaran surat mutasi jabatan palsu ke Polres Bangka Barat. Laporan tersebut dilakukan setelah namanya dicatut oleh pihak tidak bertanggung jawab yang diduga mencoba melakukan penipuan dengan mengatasnamakan kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rabu (7/1/2026)
Indra Cahaya menjelaskan, surat yang beredar tersebut mencantumkan namanya saat masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Bangka Barat. Dalam surat itu juga tertera tanda tangan elektronik serta nomor telepon yang diduga milik pelaku. Dokumen tersebut dikirimkan ke sejumlah sekolah, khususnya sekolah dasar, dengan tujuan meminta koordinasi terkait pelaksanaan mutasi dan penataan aparatur.
“Tujuan laporan ini melaporkan dugaan penipuan, melalui HP, dari surat yang dikirimkan ke sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar. Isi suratnya untuk berkoordinasi dengan BKPSDM atas nama Plt Kepala BKPSDM. Ada tertera foto orangnya dan nomor telepon,” kata Indra Cahaya kepada wartawan, Selasa (6/1).
Ia menegaskan bahwa surat tersebut tidak pernah diterbitkan secara resmi oleh BKPSDM Bangka Barat maupun oleh dirinya. Menurutnya, seluruh proses mutasi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dilakukan melalui mekanisme dan prosedur resmi, bukan melalui komunikasi pribadi atau pesan singkat.
Lebih lanjut, Indra Cahaya mengungkapkan bahwa modus yang digunakan pelaku adalah meminta sejumlah uang kepada pihak sekolah dengan dalih jasa atau koordinasi terkait mutasi jabatan.
“Modusnya minta uang, duit uang jasa. Terhadap kegiatan mutasi yang pernah dilakukan,” jelasnya.
Kasus dugaan penipuan ini pertama kali diketahui setelah Indra Cahaya menerima laporan dari stafnya. Informasi tersebut berasal dari kepala sekolah yang merasa janggal dengan surat dan permintaan yang diterima. Menindaklanjuti hal itu, Indra Cahaya segera mengambil langkah hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
“Saat itu saya sebagai Plt dan saat ini sebagai Kepala Diskominfo Bangka Barat. Dalam surat menyebutkan nama saya dan ada tanda tangan elektronik,” katanya menambahkan.
Pantauan di lapangan, Indra Cahaya mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Bangka Barat untuk menyampaikan kronologis awal dugaan penyebaran surat mutasi palsu tersebut. Ia menyerahkan sejumlah bukti berupa salinan surat dalam bentuk file PDF serta informasi nomor telepon yang digunakan pelaku.
Dalam keterangannya kepada petugas, Indra Cahaya menegaskan bahwa surat yang beredar itu palsu dan mencatut namanya ketika masih menjabat sebagai Plt Kepala BKPSDM Bangka Barat. Ia juga menekankan bahwa tindakan tersebut berpotensi meresahkan aparatur sipil negara dan merugikan pihak sekolah apabila tidak segera ditindaklanjuti.
Usai membuat laporan di SPKT, petugas kepolisian kemudian mengarahkan Indra Cahaya ke Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Barat untuk penanganan lebih lanjut. Kasus ini akan ditangani sebagai dugaan penipuan dan penyalahgunaan dokumen, mengingat surat palsu tersebut berpotensi digunakan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Meski hingga saat ini belum ada korban yang melaporkan kerugian materi, Indra Cahaya mengaku sengaja bergerak cepat agar kasus ini tidak berkembang lebih luas. Ia berharap langkah pencegahan tersebut dapat melindungi ASN dan institusi pendidikan dari praktik penipuan serupa.
“Belum ada korbannya, ini saya peroleh dari staf. Atas laporan kepala sekolah yang berkoordinasi dengan BKPSDM Bangka Barat, langsung saya laporkan ke polisi,” ujarnya.
Indra Cahaya juga menyatakan tidak mengenal pihak yang menyebarkan surat palsu tersebut. Dari foto profil pada aplikasi pesan singkat, pelaku menampilkan gambar seorang pria mengenakan kemeja putih. Namun, ia memastikan bahwa orang tersebut bukan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
“Kita lihat fotonya bukan pegawai kita, tidak kenal. Jadi kami laporkan terkait surat palsu. Kami harapkan bisa ditindaklanjuti untuk mencari siapa pelakunya,” pungkasnya.
Pihak kepolisian sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Namun, laporan yang telah diterima akan menjadi dasar untuk menelusuri identitas pemilik nomor telepon, jejak digital pengiriman surat, serta kemungkinan adanya jaringan penipuan yang lebih luas. Indra Cahaya berharap proses hukum berjalan transparan dan tuntas agar memberikan efek jera serta menjaga integritas birokrasi di Bangka Barat dari upaya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan keamanan administrasi dan layanan kepegawaian berbasis sistem resmi dan terverifikasi demi mencegah kasus serupa terulang kembali mendatang. (Sumber : Babel News, Editor : KBO Babel)
