
KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan komunikasi langsung dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, setelah menerima laporan terkait ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 55 ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri. Selasa (23/6/2026)
Langkah tersebut dilakukan Dasco di sela kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026). Dalam forum tersebut, isu kenaikan harga gas industri menjadi salah satu perhatian utama para buruh karena berdampak langsung pada keberlangsungan industri manufaktur, khususnya sektor keramik.

Dalam kesempatan itu, Dasco secara langsung menelpon Dirut Pertamina untuk meminta penjelasan sekaligus mencari solusi atas persoalan yang dikeluhkan para pekerja.
“Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Rakernas KSPI. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi, saya tadi sudah rancang pidato, tapi buyar semua gara-gara soal gas,” ujar Dasco dalam percakapan tersebut.
Ia kemudian menegaskan bahwa persoalan harga gas industri perlu segera mendapatkan solusi konkret karena sudah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja.
“Jadi pertama-tama saya sebelum pidato, saya mau tanya dulu bagaimana soal gas industri, apakah ada jalan keluar,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan PT Pertamina Gas Negara (PGN) untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terkait harga Liquefied Natural Gas (LNG) untuk sektor industri.
Simon menegaskan bahwa Pertamina berupaya mencari solusi terbaik agar kebutuhan industri tetap terpenuhi tanpa mengganggu stabilitas tenaga kerja.
“Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasco agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang sesuai,” ujar Simon.
Dalam percakapan tersebut, Dasco menekankan pentingnya langkah cepat untuk mengantisipasi dampak lebih luas dari kenaikan harga gas industri. Ia menyebut bahwa laporan yang diterimanya menunjukkan adanya ancaman PHK dalam waktu dekat jika tidak segera ada solusi.
“Begini Pak Simon, dalam beberapa hari ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita harus cari jalan keluar atau mitigasi agar PHK ini tidak terjadi,” tegas Dasco.
Ia juga meminta agar segera dilakukan pertemuan lanjutan antara pihak terkait, termasuk perwakilan serikat buruh, untuk membahas solusi konkret terkait persoalan tersebut.
“Mungkin kita bisa duduk sehari-dua hari ini juga dengan perwakilan teman-teman buruh, supaya kita bisa cari jalan keluar,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menyampaikan langsung dalam Rakernas KSPI bahwa sebanyak 55 ribu buruh berpotensi terkena PHK akibat tekanan biaya produksi yang meningkat, khususnya di sektor industri keramik.
Menurut Andi Gani, industri keramik saat ini tengah berada dalam kondisi sulit akibat kenaikan harga gas industri yang menjadi salah satu komponen utama dalam proses produksi.
“Dalam waktu dekat, 55.000 orang terancam PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri,” ujarnya dalam forum tersebut.
Ia menyebutkan bahwa dua perusahaan besar di sektor keramik, yakni Pabrik Milenium Keramik dan Mulia Keramik, menjadi pihak yang paling terdampak dan berpotensi melakukan pengurangan tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Ini bukan angka kecil. Ada sekitar 55 ribu pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan jika tidak segera ada solusi,” tegasnya.
Isu ini kemudian menjadi perhatian serius Wakil Ketua DPR RI yang langsung mengambil langkah komunikasi dengan pihak BUMN terkait untuk mempercepat pencarian solusi.
Dasco menekankan bahwa pemerintah, BUMN, dan pelaku industri harus duduk bersama untuk mencari titik temu agar keberlangsungan industri tetap terjaga tanpa mengorbankan tenaga kerja.
Ia berharap pertemuan lanjutan dapat segera digelar dalam waktu dekat guna membahas skema penyesuaian harga gas industri yang lebih berimbang antara kebutuhan industri dan kepentingan ekonomi nasional.
Di sisi lain, Pertamina menyatakan komitmennya untuk mendukung industri dalam negeri agar tetap kompetitif, sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi bagi sektor industri strategis.
Dengan adanya komunikasi langsung antara DPR, Pertamina, dan serikat pekerja, diharapkan persoalan kenaikan harga gas industri dapat segera menemukan solusi yang tidak menimbulkan dampak sosial lebih luas, khususnya terkait ancaman PHK massal di sektor industri. (Sumber : CNN Indonesia, Editor : KBO Babel)









