PJSBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Polemik rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berbasis thorium di Bangka Belitung terus bergulir dan semakin dinamis. Di tengah penolakan survei tapak di Pulau Gelasa, muncul tawaran alternatif dari Bangka Utara. Senin (16/2/2026).
Dr Ahmad Nahwani ST MT, yang akrab disapa Bang Iwan salah satu Tokoh Masyarakat Belinyu dan Pengurus Forkoda Bangka Utara, secara terbuka mempersilakan pemerintah pusat maupun perusahaan pengembang untuk mengalihkan survei ke wilayah Mantung dan sekitarnya.
Rencana pembangunan PLTN oleh PT Thorcon Power Indonesia saat ini masih berada pada tahap survei tapak.
Namun meski baru sebatas survei, wacana tersebut sudah memantik pro dan kontra di tengah masyarakat Bangka Belitung.
Perdebatan semakin mengemuka setelah digelarnya diskusi publik bertajuk Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta di Aston Emidary Bangka Hotel beberapa waktu lalu.
Forum tersebut mempertemukan berbagai elemen masyarakat untuk membedah isu PLTN dari sisi teknologi, regulasi, hingga dampak sosial dan lingkungan.
Ketua Umum Fokus Babel, Ir M Natsir, dalam forum itu mengungkapkan kegelisahannya.
Ia menilai sebagian besar masyarakat, bahkan peserta diskusi, belum sepenuhnya memahami apa itu PLTN thorium, bagaimana mekanisme reaksi nuklirnya, apa saja produk ikutan yang dihasilkan, hingga bagaimana regulasi pengawasannya.
“Banyak yang belum dibekali data dan fakta. Kita ribut duluan sebelum memahami substansinya,” ujar Natsir, menyindir perdebatan yang menurutnya kerap “jauh panggang dari api”.
Sorotan juga datang dari tingkat nasional. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, sempat mempertanyakan rekam jejak Thorcon di Amerika Serikat.
Ia menyinggung bahwa perusahaan tersebut dinilai belum memiliki proyek PLTN komersial yang benar-benar beroperasi penuh di negara asalnya.
Pernyataan itu menambah daftar panjang pertanyaan publik terkait kesiapan teknologi dan pengalaman operasional perusahaan.
Namun di tengah gelombang skeptisisme tersebut, suara berbeda justru muncul dari Bangka Utara.
Dr Ahmad Nahwani ST MT menegaskan bahwa jika Pulau Gelasa terus mendapat penolakan, maka Mantung dan beberapa pulau kecil di wilayah utara Bangka bisa menjadi alternatif lokasi survei.
“Kalau orang Bapeten atau Thorcon pusing ditolak di Pulau Gelasa, bagaimana kalau kami tawarkan silakan survei di Mantung,” kata Iwan saat diwawancarai Jejaring Media KBO Babel.
Ia mengingatkan bahwa Mantung bukan wilayah yang asing dalam konteks infrastruktur energi.
Kawasan tersebut pernah menjadi lokasi PLTUG yang disebut-sebut sebagai salah satu pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara pada masanya.
Artinya, secara historis, Mantung memiliki jejak sebagai kawasan industri energi.
“Dulu PLTUG Mantung, sekarang kito usulkan jadi PLTN Mantung?” ujarnya retoris.
Menurut Iwan, polemik tidak boleh berhenti pada rasa takut. Jika negara melalui regulator seperti BAPETEN telah memiliki standar keselamatan yang ketat dan sistem pengawasan berlapis, maka yang diperlukan adalah keterbukaan informasi dan edukasi publik secara menyeluruh.
Ia juga membandingkan teknologi thorium yang ditawarkan Thorcon dengan teknologi reaktor dari Norinco Tiongkok kontraktor militer CNCC yang menurutnya telah lebih dulu beroperasi.
Meski demikian, ia tidak serta-merta menolak Thorcon. Ia justru mendorong transparansi data, uji kelayakan ilmiah, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses.
Lebih jauh, Iwan melihat peluang strategis jika PLTN benar-benar dibangun di Mantung.
Menurutnya, proyek sebesar itu berpotensi mendorong kawasan tersebut menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN).
Dampaknya bukan hanya pada sektor energi, tetapi juga pada percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, serta penguatan posisi Bangka Utara secara administratif dan ekonomi.
“Kalau itu terjadi, malu negara ini kalau Bangka Utara tidak jadi kabupaten,” katanya.
Pernyataan tersebut menghadirkan sudut pandang baru dalam polemik PLTN di Bangka Belitung.
Jika sebelumnya diskursus didominasi narasi penolakan dan kekhawatiran, kini muncul tawaran untuk menjadikan wilayah lain sebagai alternatif dengan pendekatan yang lebih terbuka.
Meski demikian, pertanyaan mendasar tetap mengemuka: sejauh mana kesiapan teknologi, regulasi, dan penerimaan sosial masyarakat? PLTN bukan sekadar proyek infrastruktur biasa.
Ia menyangkut isu keselamatan jangka panjang, pengelolaan limbah radioaktif, mitigasi risiko bencana, serta keberlanjutan lingkungan hidup.
Di sisi lain, kebutuhan energi nasional terus meningkat, sementara transisi menuju energi rendah emisi menjadi agenda global.
Thorium sering dipromosikan sebagai opsi yang lebih aman dan efisien dibanding uranium konvensional. Namun bagi masyarakat Bangka Belitung, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan kecil, jaminan keselamatan dan transparansi tetap menjadi syarat utama.
Menutup pernyataannya, Iwan mengajak seluruh pihak untuk bersikap bijak—tidak terjebak pada ketakutan berlebihan, namun juga tidak gegabah menerima tanpa kajian ilmiah yang komprehensif.
“Kito sama-sama mintak izin kek leluhur dan generasi yang akan datang di utara Bangka,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa polemik PLTN di Bangka Belitung bukan semata soal teknologi dan investasi, tetapi juga menyangkut sejarah, identitas, serta masa depan daerah.
Gelasa mungkin masih berpolemik, tetapi Mantung kini menyatakan kesiapan. Tinggal bagaimana negara merespons dengan data, fakta, dan keberanian mengambil keputusan strategis. (KBO Babel)
